Skip to main content

Sobat KH pasti pernah liat iklan
Tolak Angin dengan slogan terkenalnya “Orang Pintar Minum Tolak Angin” dan
iklan Indomie dengan slogannya “Indomie Seleraku” di televisi, internet, atau
media lainnya kan? Tahukah Sobat KH kalau iklan tersebut biasanya dibuat oleh
orang-orang kreatif yang bergerak dibidang jasa periklanan? Orang-orang ini
biasanya bergabung atau  memiliki
perusahaan sendiri yang lebih dikenal dengan sebutan Advertising Agency. Advertising
Agency
merupakan badan usaha yang menyediakan layanan tertentu atau
menawarkan jasa kreatif kepada kliennya dalam bidang periklanan. Karena
berbentuk badan usaha tentu terdapat legalitas yang harus dipenuhi oleh pelaku
usaha yang ingin mendirikan Advertising
Agency
. Salah satunya adalah mendaftarkan badan usaha agar memperoleh
legalitas yang sah dalam menjalankan usaha. Biasanya Advertising Agency didirikan dalam bentuk CV, PT PMDN, atau PT PMA.
Nah untuk membantu Sobat KH yang saat ini sedang berencana mendirikan Advertising Agency, Kontrak Hukum saat
ini akan membahas salah satu cara mendirikan Advertising Agency dengan status PMA.

 

Perusahaan Terbatas Penanaman Modal
Asing atau yang lebih dikenal dengan PT PMA merupakan badan hukum yang terdiri
dari persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh
negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum
asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya
dimiliki oleh pihak asing. Dalam Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang
Bidang Usaha Penanaman Modal disebutkan bahwa PMA hanya dapat melakukan
kegiatan usaha pada usaha besar dengan nilai investasi lebih dari Rp 10 miliar
di luar nilai tanah dan bangunan.  Namun
jika PMA dilakukan di kawasan ekonomi khusus, maka investasi dapat dilakukan
dengan nilai investasi sama dengan atau kurang dari Rp 10 miliar di luar nilai
tanah dan bangunan.

 

Sebelum melakukan PMA, penting bagi
investor asing untuk melakukan pengecekan pada Daftar Negatif Investasi (DNI).
Hal ini karena terdapat bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang
terbuka untuk PMA. Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka
dengan persyaratan ditetapkan melalui Perpres yang disusun dalam suatu daftar
yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang
berlaku di Indonesia atau yang juga dikenal dengan sebutan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Jika melihat KBLI, Advertising Agency sendiri dapat dikelompokan kedalam bidang
Periklanan dengan Kode KBLI 73100. Mengutip dari website Online Single
Submission (OSS), kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik
dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan
penasehat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media.
Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar,
majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan
dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis
poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan
jendela, desain ruang pamer, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media
penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan
permohonan; iklan udara (aerial
advertising
), dsb. Dalam kelompok ini tidak ada persyaratan tertentu maupun
larangan sehingga PT PMA dapat didirikan untuk Advertising Agency.

 

Pendirian PT PMA untuk Advertising Agency dapat dilakukan
secara online melalui laman OSS. Sama dengan pendirian PT pada umumnya, PT PMA
harus didahului dengan pembuatan akta pendirian melalui notaris. Akta tersebut
kemudian harus dimohonkan ke Kemenkumham untuk memperoleh pengesahan menjadi
badan hukum/PT. Jika sudah memperoleh status badan hukum maka pelaku usaha
harus membuat NPWP Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
Karena berstatus PMA, pelaku usaha juga wajib memperhatikan ketentuan modal
atau investasi yang telah disebutkan sebelumnya. Jika melihat ketentuan KBLI
untuk bidang usaha periklanan, maka Advertising
Agency
tidak memerlukan izin khusus sehingga pelaku usaha tidak perlu
mengurus perizinan lain selain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin
Lokasi, dan Izin Prinsip yang diajukan ke BKPM.

 

Selain melalui OSS, Kontrak Hukum
juga dapat membantu Sobat KH untuk mendirikan badan hukum dalam bentuk PT PMA secara mudah dan cepat berikut perizinan umum yang
diperlukan, seperti Nomor Registrasi Pajak, Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin
Lokasi dan Izin Usaha. Data serta informasi Sobat KH juga dijamin aman dan
terlindungi.

 

(Baca
juga : Semua yang Perlu Kamu
Ketahui tentang PMA
)

 

Ketika mendirikan PT PMA, pelaku
usaha diwajibkan untuk memprioritaskan tenaga kerja WNI dalam perekrutannya.
Hal ini karena PT PMA bukan hanya sekedar didirikan sebagai wadah investasi di
Indonesia tetapi juga untuk mendukung perekonomian Indonesia salah satunya
dengan memperluas lapangan pekerjaan dan peningkatan SDM. PT PMA juga harus
memperhatikan ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai
ketenagakerjaan apabila ingin menggunakan tenaga kerja asing (TKA) untuk
perusahaannya. Pasal 81 angka 4 menyebutkan bahwa TKA dapat dipekerjakan di
Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu
serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. TKA juga
dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia. Artinya dalam PT PMA,
jabatan direktur personalia harus dipegang oleh WNI. Perlu diingat TKA yang
bekerja juga diharuskan untuk memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

 

Nah Sobat KH, itulah ketentuan dan
cara mendirikan Advertising Agency dengan
status PT PMA di Indonesia. Apabila sobat KH
memiliki pertanyaan mengenai legalitas PT PMA di Indonesia atau masalah hukum
lain, jangan ragu untuk hubungi Kontrak Hukum di 0821-2555-5332 ya!

Mariska

Resident legal marketer and blog writer, passionate about helping SME to grow and contribute to the greater economy.