Bagaimana Cara Penyelesaian Kasus Utang Piutang?

Sobat KH pasti tidak asing bukan dengan kasus dimana peminjam yang marah ketika hutangnya ditagih atau kasus rumah yang terpaksa dilelang oleh bank karena tidak mampu membayar?

Dalam kehidupan di masyarakat, utang piutang memang telah menjadi salah satu peristiwa yang umum terjadi. Dalam perkembangannya, utang piutang kini dilakukan bukan hanya untuk memenuhi keperluan mendesak tetapi juga menunjang kegiatan ekonomi satunya dalam dunia usaha/bisnis. Namun, seringkali kita menemukan kondisi dimana debitur gagal untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar utang. Ada juga masalah dimana debitur telat membayarkan hutangnya, debitur kurang membayarkan, hingga tidak dibayarkannya utang sama sekali.

Nah kali ini, Kontrak Hukum akan membahas bagaimana cara penyelesaian atau upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur yang mengalami kerugian karena kasus utang piutang. Yuk langsung simak penjelasannya berikut ini.

Utang piutang merupakan peristiwa dimana kreditur (pihak yang memberikan pinjaman) akan memberikan pinjaman kepada debitur (pihak yang menerima pinjaman) sejumlah uang yang harus dikembalikan beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Biasanya utang piutang selalu dilakukan dengan perjanjian agar para pihak di dalamnya terikat secara hukum. Dalam KUHPerdata, utang piutang dapat dilakukan dengan perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan bahwa pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah terntentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Namun dalam praktik pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam, banyak terjadi peristiwa dimana debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditur. Keadaan tersebut dapat dianggap wanprestasi atau keadaan dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu/dilakukan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Lebih lanjut, wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa si berutang dinyatakan lalai/cidera janji apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis (somasi) atau berdasarkan dari perikatannya sendiri dianggap lalai karena telah lewat dari waktu yang ditentukan.

Karena wanprestasi dapat terjadi akibat perikatan yang timbul antara kreditur dan debitur maka dalam utang piutang, penyelesaian kasus dapat diselesaikan melalui gugatan perdata. Agar debitur dinyatakan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang, kreditur harus mengajukan gugatan ke pengadilan terlebih dahulu. Jika amar putusan pengadilan mengabulkan tuntutan dari kreditur, debitur baru dapat dinyatakan wanprestasi.

Dalam kasus wanprestasi yang diselesaikan secara perdata, debitur dapat dimintai pertanggungjawaban hukum untuk membayar ganti rugi atas tidak dipenuhinya prestasi tersebut. Namun, perlu diingat bahwa setiap tuntutan termasuk ganti rugi yang diminta harus dituliskan secara lengkap dan jelas dalam surat gugatan. Hal ini karena dalam gugatan perdata berlaku sebuah asas yang disebut ultra petita atau hakim dalam putusannya tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi apa yang diminta. Jadi jika kreditur tidak menuntut ganti rugi dalam surat gugatan, putusan atas kasus wanprestasi tidak akan memuat mengenai ganti rugi.

Selain diselesaikan secara perdata, debitur yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang juga dapat digugat atas tindak pidana penipuan/penggelapan. Namun untuk menggugat debitur secara pidana, tindakan yang dilakukan debitur tersebut harus memenuhi unsur yang diatur dalam KUHP. Selain itu, kreditur juga harus memiliki bukti yang kuat untuk diajukan karena ketika terdapat unsur yang tidak terpenuhi dan bukti tidak mencukupi maka debitur dapat terlepas dari pertanggungjawaban pidana dan terbukti tidak bersalah.

Jika kreditur melaporkan tindakan debitur ke kepolisian sebagai penggelapan, menurut Pasal 372 KUHP tindakan tersebut harus memenuhi unsur sengaja, melawan hukum, memiliki barang orang lain dalam hal ini utang/uang milik kreditur, dan barang tersebut dikuasai bukan karena kejahatan. Apabila kreditur melaporkan debitur atas tindak pidana penipuan maka tindakan tersebut harus memenuhi unsur dalam Pasal 378 KUHP, diantaranya :

  • Memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.
  • Memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.
  • Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

Sebagai informasi, penipuan dan penggelapan merupakan delik aduan sehingga penegak hukum hanya dapat memproses tindak pidana tersebut jika kreditur memutuskan untuk melaporkan debitur ke  kepolisian. Apabila debitur terbukti melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan maka debitur dapat diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.

Nah Sobat KH, itulah penjelasan mengenai cara penyelesaian kasus utang piutang. Bagi Sobat KH yang memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi mengenai perjanjian pinjam meminjam, upaya hukum dalam kasus utang piutang, dan masalah hukum lainnya, Sobat KH dapat langsung menghubungi Kontrak Hukum di 0821-2555-5332.