Skip to main content

Memperluas variasi bisnis demi mengoptimalkan peluang dan meningkatkan daya saing tentu menjadi ambisi banyak pelaku usaha. Namun, penting bagi setiap pelaku usaha untuk memperhatikan aspek legalitas dalam menjalankan usahanya. 

Salah satu elemen kunci dalam memastikan legalitas usaha adalah mematuhi ketentuan perizinan berbasis risiko yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap pelaku usaha wajib untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

NIB ini diperoleh berdasarkan kategori Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) yang tercantum dalam sistem Online Single Submission (OSS). Adapun KBLI merupakan standar klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha.

Nah, bagi pelaku usaha yang ingin memperluas bisnisnya dengan menambah variasi kegiatan usaha, selain mencantumkan KBLI utama dalam akta pendirian usaha, mereka juga diwajibkan untuk KBLI pendukung.

KBLI pendukung ini diperlukan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai seluruh kegiatan usaha yang dijalankan, sehingga memudahkan proses perizinan dan memastikan semua aspek usaha sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Lantas, apa yang dimaksud dengan KBLI pendukung dan bagaimana ketentuannya? Simak penjelasan selengkapnya dalam artikel berikut.

Apa Itu KBLI dan KBLI Pendukung?

Pasal 1 PP 5/2021 menjelaskan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, perizinan tersebut berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Seperti yang disebutkan, poin penting dalam perizinan berusaha tersebut adalah pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki NIB. Dalam rangka mendapatkan NIB, pelaku usaha dapat melakukan permohonan pada sistem OSS dengan memilih kode KBLI.

KBLI diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Peraturan BPS 2/2020). 

Dimana menurut Pasal 1 Peraturan BPS 2/2020, KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa. Hal ini berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

Umumnya, pelaku usaha akan memilih KBLI sesuai dengan jenis usaha utama yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha. Inilah yang biasanya disebut dengan KBLI Utama. 

Namun, tidak jarang pelaku usaha membuka kegiatan usaha baru di tengah berjalannya kegiatan usaha utamanya. Dengan adanya kegiatan usaha baru yang menjadi fungsi pendukung dari kegiatan usaha utama, maka pelaku usaha wajib memilih KBLI Pendukung yang sesuai.

Lebih lanjut, diatur dalam Pasal 187 ayat (3) PP 5/2021, dijelaskan bahwa kegiatan usaha pendukung merupakan:

  1. Kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha utama;
  2. Tidak merupakan sumber pendapatan bagi pelaku usaha; dan
  3. Dapat dilakukan dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan usaha utama.

Apa Saja Jenis Kegiatan Usaha yang Termasuk KBLI Pendukung?

Diketahui bahwa KBLI pendukung adalah sekelompok kegiatan usaha yang berfungsi sebagai pendukung dari kegiatan usaha utamanya. Selain itu, KBLI pendukung juga perlu diinput pada sistem OSS.

Dalam hal ini, pelaku usaha bisa melakukan perubahan atau penyesuaian dalam fitur yang tersedia pada akun sistem OSS, yaitu Perubahan Data Usaha.

Berikut adalah beberapa contoh untuk mempermudah pemahaman jenis usaha yang termasuk dalam KBLI pendukung:

  1. Pelaku usaha sebelumnya telah memiliki usaha perdagangan besar mobil baru dan telah memilih KBLI 45101 sebagai KBLI utama. Semisal pelaku usaha ingin membuka usaha pendukung seperti menyediakan servis mobil atas mobil yang dijual, maka pelaku usaha dapat menambahkan KBLI 45201.
  2. Sebelumnya, sebuah bisnis memiliki KBLI 56101 yang mengklasifikasikannya sebagai restoran dan penyedia makanan keliling. Namun, ketika bisnis tersebut ingin memperluas jangkauannya dengan menyediakan kue dan bakery, pelaku usaha dapat menambahkan KBLI 10710. 

KBLI yang Tidak Boleh Dicampur Kegiatan Usaha Lain

Secara umum, tidak ada aturan yang mengatur batasan maksimum jumlah KBLI yang dapat dipilih dalam satu izin usaha (NIB). Oleh karena itu, memilih beberapa jenis KBLI dalam satu izin usaha diperbolehkan.

Namun, penting untuk diketahui bahwa tidak semua jenis kegiatan usaha dapat digabungkan dengan kegiatan usaha lainnya. Artinya, setiap kegiatan usaha seharusnya hanya memiliki satu KBLI yang spesifik atau yang disebut sebagai KBLI Single Purpose (Pasal 15 ayat (1) Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021).

Dibawah ini adalah daftar kode dan jenis KBLI yang termasuk dalam kategori Single Purpose atau bidang usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan usaha tersebut dengan syarat tidak terlibat dalam bidang usaha lainnya, yaitu:

  1. Sektor Kesehatan
  • 86103: Aktivitas Rumah Sakit Swasta
  1. Sektor Pengangkutan
  • 50111: Angkatan Laut Dalam Negeri Linier untuk Penumpang
  • 50112: Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper untuk Penumpang
  • 50113: Angkatan Laut Dalam Negeri untuk Wisata
  • 50114: Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang
  • 50135: Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat
  • 50144: Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat
  • 50211: Angkutan Sungai dan Danau Linier (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang
  • 52221: Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut
  • 52222: Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau
  • 52223: Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyebrangan
  1. Sektor Pengiriman
  • 52240: Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
  • 52291: Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
  1. Sektor Lembaga Penyiaran
  • 60102: Penyiaran Radio oleh Swasta
  • 60202: Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Swasta

Oleh karena itu, walaupun dalam satu NIB dapat memuat beberapa KBLI sebagai KBLI utama dan KBLI pendukung, penting bagi pelaku usaha untuk memperhatikan kategori sektor apa saja yang hanya dapat memuat satu KBLI dalam satu NIB. 

Kontak KH

Itulah penjelasan mengenai KBLI pendukung yang harus kamu ketahui sebelum memperluas jangkauan dan variasi bisnis. Pastikan untuk mengurusnya dengan tepat dan cermat untuk menghindari kesalahan. 

Intinya, memiliki jenis kegiatan usaha banyak bukan berarti harus mengurus NIB sesuai dengan jumlah KBLI karena setiap pelaku usaha hanya memiliki satu NIB, yang didalamnya akan tercantum KBLI apa saja yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Namun, jangan sampai kode KBLI yang kamu cantumkan adalah hasil perkiraan dan ternyata dugaan atau perkiraan tersebut tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang sebenarnya. Hal ini tentu akan berakibat pada peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Nah, untuk memudahkan penentuan kode KBLI yang sesuai dengan klasifikasi dan pengurusan izin usaha, kamu bisa hubungi Kontrak Hukum. 

Sebagai platform legal digital, kami telah dipercaya oleh ribuan pelaku usaha dan perusahaan di Indonesia dalam memenuhi legalitas usaha, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perubahan/penambahan aktivitas usaha dalam KBLI. 

Untuk informasi layanan, silakan kunjungi laman Layanan KH – Penyesuaian KBLI. Jika ada pertanyaan lainnya, jangan ragu untuk konsultasi gratis di Tanya KH ataupun mengirimkan direct message (DM) ke Instagram @kontrakhukum. 

Konsul Gratis