Ketika barangmu sudah masuk ke dalam kapal dan kapal mulai berlayar, secara fisik kamu sudah kehilangan kendali atas barang tersebut. Untuk memastikan bahwa barangmu aman dan hak-hakmu terlindungi secara hukum, kamu membutuhkan sebuah dokumen yang mengikat kedua belah pihak.
Inilah peran vital dari Kontrak pengangkutan laut. Dan bukti paling kuat atas keberadaan kontrak tersebut adalah selembar dokumen bernama Bill of Lading (B/L).
Tiga Fungsi Utama Bill of Lading
Bill of Lading memiliki tiga fungsi hukum:
1. Sebagai Tanda Terima Barang
Fungsi pertama B/L adalah sebagai bukti bahwa pihak pengangkut (perusahaan kapal) telah menerima barang dari pihak pengirim (eksportir) dalam kondisi yang tertulis dalam dokumen tersebut. Jika pada B/L tertulis barang diterima dalam keadaan baik, maka pihak kapal wajib menyerahkannya di pelabuhan tujuan dalam keadaan baik pula.
2. Sebagai Bukti Kontrak
Meskipun bentuknya hanya selembar atau beberapa lembar kertas, B/L adalah bukti nyata adanya kontrak pengangkutan laut antara pengirim dan pengangkut. Semua syarat dan ketentuan yang tercetak dalam kertas B/L mengikat kedua belah pihak secara hukum.
3. Sebagai Dokumen Kepemilikan
Ini adalah keunikan utama B/L. Siapa pun yang memegang B/L asli secara sah, maka dia adalah pemilik barang tersebut. B/L bisa dipindahtangankan ke pihak lain selama barang masih berada di tengah laut. Artinya, kamu bisa menjual barang yang sedang berlayar hanya dengan menyerahkan dokumen B/L ini kepada pembeli baru. Pihak kapal hanya akan menyerahkan kontainer di pelabuhan tujuan kepada orang yang bisa menunjukkan B/L asli.
Klausul Penting dalam Bill of Lading
Karena fungsinya yang sangat krusial, setiap kolom dan kalimat dalam B/L memiliki makna hukum. Kesalahan satu huruf pada nama perusahaan saja bisa membuat kontainer tertahan berminggu-minggu di pelabuhan. Berikut adalah klausul-klausul utama yang wajib kamu perhatikan:
1. Identitas Para Pihak (Shipper, Consignee, Notify Party)
Shipper adalah pihak pengirim barang (biasanya penjual atau eksportir).
Consignee adalah pihak penerima barang yang sah. Jika kolom ini diisi nama perusahaan tertentu, maka hanya perusahaan itu yang bisa mengambil barang. Namun, dalam transaksi dengan Letter of Credit (L/C) bank, kolom ini sering diisi dengan To Order, yang berarti barang bisa diserahkan kepada siapa saja yang ditunjuk (di-endorse) oleh pihak pengirim.
Notify Party adalah pihak yang harus dihubungi oleh pihak kapal ketika kapal sudah merapat di pelabuhan tujuan. Biasanya ini adalah perusahaan penerima atau agen pabean (forwarder) mereka.
2. Deskripsi Barang
Bagian ini menjelaskan apa isi kontainer, berapa beratnya, dan berapa volumenya. Namun, ada satu klausul pelindung yaitu Said to Contain atau Shipper Load and Count.
Mengapa ada klausul ini? Karena pihak kapal menerima kontainer dalam keadaan sudah digembok dan disegel oleh pengirim. Pihak kapal tidak membongkar isinya. Jika eksportir bilang isinya 1000 sepatu, kapal akan menulis Said to Contain 1000 sepatu. Jika di pelabuhan tujuan ternyata isinya hanya 500 sepatu tapi segel kontainer masih utuh, maka pihak kapal terbebas dari tuntutan hukum.
3. Status Kondisi Barang (Clean on Board vs Foul B/L)
Jika barang dalam kondisi fisik yang sempurna, pihak kapal akan menerbitkan Clean B/L. Dokumen ini adalah syarat mutlak agar bank mau mencairkan uang pembayaran ke eksportir. Sebaliknya, jika saat dimuat pihak kapal melihat kemasan barang rusak, berkarat, atau bocor, mereka akan memberikan catatan cacat pada B/L. Ini disebut Foul B/L atau Dirty B/L. Dokumen ini akan ditolak oleh bank pembeli, dan pembeli berhak menolak membayar.
4. Pembayaran Ongkos Angkut
Klausul ini menentukan siapa yang membayar ongkos sewa kapal.
Freight Prepaid berarti pengirim sudah membayar lunas ongkos kapalnya ke pelabuhan muat. Ini biasa terjadi pada transaksi dengan syarat pengiriman CIF atau CFR.
Freight Collect berarti ongkos kapal akan dibayar oleh penerima (importir) di pelabuhan bongkar sebelum mereka bisa mengambil barangnya. Ini biasanya akan kamu temui untuk transaksi FOB.
5. Pelabuhan Muat dan Pelabuhan Bongkar
Harus tertulis jelas nama pelabuhan asal dan tujuan. Jika di tengah jalan kapal mengubah rute dan menurunkan barang di pelabuhan yang salah secara sepihak, pihak pengangkut telah melakukan wanprestasi berat atas Kontrak pengangkutan laut dan wajib menanggung seluruh biaya pemindahan barang ke pelabuhan yang benar.
Memahami Batasan Tanggung Jawab
Di bagian belakang B/L yang berisi huruf-huruf kecil tersebut, terdapat aturan hukum yang melindungi pihak kapal dari ganti rugi yang tidak terbatas. Dunia pelayaran internasional tunduk pada konvensi global seperti Aturan Hague-Visby (Hague-Visby Rules).
Berdasarkan aturan ini, jika kapal tenggelam karena badai, atau barang rusak karena cuaca buruk di laut (Perils of the Sea), perusahaan kapal tidak wajib mengganti kerugianmu secara penuh.
Bahkan jika kerusakan itu terjadi karena kelalaian awak kapal dalam mengemudikan kapal (error in navigation), pihak kapal masih bisa berlindung di balik aturan pembatasan tanggung jawab. Pihak kapal biasanya hanya wajib mengganti rugi berdasarkan hitungan per kilogram berat barang atau per paket, yang nilainya jauh lebih kecil dari harga asli barangmu.
Lalu bagaimana cara melindungi rantai pasok perusahaanmu jika kapal lepas tangan?
Satu-satunya solusi yang mutlak adalah Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo Insurance). Biarkan nanti pihak asuransi yang berdebat dan menuntut perusahaan kapal. Perusahaanmu tidak boleh bertaruh dengan mengirim barang bernilai tinggi tanpa perlindungan asuransi asuransi pihak ketiga.
Sengketa Umum dan Cara Menghindarinya
Masalah sering muncul ketika dokumen B/L hilang. Karena B/L adalah dokumen kepemilikan, jika dokumen asli hilang dalam pengiriman kurir antar negara, barang pada pelabuhan tujuan tidak bisa keluar. Biaya penumpukan kontainer akan membengkak gila-gilaan setiap harinya.
Untuk mengeluarkan barang tanpa B/L asli, perusahaan kapal akan meminta jaminan bank (Bank Guarantee) senilai minimal 150 persen dari harga barang yang bisa ditahan selama berbulan-bulan. Ini akan merusak arus kas perusahaan.
Untuk memitigasi risiko ini, manajemen logistik modern kini mulai beralih menggunakan Telex Release (B/L diserahkan kembali di pelabuhan asal, dan kapal di pelabuhan tujuan diizinkan melepas barang lewat email) atau Sea Waybill yang tidak memerlukan penyerahan dokumen fisik asli untuk mengambil barang, dengan syarat pembeli dan penjual sudah saling percaya penuh.
Kesimpulan
Barang impor tertahan di pelabuhan karena masalah perbedaan data dokumen, atau kamu sedang bersengketa dengan perusahaan pelayaran karena kargomu rusak parah di jalan?
Urusan hukum maritim dan perdagangan internasional sangat rumit dan membutuhkan keahlian spesifik. Jangan hadapi risiko kerugian rantai pasok ini sendirian. Diskusikan masalah legalitas ekspor-impor dan bedah klausul kontrak logistikmu bersama tim expert Kontrak Hukum agar asetmu terselamatkan.
Hubungi Tanya KH via WhatsApp sekarang untuk konsultasi segera, atau kirim pesan langsung ke Instagram @kontrakhukum.
Ingin memperluas jaringan dan belajar langsung strategi manajemen rantai pasok lintas negara dari pengusaha sukses lainnya? Bergabunglah dengan Komunitas Bisnis KH. Dapatkan juga sumber pemasukan tambahan yang menguntungkan dengan mereferensikan layanan hukum kami melalui Program Affiliate Kontrak Hukum.
