Sebagai pelaku usaha yang produknya sudah mengantongi sertifikat halal, kamu tentu merasa lebih tenang. Namun, pernahkah kamu bingung dengan aturan main masa berlaku sertifikat ini? Sempat beredar informasi bahwa sertifikat halal berlaku seumur hidup, yang kemudian menimbulkan pertanyaan: jika berlaku selamanya, mengapa masih ada anggaran untuk biaya perpanjangan sertifikat halal?
Kenyataannya, informasi tersebut perlu diluruskan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), sertifikat halal yang kamu miliki saat ini berlaku selama empat tahun dan wajib diperpanjang secara berkala. Konsep “seumur hidup” lebih merujuk pada kewajibanmu untuk menjaga konsistensi produk dan proses agar tetap sesuai standar halal.
Oleh karena itu, penting untuk memahami dua istilah kunci: “perpanjangan” dan “pembaruan”. Perpanjangan adalah proses rutin setiap empat tahun, sementara pembaruan adalah kewajiban yang muncul jika kamu melakukan perubahan pada produk. Keduanya memerlukan proses dan tentu saja, biaya. Artikel ini akan mengupas tuntas semua yang perlu kamu ketahui tentang biaya perpanjangan sertifikat halal terbaru, kapan kamu wajib melakukannya, dan bagaimana prosesnya.
Kapan Harus Perpanjang dan Kapan Harus Perbarui?
Sebelum kita masuk ke rincian angka, mari kita samakan persepsi terlebih dahulu. Kepatuhan halal bukan sekadar mendapatkan stempel di awal, melainkan sebuah komitmen berkelanjutan. Tanggung jawabmu sebagai pelaku usaha terbagi menjadi dua skenario utama.
1. Perpanjangan Periodik (Setiap Empat Tahun)
Ini adalah kewajiban yang paling mendasar. Sesuai dengan Pasal 42 UU JPH, setiap sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki masa berlaku selama empat tahun. Artinya, sebelum masa berlaku ini habis, kamu wajib mengajukan permohonan perpanjangan.
Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang kamu terapkan di perusahaan masih berjalan dengan baik dan sesuai standar. Untuk menghindari jeda waktu di mana produkmu menjadi tidak bersertifikat, sangat disarankan untuk memulai proses ini setidaknya tiga bulan sebelum sertifikat kedaluwarsa. Mengurus perpanjangan tepat waktu adalah langkah krusial untuk menjaga kepercayaan konsumen dan menghindari sanksi.
2. Pembaruan Berbasis Peristiwa (Jika Ada Perubahan)
Di sinilah letak kewajiban yang sering menjadi kesalahpahaman. Di tengah periode empat tahun masa berlaku sertifikat, kamu mungkin melakukan inovasi atau perubahan pada bisnismu. Jika perubahan tersebut memengaruhi komposisi atau proses produksi, kamu wajib melakukan “pembaruan” sertifikat, meskipun masa berlakunya masih panjang.
Tanggung jawab ini sepenuhnya ada di tanganmu untuk proaktif melapor. Lalu, apa saja pemicu yang mewajibkan pembaruan?
- Perubahan Komposisi Bahan: Kamu menambah bahan baku baru, mengganti pemasok (supplier) untuk bahan yang sudah ada, atau mengubah formula resep.
- Perubahan Proses Produk Halal (PPH): Kamu memindahkan lokasi produksi (pabrik atau dapur), mengubah alur atau teknologi produksi, atau menggunakan peralatan baru yang belum pernah mengalami audit sebelumnya.
Jika salah satu dari perubahan ini terjadi, kamu harus mengajukan pembaruan. Prosesnya akan mirip dengan pengajuan baru karena memerlukan verifikasi dan audit ulang untuk memastikan perubahan tersebut tetap memenuhi kaidah halal.
Bongkar Tuntas Rincian Biaya Pembaruan Sertifikat Halal
Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasan, berapa sebenarnya biaya perpanjangan sertifikat halal yang perlu kamu siapkan? Biaya ini tidak tunggal, melainkan terdiri dari beberapa komponen yang besarannya ditentukan oleh skala usahamu.
1. Biaya Administrasi ke BPJPH
Ini adalah biaya pendaftaran yang bersifat tetap dan kamu bayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tarifnya dibedakan berdasarkan skala usahamu.
| Skala Usaha | Tarif Permohonan Pembaruan (per Sertifikat) |
| Usaha Mikro dan Kecil | Rp 200.000 |
| Usaha Menengah | Rp 2.400.000 |
| Usaha Besar dan/atau Luar Negeri | Rp 5.000.000 |
2. Biaya Audit ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
Selanjutnya, ada biaya audit yang kamu bayarkan ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), pihak independen yang akan memeriksa langsung proses produksimu. Kamu bebas memilih LPH yang terakreditasi. Biaya ini bersifat variabel, namun pemerintah telah menetapkan batas atasnya.
Batas Atas Biaya Audit LPH untuk Usaha Mikro & Kecil (UMK):
| Jenis Produk/Jasa | Batas Atas Biaya (Rp) |
| Pangan olahan, Obat, Kosmetik, Barang Gunaan, Jasa, Restoran/Katering, Rumah Potong Hewan | Rp 350.000 |
Batas Atas Biaya Audit LPH untuk Usaha Menengah & Besar:
| Jenis Produk/Jasa | Batas Atas Biaya (Rp) |
| Restoran/Katering/Kantin | Rp 3.687.500 |
| Barang Gunaan dan Kemasan | Rp 3.937.000 |
| Pangan olahan, produk kimiawi | Rp 6.468.750 |
| Obat, kosmetik, produk biologi | Rp 5.900.000 |
| Vaksin | Rp 21.125.000 |
3. Biaya Sidang Fatwa MUI
Setelah audit selesai, laporan dari LPH akan dibawa ke Sidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk penetapan kehalalan. Proses ini juga memiliki komponen biaya, meskipun relatif kecil. Untuk perpanjangan, biaya ini juga bisa lebih rendah tergantung kompleksitasnya.
4. Biaya Variabel Lain yang Perlu Diantisipasi
Sobat KH, total biaya perpanjangan sertifikat halal bisa lebih besar dari angka di atas karena adanya biaya variabel lain, seperti:
- Mandays: Jumlah hari kerja yang auditor butuhkan.
- Transportasi dan Akomodasi Auditor: Jika lokasi usahamu jauh dari kantor LPH, biaya perjalanan dan penginapan auditor akan menjadi tanggungan kamu.
- Biaya Uji Laboratorium: Jika ada bahan yang diragukan dan perlu diuji di lab, biayanya ditanggung oleh pelaku usaha.
Oleh karena itu, memilih LPH yang lokasinya dekat dengan tempat usahamu bisa menjadi strategi untuk menekan biaya.
Panduan Praktis Proses Pembaruan Sertifikat Halal di SIHALAL
Semua proses pengajuan pembaruan dilakukan secara online melalui platform SIHALAL (ptsp.halal.go.id). Agar prosesnya lancar, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen-dokumen berikut :
- Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku.
- Dokumen Penyelia Halal (SK Penetapan, KTP, CV).
- Salinan sertifikat halal sebelumnya.
- Laporan status penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) terakhir.
- Daftar produk dan bahan (jika ada pembaruan).
- Manual SJPH yang sudah direvisi (jika ada pembaruan).
Setelah semua dokumen siap, berikut adalah alur pengajuannya di sistem SIHALAL :
- Login ke Akun SIHALAL: Masuk ke akun usahamu yang sudah terdaftar.
- Pilih Layanan “Pembaruan”: Pada menu “Pengajuan (Reguler)”, pilih jenis layanan “Pembaruan”.
- Verifikasi dan Unggah Data: Sistem akan menarik data dari sertifikat sebelumnya. Verifikasi kembali semua data dan unggah dokumen-dokumen yang diperlukan.
- Pilih LPH: Setelah pengajuan terkirim dan diverifikasi awal oleh BPJPH, kamu akan diminta untuk memilih LPH.
- Pembayaran Tagihan: LPH akan menghitung total biaya audit dan menerbitkan tagihan melalui SIHALAL. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo agar permohonanmu tidak mengalami pembatalan.
- Proses Audit: Setelah pembayaran terkonfirmasi, LPH akan menjadwalkan audit (jika diperlukan).
- Sidang Fatwa dan Penerbitan Sertifikat: Hasil audit akan di bawa ke Sidang Fatwa MUI. Jika mendapat persetujuan, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal baru yang bisa langsung kamu unduh.
Melihat banyaknya dokumen dan alur yang harus kamu ikuti, wajar jika kamu merasa sedikit kewalahan. Agar proses pengajuan pembaruan sertifikat halal kamu berjalan mulus dan terhindar dari penolakan akibat kesalahan administrasi , memanfaatkan jasa profesional adalah langkah cerdas. Kontrak Hukum menyediakan layanan pengurusan Sertifikasi Halal yang akan mendampingi kamu dari awal hingga akhir, memastikan semua dokumen lengkap dan sesuai persyaratan BPJPH.
Taat Hukum Terkait Perpanjangan Sertifikat Halal Bersama Kontrak Hukum
Pada akhirnya, memahami aturan baru ini adalah kunci untuk menjaga keberlangsungan bisnismu. Dengan memiliki Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang kuat dan pemahaman yang baik tentang pembaruan, kamu tidak hanya terhindar dari sanksi berat seperti denda hingga penarikan produk, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen yang tak ternilai harganya.
Jika kamu merasa proses perpanjangan maupun pembaruan sertifikat halal ini rumit atau ingin memastikan semua dokumen dan persyaratan terpenuhi tanpa ada yang terlewat, Kontrak Hukum siap mendampingi. Kami menyediakan layanan pengurusan sertifikasi halal yang mencakup penyusunan manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), pendampingan pengajuan pembaruan di SIHALAL, hingga konsultasi mendalam untuk memastikan bisnismu selalu patuh pada regulasi terbaru.
Untuk melihat layanan lengkap kami, kamu bisa mengunjungi laman resmi Kontrak Hukum. Jika kamu punya pertanyaan spesifik seputar kasusmu atau butuh konsultasi cepat, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui Tanya KH atau langsung kirim pesan via DM Instagram di @kontrakhukum.
Kamu juga bisa, lho, bergabung dengan Komunitas Bisnis KH untuk berdiskusi seputar tantangan sertifikasi halal dan tips bisnis lainnya bersama para ahli maupun sesama pelaku usaha.
Ingin mendapatkan penghasilan tambahan sambil membantu teman-teman bisnismu? Daftar sebagai bagian dari affiliate program Kontrak Hukum dan dapatkan komisi hingga jutaan rupiah. Caranya mudah, klik saja link berikut ini!
