Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM adalah urat nadi legalitas setiap Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. Pemerintah pusat mencatat seluruh data krusial perusahaan, mulai dari susunan direksi,…
Read More
Struktur kepemilikan perusahaan berlapis (atau yang lazim masyarakat kenal sebagai multilayer ownership atau struktur induk-anak perusahaan bertingkat) adalah skema kepemilikan di mana satu atau beberapa badan usaha mengendalikan sebuah badan…
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), setiap pemindahan hak atas saham wajib perseroan catatkan secara resmi dan beritahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM (melalui…
Pembagian uang kepada pemegang saham lazim sebut sebagai dividen yang merupakan salah satu hak bagi seorang investor. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT),…
Menyelenggarakan RUPS secara online untuk PT tertutup memang sah secara hukum, tetapi perseroan wajib mendokumentasikannya dengan sangat ketat. Jika direksi gagal menyajikan rekaman rapat dan risalah fisik yang memuat tanda…
Pemegang saham minoritas tidak diundang RUPS adalah sebuah pelanggaran hukum yang sangat serius terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sekecil apa pun persentase kepemilikan sahamnya, setiap pemegang saham memiliki hak mutlak untuk…
RUPS tidak kuorum adalah kondisi di mana jumlah pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak memenuhi batas minimum kehadiran yang disyaratkan oleh undang-undang atau…
Seorang direktur mengundurkan diri tanpa RUPS, maka tindakan tersebut pada akhirnya tetap akan sah secara hukum setelah melewati batas waktu tertentu (umumnya 30 hari sejak surat masuk) sesuai dengan Anggaran…
Ganti direksi tanpa rapat fisik sangat mungkin dan sah untuk dilakukan melalui mekanisme RUPS Sirkuler. Asalkan seluruh pemegang saham tanpa terkecuali (100%) menyetujui keputusan tersebut secara tertulis dan membubuhkan tanda…
Laporan tahunan perseroan ke AHU 2026 wajib memuat ringkasan neraca keuangan, laporan laba rugi, pembaruan data susunan pemegang saham, nama jajaran direksi dan dewan komisaris yang menjabat, serta rincian kegiatan…
