Skip to main content

Untuk menjalankan
bisnis, modal merupakan unsur yang wajib ada dan harus dimiliki. Sama halnya
dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas (PT atau perusahaan) yang sejatinya
adalah persekutuan modal. Pasal 41 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (UU PT) megenal 3 jenis modal perusahaan, yaitu modal dasar,
modal ditempatkan, dan modal disetor. Ketiga jenis modal tersebut harus
tercantum di dalam Anggaran Dasar (AD) perusahaan meskipun berbeda satu sama
lain. Untuk mengetahui perbedaannya, mari simak penjelasan berikut ini.

Modal
Dasar

Modal dasar adalah
seluruh nilai nominal saham dari perusahaan (Pasal 31 Ayat 1 UU PT). Pada
prinsipnya, modal dasar adalah jumlah nilai nominal saham yang dapat
dikeluarkan oleh perusahaan. Penentuan jumlah saham yang menjadi modal dasar
ditentukan di dalam Anggaran Dasar (AD) perusahaan yang bersangkutan.

Selanjutnya, Pasal 32
Ayat 1 UU PT menentukan bahwa modal dasar perusahaan paling sedikit
Rp50.000.000,- (lima puluh juta). Akan tetapi, ketentuan ini tidak berlaku lagi
karena telah diubah di dalam Pasal 109 Angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020
tetang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang menyebutkan bahwa besaran modal dasar
PT ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri perusahaan. Ketentuan
tersebut juga sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.
8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian,
Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro
Dan Kecil (PP 8/2021).

Namun, hal di atas
tidak berlaku bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu yang
mana besaran minimum modal dasar harus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Contohnya, perusahaan asuransi yang menentukan modal
disetor saat pendirian berjumlah minimal Rp150 miliar. Oleh karena itu, modal
dasar perusahaan asuransi tidak boleh kurang daripada jumlah tersebut.

Modal
Ditempatkan

Modal
ditempatkan adalah jumlah saham yang diambil oleh para pendiri atau pemegang
saham dan saham tersebut ada yang sudah dibayarkan dan ada juga yang belum
dibayar. Jadi, modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi pendiri atau
pemegang saham untuk dilunasi olehnya, dan saham tersebut diserahkan kepada
pemegang saham untuk dimiliki.

 

Berdasarkan
Pasal 33 Ayat 1 UU PT dan Pasal 4 PP 8/2021, minimal 25% dari modal dasar harus
ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti
penyetoran yang sah wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri Hukum
dan HAM dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian perusahaan
atau pengisian pernyataan pendirian untuk perusahaan perorangan.

 

Modal
Disetor

Modal
disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan
pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal
dasar perusahaan. Mudahnya, modal disetor adalah saham yang telah dibayar lunas
oleh pemegang saham. Sama seperti modal ditempatkan, ketentuan modal disetor
ini merujuk kepada Pasal 33 Ayat 1, sehingga minimal 25% dari modal dasar harus
telah ditempatkan dan telah disetor penuh saat mendirikan PT.

 

Contoh

Alvira dan Niken adalah
pendiri dari PT Y yang menyetujui modal dasarnya adalah sebesar Rp200 juta yang
terbagi dari 2000 lembar saham. Adapun per lembar saham nantinya akan bernilai
Rp 100 ribu.

Dari modal dasar
tersebut, Alvira dan Niken menyanggupi dan mengambil total saham sebesar Rp150
juta. Maka, Rp150juta merupakan modal ditempatkan yang harus disetor penuh.
Sementara sisa Rp50 juta merupakan saham yang belum ditempatkan atau disebut
sebagai saham portepel. Jika suatu saat PT Y membutuhkan modal tambahan, maka
Rp50 juta dapat diambil/dibayarkan oleh pemegang saham existing atau
pemegang saham baru.

Alvira dan Niken
kemudian melakukan penyetoran sebesar Rp50 juta, berarti ada sisa yang belum
dilunasi sebesar Rp100 juta. Sisa tersebut harus sudah dibayarkan secara lunas
saat pendirian PT. Penyetoran secara mengangsur tidak dimungkinkan dan semua
modal yang ditempatkan harus sudah disetor penuh saat PT didirikan.

Bagaimana? Sudah paham
perbedaannya kah? Sobat KH harus ketahui terlebih dahulu ketentuan-ketentuan
yang wajib dipenuhi sebelum mendirikan suatu PT. Hal ini agar perusahaan yang
didirikan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila Sobat KH masih
memiliki pertanyaan terkait hukum perusahaan, hubungi Kontrak Hukum untuk
mendapatkan jawabannya. Kontak kami di 0821-2555-5332 atau kirim pesan melalui
Instagram @kontrakhukum.

Mariska

Resident legal marketer and blog writer, passionate about helping SME to grow and contribute to the greater economy.