Skip to main content

Pentingnya sertifikat halal dalam kehidupan konsumen Muslim memang tidak dapat dipungkiri. Sertifikat halal ini tidak hanya menjadi jaminan kehalalan suatu produk, tetapi juga menciptakan rasa aman dan keyakinan dalam benak konsumen Muslim.

Namun, di balik keberadaan sertifikat halal, terdapat beberapa kesalahan persepsi yang seringkali terabaikan dan perlu diperjelas. Apa saja dan bagaimana informasi sebenarnya? Biar nggak salah paham, yuk, simak penjelasan selengkapnya di sini!

Sekilas Tentang Sertifikat Halal

Sertifikat halal adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyatakan jika suatu produk telah memenuhi syariat Islam, baik dari bahan baku maupun proses produksinya.

Dengan adanya sertifikat ini, suatu produk dapat dinyatakan aman untuk dikonsumsi dan terbebas dari bahan haram. Ini juga dapat memastikan bahwa produk tersebut dapat diterima oleh konsumen Muslim dan memenuhi persyaratan pasar halal yang semakin berkembang.

Adapun beberapa jenis usaha yang wajib memiliki sertifikat halal, antara lain:

  1. Industri Pengolahan (Pangan, Obat, dan Kosmetik
  2. Jasa Logistik
  3. Rumah Pemotongan Hewan

Produk makanan asing atau luar negeri pun sudah banyak yang mengajukan sertifikat halal untuk usahanya. Dalam hal ini, halal memiliki kaitan dengan aspek yang luas. Beberapa diantaranya yakni menyangkut hygianitas atau kebersihan, bisnis, perdagangan internasional, pasar, reputasi, hingga isu global lainnya.

Beberapa Kesalahan Persepsi tentang Sertifikat Halal

Ketika sebuah produk sudah memiliki sertifikat halal, setiap Muslim tentu akan merasa lega dalam mengkonsumsi dan menggunakannya. Tapi terkadang, ada kesalahan-kesalahan persepsi yang mengiringi sebuah kehalalan produk. Berikut penjelasannya:

Masa Berlaku Sertifikat Halal

Banyak yang menganggap jika sebuah brand sudah memiliki sertifikat halal, maka selamanya akan halal. Padahal, dokumen ini juga memiliki masa berlaku selama empat tahun.

Dalam jangka waktu tersebut, pelaku usaha bertanggung jawab menjaga kehalalan produk dengan mencantumkan label halal, memisahkan lokasi pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan pendistribusian antara produk halal dan tidak halal, serta melaporkan perubahan komposisi kepada BPJPH.

Tiga bulan sebelum masa berlaku habis, pelaku usaha disarankan untuk melakukan perpanjangan.

Bahan Halal Auto Menjamin Produknya Halal?

Produk herbal yang berasal dari bahan alam biasanya diklaim sebagai produk halal. Begitu juga dengan produk yang tidak mengandung bahan baku dari babi dan alkohol yang juga langsung diartikan halal.

Secara garis besar memang bisa dikatakan demikian, namun bisa jadi selama proses pengolahannya terbentuk alkohol yang bisa menjadikan produk tersebut menjadi tidak halal.

Contohnya seperti Angciu (dikenal masyarakat sebagai Arak Cina). Angciu memang terbuat dari bahan dasar beras ketan yang halal. Namun, bahan tersebut kemudian difermentasi sehingga pada akhirnya mengandung alkohol sekitar 15%.

Tingginya kandungan alkohol inilah yang menyebabkan tidak halalnya angciu. Oleh karena itu, sertifikasi halal tetap diperlukan walaupun produk tersebut berasal dari bahan baku herbal atau nabati. Ini memudahkan masyarakat untuk mencari produk yang halal dari hulu hingga ke hilir.

Varian Halal Tidak Menjamin Keseluruhan Halal

Brand produk tertentu biasanya memiliki banyak varian. Jika salah satu varian telah memiliki sertifikat halal, bukan berarti semua produk yang berada pada brand tersebut juga sudah halal.

Misalnya pada bakery; roti yang dijual telah bersertifikat halal sementara cake yang dijual masih mengandung alkohol dan rhum. Kondisi seperti ini tidak bisa dikatakan bahwa brand bakery tersebut adalah halal. Konsumen harus tetap waspada dan mengecek setiap varian produk yang dibelinya.

“Zero Alcohol’ Sudah Pasti Halal?

Produk minuman atau makanan yang bertuliskan “zero alcohol” belum bisa dipastikan bahwa produk tersebut halal. Misalnya pada tahun 2008 lalu, salah satu produsen minuman keras memproduksi minuman non alkohol yang diberi nama Cham’alal untuk orang Muslim yang ingin merasakan sensasi champagne.

Walaupun zero alcohol, namun MUI tidak bisa memberikan sertifikat halal bagi produk yang memiliki nama menyerupai yang haram. Begitu pula bagi produk lain yang mengklaim dirinya zero alcohol namun sebenarnya belum tentu halal.

BACA JUGA: Polemik Sertifikat Halal Mie Gacoan, Gara-Gara Nama Produk?

Kehalalan produk makanan dan minuman tidak hanya karena terbebas dari alkohol namun juga harus terbebas dari bahan non halal lainnya. Konsumen juga harus selalu mengecek komposisi yang lain, seperti ada tidaknya porcine, swine, pork atau boar yang merupakan istilah lain untuk daging babi.

Kosmetik Halal Belum Tentu Sah untuk Berwudhu

Dalam kosmetik halal, yang dihalalkan adalah produknya, bukan berarti menghilangkan sifat produknya. Hal ini berlaku untuk segala produk waterproof, seperti misalnya kutek dan maskara.

Dua produk ini aman dan halal untuk digunakan, namun tetap saja ketika berwudhu harus dihilangkan terlebih dahulu agar air wudhu bisa langsung bersentuhan dengan kulit.

Hal ini perlu diperhatikan karena terkadang konsumen beranggapan bahwa ketika kosmetik tersebut memiliki logo halal, maka boleh digunakan kapanpun termasuk saat berwudhu.

Kode E pada Makanan = Babi?

Kode E (E-codes) pernah diasumsikan sebagai kode untuk bahan tambahan makanan (BTM) yang berasal dari babi. Hal ini pernah menjadi viral di media sosial ketika suatu brand es krim ternama menulis salah satu bahan mengandung kode E dan dianggap produk tersebut mengandung lemak babi.

Sebenarnya E merupakan singkatan dari “Europe”. Menurut UK Food Standard Agency, kode E merupakan kode untuk bahan tambahan/aditif makanan yang telah dikaji oleh Uni Eropa. Bahan aditif yang digunakan sebagai pengemulsi, pewarna, pengawet, pengasam, dll.

Sebagai contohnya; kode E100-E199 merupakan kode untuk pewarna makanan sedangkan E200-E299 merupakan kode pengawet makanan. Jadi, produk yang dalam komposisi nya terdapat kode E bukan berarti produk tersebut haram. Namun status kehalalannya tetap tergantung pada bahan baku dan proses produksi.

Demikian beberapa kesalahan persepsi yang seringkali beredar di masyarakat. Sebagai pelaku usaha, penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam terkait sertifikat halal dan memastikan penggunaannya dengan benar.

Ini adalah kunci bagi pelaku usaha untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis. Pahami prosedur pengurusan dan perpanjangan sertifikat halal, cek bahan baku dan proses produksi, serta transparan dalam informasi produk dapat membantu menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan citra bisnis.

Dengan demikian, pelaku usaha dapat memastikan bahwa sertifikat halal bukan hanya sekadar tanda formalitas, melainkan instrumen yang mendukung integritas dan keberlanjutan bisnis di pasar halal yang semakin berkembang.

Kontak KH

Jadi sebagai pelaku usaha, apakah kamu sudah memahami betul mengenai ketentuan termasuk prosedur pengurusan sertifikat halal? Atau ternyata masih bingung dan memiliki banyak pertanyaan seputar dokumen satu ini? Kontrak Hukum siap membantu!

BACA JUGA: Kasus Baso A Fung dan Pentingnya Komitmen Sertifikat Halal

Sebagai platform legal digital, kami menyediakan solusi bagi pelaku usaha terkait kebutuhan bisnisnya termasuk pengurusan sertifikat halal.

Tak perlu khawatir karena layanan di Kontrak Hukum sudah terjamin aman dan terjangkau. Yuk, pahami dan urus sertifikat halal dengan kunjungi laman Layanan KH – Perizinan Usaha.

Jika ada pertanyaan seputar kebutuhan bisnis lainnya, kamu juga bisa hubungi kami di Tanya KH ataupun mengirimkan direct message (DM) ke Instagram @Kontrakhukum.

Mariska

Resident legal marketer and blog writer, passionate about helping SME to grow and contribute to the greater economy.