Skip to main content

Ketika membuat sebuah nama, termasuk untuk Perseroan Terbatas (PT), tentunya ingin yang unik dan bisa mudah diingat oleh banyak masyarakat luas. Terlebih, pemilihan nama PT sangat penting karena nama tersebut akan menjadi identitas yang melekat pada perusahaan.

Selain itu, nama PT juga menjadi salah satu persyaratan untuk mendirikan PT itu sendiri. Ya, terlepas dari bagaimana memilih nama sebuah perusahaan yang menarik dan ‘semenjual’ mungkin, nama PT juga harus tunduk terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengajuan dan Pemakaian Nama PT. Dimana ketentuan ini mengatur tentang ketentuan nama PT yang dapat digunakan. Jika nama PT yang diajukan tidak sesuai dengan syarat ketentuan, maka permohonan nama PT pun akan ditolak.

Terkait hal tersebut, kamu mungkin bertanya-tanya, apakah PT diizinkan untuk menggunakan nama dalam bahasa inggris atau bahasa asing lainnya? Simak jawabannya dalam artikel berikut.

Ketentuan Nama PT

Dalam pendirian PT, pada dasarnya tidak ada larangan eksplisit untuk menggunakan nama perusahaan dalam bahasa asing. 

Ya, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) memberikan kebebasan dalam pemilihan nama perusahaan, dimana yang tidak boleh dipakai sebagai nama PT adalah nama yang:

  1. menggunakan nama yang sama atau serupa dengan Perseroan lain yang telah secara sah terdaftar atau digunakan sebelumnya; 
  2. melanggar ketertiban umum dan/atau norma kesusilaan; 
  3. memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali jika memperoleh izin dari lembaga yang bersangkutan;
  4. tidak mencerminkan maksud, tujuan, atau kegiatan usaha Perseroan, atau hanya mencantumkan tujuan Perseroan tanpa identitas perusahaan itu sendiri; 
  5. terdiri dari angka atau kombinasi angka, huruf atau kombinasi huruf yang tidak membentuk kata yang bermakna; 
  6. mengandung makna yang mengidentifikasikan bahwa perusahaan tersebut merupakan sebuah Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Namun, Pasal 11 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengalihan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (PP 43/2011) memberikan pengaturan lebih lanjut terkait hal ini.

Dimana jika seluruh saham PT dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, wajib untuk menggunakan nama dalam bahasa Indonesia.

Selain itu, PP 43/2011 juga mengatur bahwa nama PT harus mematuhi persyaratan lain, termasuk penulisan dalam huruf Latin. Jika nama PT disertai dengan singkatan, singkatan tersebut dapat berupa huruf depan atau akronim dari nama PT.  

Selanjutnya, pemerintah telah menguatkan kembali penggunaan bahasa Indonesia dalam penamaan PT melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (PP 63/2019).  

Dalam PP tersebut, disampaikan dengan jelas bahwa kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam PT hanya berlaku untuk perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Namun, jika suatu perseroan memiliki nilai sejarah, budaya, adat-istiadat, dan/atau keagamaan yang signifikan, PT tersebut diizinkan menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing dalam penamaannya, dengan catatan bahwa penulisan dilakukan dengan aksara latin.

Cara Pengajuan Nama PT

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika PT Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mengajukan nama dengan unsur bahasa asing maka Kemenkumham akan menolak pengajuan nama perseroan tersebut (Pasal 6 PP 43/2011). Namun, jika yang mengajukan PT Penanaman Modal Asing (PMA) maka diperbolehkan.

Langkah selanjutnya, pelaku usaha dapat melakukan pengajuan dan pemakaian PT dengan tata cara sebagai berikut:

  1. Pengajuan nama PT harus disampaikan pemohon sebelum perseroan tersebut didirikan atau sebelum adanya perubahan anggaran dasar mengenai nama PT dilakukan
  2. Pengajuan nama PT dilakukan secara online melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU)
  3. Untuk daerah tertentu yang masih belum tersedia jaringan elektronik, maka pengajuannya bisa dilakukan secara tertulis menggunakan surat tercatat

Perlu dipahami juga bahwa Kemenkumham berhak mencabut izin atas penamaan yang telah diberikan jika di kemudian hari dinilai melanggar peraturan tertentu. 

Kontak KH

Demikian penjelasan seputar penggunaan bahasa asing untuk nama PT. Ingin mendirikan PT sendiri tapi masih bingung gimana caranya? Repot karena harus memikirkan nama PT dan pengajuannya, belum lagi terkait pengurusan pendirian PT itu sendiri dan dokumen legalitasnya?

Serahkan saja segala pengurusan pendirian PT-mu kepada Kontrak Hukum! Kami menyediakan layanan pendirian PT terlengkap mencakup dokumen legalitas yang dibutuhkan seperti akta pendirian, NIB, OSS, dan NPWP.

Untuk informasi pemesanan, segera kunjungi laman Layanan KH – Pendirian PT. Atau jika masih ada pertanyaan seputar PT atau badan usaha lainnya, silahkan konsultasikan dengan kami di Tanya KH serta melalui Direct Message (DM) ke Instagram @kontrakhukum.

Konsul Gratis