Skip to main content

Rencana pemerintah memotong gaji setiap pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ramai menjadi perbincangan warga di berbagai ruang publik. Program itu pun menuai pro kontra di masyarakat.

Ya, sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan terbaru mengenai simpanan Tapera. Karyawan harus merelakan potongan gaji sebesar tiga persen setiap bulannya. Ini berlaku bagi seluruh pegawai PNS, TNI-Polri, BUMN, BUMD, hingga pegawai swasta.

Simpanan Tapera ini hanya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan perumahan. Namun, Tapera juga dapat dikembalikan beserta dengan hasil pemupukannya dengan catatan status kepesertaan sudah berakhir. 

Kebijakan ini telah memicu berbagai reaksi di masyarakat. DPR RI, terutama V, menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam penerapannya. Sementara itu, berbagai organisasi pekerja dan pengusaha menolak kebijakan ini karena dianggap menambah beban yang sudah berat.

Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Tapera? Bagaimana aturan dan skema pemotongannya?

Aturan Tapera

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2024.

PP 21/2024 itu menyempurnakan ketentuan dalam PP 25/2020, seperti untuk perhitungan besaran simpanan Tapera pekerja mandiri atau freelancer.

Secara keseluruhan, dalam Pasal 55 PP Tapera ini ditegaskan setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, wajib menjadi peserta Tapera.

Bahkan, Pasal 7 nya merinci jenis pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera, tidak hanya PNS atau ASN dan TNI-Polri, serta BUMN, melainkan termasuk pekerja swasta dan pekerja lainnya yang menerima gaji atau upah.

“Setiap pekerja dan pekerja mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta,” dikutip dari Pasal 5 ayat 3 PP Tapera.

Jadwal Pemberlakuan

Dalam Pasal 68 PP itu pun telah ditegaskan kepada para pemberi kerja untuk mendaftarkan para pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat tujuh tahun sejak tanggal berlakunya PP 25/2020 pada 20 Mei 2020. Artinya pendaftaran itu harus dilakukan pemberi kerja mulai 2027.

Dalam pasal 14 dicantumkan, simpanan peserta pekerja untuk Tapera dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Nantinya para pemberi kerja juga diwajibkan menyetorkan simpanan Tapera pada tanggal 10 setiap bulannya.

Sedangkan simpanan peserta pekerja mandiri dibayarkan oleh pekerja mandiri itu sendiri atau si freelancer.

Besaran Potongan

Besaran simpanan potongan peserta ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji atau upah yang dilaporkan setiap bulan untuk peserta pekerja, dan penghasilan rata-rata setiap bulan dalam satu tahun takwim sebelumnya dengan batas waktu tertentu untuk peserta pekerja mandiri.

Untuk persentase besaran simpanan paling baru ditetapkan dalam Pasal 15 PP 21/2024. Dalam Pasal ayat (1) PP itu disebutkan, besaran simpanan ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri.

Ayat (2) Pasal 15 nya mengatur tentang besaran simpanan peserta pekerja yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen. Sedangkan untuk peserta pekerja mandiri atau freelancer ditanggung sendiri oleh mereka sebagaimana diatur dalam ayat (3).

Dasar perhitungan perkalian besaran simpanan peserta dilaksanakan dengan ketentuan pekerja yang menerima gaji atau upah yang bersumber dari APBN atau APBD diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan berkoordinasi bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Untuk pekerja BUMN, BUMD, dan Swasta diatur oleh menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Sementara itu, untuk pekerja mandiri diatur oleh BP Tapera, namun dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran simpanannya dihitung dari penghasilan yang dilaporkan.

“Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan evaluasi,” sebagaimana tertulis dalam ayat (6) Pasal 15.

Mekanisme Potongan Tapera

Seperti yang disebutkan, besaran simpanan yang diputuskan pemerintah tetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah, dimana yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen. Adapun untuk peserta pekerja mandiri atau freelancer ditanggung sendiri oleh mereka.

Sehingga misalkan, kamu merupakan pekerja swasta dengan gaji UMR Jakarta sebesar Rp5.067.381, maka besaran iuran Tapera yang perlu dibayarkan sebesar Rp126.684 per bulan. Ini hasil perhitungan Rp 5.067.381 dikalikan 2,5 persen.

Menariknya, apabila iuran tersebut dilakukan selama 30 tahun (saat masa pensiun), dengan asumsi imbal hasil 20 persen per tahun, maka pada masa pensiun pekerja tersebut akan mendapat Rp3.504.120.264. 

Namun, kondisi ini masih tergantung pada beberapa syarat seperti misalnya inflasi rendah, dana Tapera yang dikelola dengan baik dan tidak dikorupsi, dan pengelola yang harus menemukan instrumen investasi dengan imbal besar.

Pasal 20 PP Tapera pun menyebutkan, pemberi kerja wajib menyetorkan simpanan Tapera setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke Rekening Dana Tapera. Bagi pekerja mandiri atau freelancer juga sama, setiap tanggal 10. Bila tanggal 10 hari libur, maka simpanan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

Adapun mekanisme penyetoran simpanan Tapera diawali dengan keharusan BP Tapera menyimpan catatan rekening individu Peserta yang menggambarkan saldo Simpanan Peserta yang dibuat oleh Bank Kustodian. 

Lalu, peserta membayar Simpanan kepada Rekening Dana Tapera di Bank Kustodian, melalui Bank Penampung, atau pihak yang menyelenggarakan mekanisme pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Bank Kustodian.

Simpanan Peserta terbagi dalam alokasi dana pemupukan, dana pemanfaatan, dan dana cadangan dengan komposisi persentase tertentu yang ditetapkan oleh BP Tapera. 

Dana pemanfaatan itu sendiri ialah persentase Dana Tapera pada Rekening Dana Tapera yang dipergunakan untuk pembiayaan perumahan Peserta dengan tingkat bunga atau margin lebih rendah dari tingkat bunga atau margin pembiayaan perumahan komersial yang ditetapkan oleh BP Tapera.

Jika peserta tidak membayar simpanan, status kepesertaan Tapera dinyatakan nonaktif, namun status kepesertaan Tapera dapat diaktifkan kembali setelah peserta melanjutkan pembayaran simpanan. Peserta yang status kepesertaan Taperanya nonaktif, rekening kepesertaannya tetap tercatat di BP Tapera.

Kriteria Pembiayaan Perumahan dari Tapera

Setelah mengetahui aturan mekanismenya, masyarakat juga perlu mengetahui kriteria pembiayaan perumahan. 

Pada peraturan yang sama disampaikan mengenai beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peserta apabila ingin mendapatkan pembiayaan perumahan. 

Hal tersebut dijelaskan secara rinci dalam Pasal 38 ayat (1). Beberapa kriteria yang disampaikan dalam ayat tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Peserta harus mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 bulan.
  2. Peserta termasuk dalam golongan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah.
  3. Peserta belum memiliki rumah.
  4. Peserta dapat menggunakannya untuk pembiayaan pemilikan rumah pertama, pembangunan rumah pertama, hingga perbaikan rumah pertama.

Tanggapan DPR dan Pakar Terhadap Kebijakan Tapera

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa kebijakan ini mendapat perhatian serius dari DPR. Menurutnya, pihak pemerintah harus memberikan penjelasan rinci mengenai penerapan kebijakan ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Muhaimin menegaskan pentingnya transparansi dan memastikan kebijakan ini tidak memberatkan masyarakat.

“Pemerintah harus memberikan penjelasan kepada DPR. Kebijakan itu jangan sampai memberatkan masyarakat,” ujarnya dilansir dari Tempo (29/05/2024).

Suryadi Jaya Purnama, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, mengemukakan bahwa aturan baru Tapera akan berdampak luas, terutama bagi golongan menengah yang sudah memiliki rumah.

Menurut Suryadi, pemerintah perlu mempertimbangkan bantuan untuk golongan ini agar dapat membeli properti produktif seperti ruko, guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Sehingga akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas menengah,” ujar Suryadi.

Selain itu penelitian dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) pada 2023 menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi Presiden Jokowi cenderung melupakan kelas menengah.

Penolakan dari Apindo dan Serikat Pekerja

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan tegas menolak kebijakan pemotongan upah pekerja swasta untuk Tapera. Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menyoroti beban yang sudah tinggi akibat iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan depresiasi rupiah dan melemahnya permintaan pasar, penambahan beban melalui Tapera dianggap tidak bijaksana.

“Program Tapera terbaru semakin menambah beban baru, baik dari sisi pemberi kerja maupun pekerja,” kata Shinta, selaku Ketua Umum Apindo dilansir dari Jawa Pos (29/5/2024).

Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (FSP TSK SPSI) juga menolak kebijakan Tapera. Ketua Umum FSP TSK SPSI, Roy Jinto, meminta pemerintah untuk membatalkan dan mencabut PP Nomor 21 Tahun 2024. Menurutnya, kebijakan ini tidak adil dan hanya menambah beban bagi pekerja dan pengusaha.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di bawah pimpinan Jumhur Hidayat juga mengkritik kebijakan Tapera. Menurutnya, kebijakan ini memaksa buruh dan pengusaha untuk menyetorkan iuran yang akan mengendap hingga usia 58 tahun.

Hal ini dianggap merugikan karena dana tersebut digunakan untuk investasi yang tidak jelas manfaatnya bagi buruh.

“Pemerintah ini senangnya ngumpulin duit rakyat, terus dari duit itu digoreng-goreng dalam berbagai instrumen investasi,” ujarnya.

Konsul Gratis