Skip to main content

Surat
Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT Tahunan) adalah surat yang wajib dilaporkan
oleh setiap wajib pajak kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak
(DJP). Fungsinya adalah sebagai sarana melaporkan perhitungan dan/atau
pembayaran pajak mulai dari objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta
dan/atau kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai
badan usaha yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP), menyampaikan SPT Tahunan secara benar, lengkap dan jelas
adalah suatu keharusan. Jenis SPT Tahunan yang dimaksud adalah Formulir SPT
Tahunan 1771. SPT Tahunan tersebut memuat penghasilan, biaya dan perhitungan pajak
penghasilan (PPh) terutang dalam kurun waktu satu tahun pajak. Penyampaian SPT
Tahunan ini dinilai penting dan berpengaruh karena beberapa alasan, yaitu:

1.      Alat
Pemeriksaan Pajak Terutang
SPT
Tahunan menjadi alat pemeriksaan kebenaran perhitungan pajak terutang yang diberitahukan
oleh wajib pajak. SPT Tahunan wajib dilaporkan karena terdapat kemungkinan
wajib pajak mendapatkan penghasilan lain seperti investasi dan lain-lain.
Selain itu, adanya kemungkinan penambahan harta yang terjadi dalam kurun waktu
setahun seperti pembelian tanah, rumah atau apartemen pada tahun berjalan. Intinya,
melaporkan SPT Tahunan diharuskan karena untuk memeriksa harta yang terdaftar
dengan harta yang sebenarnya dimiliki oleh wajib pajak.

2.      Bukti
Kepatuhan
Wajib
pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan secara online, maka akan
tercatat dan tersimpan dalam sistem. Hal ini dapat dijadikan bukti bahwa wajib
pajak tidak absen dari keharusan memberitahukan pajak dan berguna jika terjadi sengketa
pajak. Menguntungkan, bukan?

Pelaporan
SPT Tahunan juga dapat menjadi tolak ukur pemerintah dalam melihat keberhasilan
suatu sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dikatakan berhasil dilihat
dari dari kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajibannya secara sukarela. Berdasarkan
data dari DJP menjelang penutup tahun 2020, tercatat angka kepatuhan formal
pajak adalah sebesar 76,86%. Otoritas pajak menargetkan rasio kepatuhan wajib
SPT Tahunan 2020 sebesar 80% dari total 19 juta wajib pajak yang terdaftar
sebagai wajib pajak badan maupun orang pribadi. Adapun batas akhir pelaporan
SPT pajak orang pribadi telah ditetapkan pada 31 Maret 2021, sedangkan untuk
wajib pajak badan akan berakhir pada April 2021.

3.      Terhindar
dari Sanksi
Berdasarkan
Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), besaran
sanksi yang dikenakan untuk wajib pajak badan yang terlambat lapor SPT adalah
sebesar Rp1.000.000 dan untuk wajib pajak pribadi sebesar Rp100.000. Jika wajib
pajak sudah membayar namun masih terdapat pajak yang terutang atau PPh kurang
bayar, maka pajak dikenakan sanksi bunga sebesar 2% tiap bulannya.

Wajib
pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikannya
tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang
isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,
tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi jika kealpaan
tersebut pertama kali dilakukan wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak
tersebut harus melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang
beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang
kurang dibayar.

Pengenaan
sanksi pidana memungkinkan untuk dilaksankan dan merupakan upaya terakhir guna
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 39
UU KUP yang menyebutkan apabila SPT tidak disampaikan atau SPT disampaikan oleh
wajib pajak dengan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka dapat dikenakan sanksi pidana,
yakni penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Sedangkan
dendanya paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang hingga paling besar 4 kali
jumlah pajak terutang.

4.      Dipercaya
Publik
Suatu
badan usaha atau perusahaan yang sudah memiliki NPWP dan taat lapor SPT Tahunan
sudah pasti tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Perusahaan tersebut tentu merasa
aman untuk melaksanakan kegiatan usaha karena tidak perlu menghindar dari
otoritas pajak. Apabila memang nanti terbukti suatu perusahaan tidak menyampaikan
SPT Tahunannya dan kabar tersebut dipublikasikan, bukankah hal ini akan membawa
dampak buruk bagi citra perusahaan? Maka dari itu, hindari hal-hal seperti ini
untuk melindungi keberlangsungan perusahaan.

Dikarenakan
Sobat KH sudah tahu fungsi dan peranannya, yuk lapor SPT Tahunan sesuai tenggat
waktu. Tidak sulit untuk melaporkan SPT Tahunan lho, karena surat tersebut
dapat disampaikan secara online. Buatlah pengigat kapan Sobat KH harus
bayar dan lapor pajak. Akan amat sangat disayangkan jika perusahaan Sobat KH harus
merugi hanya karena tidak patuh atas kewajiban perpajakan. Siap berbisnis, siap
juga berurusan dengan pajak! Silakan hubungi Kontrak Hukum jika ingin berkonsultasi
terkait hukum bisnis. 

Mariska

Resident legal marketer and blog writer, passionate about helping SME to grow and contribute to the greater economy.