Skip to main content

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun
2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan
Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil resmi
diteken oleh pemerintah bulan lalu. PP ini merupakan turunan dan aturan
pendukung dari UU Cipta Kerja yang sudah lebih dulu disahkan tahun lalu. PP No.
8 Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk program
kemudahan dalam berusaha (ease of doing
business
) di Indonesia. Dengan berlakunya PP ini maka terdapat berbagai
aturan mengenai Perseroan Terbatas (PT) yang berubah. Salah satunya adalah
adanya penyederhanaan persyaratan dalam pendirian PT. Untuk mengetahui lebih
lanjut apa saja perubahannya, yuk simak penjelasan berikut. 

 

Dalam PP No.8 Tahun 2021, perseroan
terbatas kini memiliki pengertian sebagai badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum
perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Jika membandingkan
dengan pengertian PT dalam UU No. 40 tahun 2007 maka terdapat tambahan badan
usaha yang dapat dijadikan PT, yaitu perusahaan perorangan yang memenuhi
kriteria usaha mikro dan kecil. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha
mikro dan kecil yang dimaksud terdiri atas perseroan yang didirikan oleh dua
orang atau lebih dan perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang.
Dengan adanya aturan ini, pelaku usaha perorangan yang belum memiliki usaha
dengan sekala besar tetap dapat memperoleh status sebagai badan hukum lho.

 

PP ini juga menyebutkan bahwa
besaran modal dasar perseroan dapat ditentukan berdasarkan keputusan pendiri
perseroan. Artinya sudah tidak ada lagi modal dasar yang harus dipenuhi oleh
pendiri seperti yang diatur dalam UUPT sebelumnya. PP No. 8 Tahun 2021 juga
mempermudah pendirian PT dengan cara menyederhanakan syarat pendiriannya. Dalam
aturan ini, PT yang berbentuk perseroan perorangan dapat didirikan oleh WNI
yang sudah berusia 17 tahun dan cakap hukum. Pendiri perseroan juga hanya perlu
mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Pernyataan pendirian yang
dimaksud harus memuat antara lain:

  1. Namadan tempat kedudukan perseroan perorangan.
  2. Jangkawaktu berdirinya perseroan perorangan.
  3. Maksuddan tujuan serta kegiatan usaha perseroan perorangan.
  4. Jumlahmodal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
  5. Nilainominal dan jumlah saham.
  6. Alamatperseroan perorangan.
  7. Namalengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor indukkependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direkturdan pemegang saham perseroan perorangan.

Perseroan perorangan akan memperoleh
status badan hukum setelah mendaftarkan pernyataan pendirian dan mendapatkan
sertifikat pendaftaran secara elektronik. Karena hanya perlu mendaftar secara
elektronik, perusahaan perseorangan/PT dengan kriteria UMKM tidak lagi
memerlukan akta notaris dalam pendiriannya. Hal inilah yang membuat PT kini
bisa didirikan tanpa notaris.

Perseroan perorangan yang telah
memperoleh status badan hukum akan diumumkan dalam laman resmi Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM.
Sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi, pelaku usaha juga dibebaskan dari
kewajiban untuk mengumumkan pendirian PT nya dalam Tambahan Berita Negara.
Namun perlu diingat bahwa ketentuan diatas hanya berlaku untuk PT dengan
kriteria UMKM atau perusahaan perseorangan. Ketika perusahaan perseorangan
mengalami perubahan dalam hal pemegang saham menjadi lebih dari satu orang
dan/atau tidak lagi memenuhi kriteria sebagai UMKM, maka perseroan perorangan
tersebut harus mengubah status badan hukumnya menjadi perseroan, hal ini diatur
dalam Pasal 9 PP No. 8 Tahun 2021. Selain itu, perubahan status ke perseroan
harus dilakukan dengan akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada
Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen AHU.

 

Nah Sobat KH, itulah penjelasan
mengenai apa saja perubahan yang terjadi dalam legalitas PT di Indonesia dan
alasan kenapa PT kini dapat didirikan tanpa notaris. Apabila sobat KH memiliki
pertanyaan mengenai cara mendirikan PT di Indonesia atau masalah hukum lain, jangan ragu untuk
hubungi Kontrak Hukum ya!

Mariska

Resident legal marketer and blog writer, passionate about helping SME to grow and contribute to the greater economy.