Skip to main content

Siapa yang tak kenal Mixue? Gerai es krim dan teh yang tengah merambah pasar Indonesia secara masif akhirnya memiliki kejelasan terkait status dan sertifikat halalnya.

Pada Jumat, 17 Februari 2023 silam, merek asal Tiongkok tersebut mengumumkan bahwa mereka telah mengantongi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MU). “Yayy, Mixue sudah mendapatkan sertifikat halal untuk seluruh outlet Mixue yang ada di Indonesia,” tulis akun Instagram @mixueindonesia.

Mixue mendapat sertifikat halal dengan nomor ID00410001326911122 yang berlaku mulai 16 Februari 2023.

Manajemen Mixue menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atas arahan dan bantuan selama proses sertifikasi.

Kontroversi Sertifikat Halal Mixue

Mixue merupakan waralaba internasional yang menawarkan minuman teh dan es krim. Perusahaan ini menyediakan berbagai minuman seperti es krim, bubble tea, fruit tea, dan milkshake.

Saat ini, Mixue telah memiliki setidaknya 20.000 gerai di China dan 1.000 lebih gerai yang tersebar di Vietnam, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Indonesia.

Ya, di Indonesia sendiri, Mixue sempat menjadi bahan perbincangan warganet beberapa waktu belakangan. Pasalnya, jaringan bisnis minuman asal China ini agresif melakukan ekspansi gerai-gerai baru di Indonesia.

Di tengah viralnya, pada akhir 2022 beredar hoax bahwa es krim yang dijual Mixue haram. Hal ini beredar di media sosial Instagram dan facebook karena pada waktu itu, produk tersebut belum mengantongi sertifikat halal.

Merespons hal ini, Mixue Indonesia melalui akun Instagram-nya pada 27 Juli 2022 menyebutkan bahwa produk es krim dan minuman tehnya mengakui memang belum memiliki sertifikat halal, namun bukan berarti produk yang dijualnya bisa dikategorikan haram.

Mixue mengaku sedang mengurus sertifikat halal, tetapi saat itu belum selesai karena sebagian besar bahan baku produknya diimpor dari China.

Tidak hanya itu, di awal tahun 2023, Mixue juga pernah ditegur oleh pihak MUI dan Kementerian Agama (Kemenag) karena salah satu gerainya di Jawa Tengah memasang logo halal, padahal proses sertifikasi pada waktu itu masih berlangsung.

Dilansir dari beritasatu.com, Kepala BPJPH Kemenag Aqil Irham menegaskan bahwa logo dan label halal baru boleh dipasang jika suatu produk sudah bersertifikat halal. Sebab, agar tidak menyesatkan para konsumen.

Adapun berdasarkan data Sistem Informasi Halal (Sihalal), Mixue mengajukan pendaftaran sertifikat halal pada 13 November 2022 dan dalam sidang produk halal MUI pada Rabu, 15 Februari 2023, akhirnya dikeluarkan sertifikat halal untuk produk tersebut.

BACA JUGA: Mengenal Sertifikat Halal, Manfaat, dan Prosedur Membuatnya

“Bahan produk Mixue telah memenuhi standar halal yang ditetapkan MUI, semua bahan yang digunakan halal dan suci, serta proses produksinya terjamin kesuciannya,” ujar KH Asrorun Niam SHoleh selaku Ketua MUI Bidang Fatwa, sebagaimana dikutip dari laman resmi mui.or.id.

Lebih lanjut, KH Asrorun juga menambahkan bahwa ketetapan halal MUI tersebut meliputi seluruh outlet  dan menu dari Mixue Ice Cream & Tea.

Memangnya Apa Manfaat Sertifikat Halal Bagi Mixue?

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. hal ini menjadi jaminan bahwa tidak terdapat najis atau proses yang tidak sesuai dengan syariat Islam pada produk terkait.

Nah, bagi bisnis kuliner seperti Mixue yang ingin melakukan ekspansi di Indonesia, sertifikat halal menjadi suatu standar kualitas yang sangat penting. Tak heran, karena persoalan dokumen satu ini, bisa membawa sejumlah kontroversi terhadap Mixue Indonesia.

Adapun beberapa manfaat dari kepemilikan sertifikat halal bagi Mixue, antara lain:

Kredibilitas dan Kepercayaan Konsumen

Dengan memperoleh sertifikat halal, Mixue akan meningkatkan kredibilitasnya di mata konsumen, khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Muslim.

Dimana mereka cenderung lebih percaya dan memilih produk yang telah terjamin kehalalannya. Dengan demikian, sertifikat halal tidak hanya sebagai legalitas hukum, tetapi juga strategi bisnis yang cerdas dalam membangun kepercayaan konsumen.

Akses ke Pasar yang Lebih Luas

Hal ini jelas dirasakan oleh Mixue yang sudah merambah ke dunia ekspor. Adanya kesempatan untuk memasarkan produk hingga ke beberapa negara Asia Tenggara lainnya termasuk ke Indonesia menjadi sangat luas berkat adanya sertifikat halal ini.

Sejak awal masuk pada tahun 2020, jumlah gerai Mixue di Indonesia pun semakin bertambah terutama sejak memiliki sertifikat halal. Dimana hingga tahun 2023 ini, sudah tersebar 10.000 gerai Mixue di seluruh wilayah Indonesia.

Poin Penjualan yang Unik

Label halal bukan hanya disematkan pada kemasan produk, tetapi juga dapat memberikan poin penilaian keunikan. Dimana dengan adanya sertifikat halal pada produk dan gerai Mixue, semakin meningkatkan minat orang untuk bekerja sama bisnis waralaba atau lebih dikenal sebagai franchise.

Bagaimana Ketentuan dan Prosedur Pengurusan Sertifikat Halal?

Kemenag melalui BPJPH telah mewajibkan pelaku usaha untuk bersertifikat halal di tahun 2024.

Adapun kewajiban ini diutamakan bagi kategori produk makanan dan minuman, produk bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Dilansir dari laman BPJPH, terdapat beberapa dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal, seperti:

  1. NIB/SIUP/IUMK
  2. KTP
  3. Salinan sertifikat penyelia halal dan salinan keputusan penyelia halal
  4. Nama dan jenis produk
  5. Daftar produk dan bahan yang digunakan
  6. Proses pengolahan produk
  7. Dokumen Sistem Jaminan Halal

Setelah persyaratan terpenuhi, berikut cara mengurus sertifikat halal:

  1. Kunjungi laman ptsp.halal.go.id
  2. Daftar akun baru, selanjutnya isi jenis keperluan, nama, email, dan kata sandi
  3. Lakukan verifikasi akun
  4. Ajukan permohonan sertifikat halal
  5. BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen
  6. Jika dinilai sudah lengkap, pemeriksaan akan dilanjutkan ke Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH). selain dokumen, LPH juga akan menentukan biaya yang diperlukan
  7. BPJPH akan menginformasikan tagihan bayar ke pelaku usaha
  8. Setelah proses pembayaran selesai, LPH akan melakukan pengujian kehalalan produk selama 15 hari kerja
  9. Laporan hasil pemeriksaan akan diserahkan ke MUI untuk disidang
  10. Jika lolos sertifikasi, pemohon dapat melihat dan mengunduh sertifikat halal yang telah diterbitkan melalui sistem Sihalal.

Kontak KH

Bagaimana, apakah Sobat KH sudah memiliki sertifikat halal? Jangan sampai menunda-nunda untuk mengurusnya, ya! Apalagi sebelum itu, kamu harus terlebih dahulu melengkapi dokumen persyaratan seperti NIB, NPWP, dan SIUP.

Namun jangan khawatir, kamu bisa berkonsultasi dan menyerahkan segala pengurusannya pada Kontrak Hukum!

BACA JUGA: Ada Di Mana-mana, Apa Rahasia Di Balik Suksesnya Franchise Mixue?

Kami menyediakan solusi bagi Sobat KH yang ingin memenuhi legalitas perizinan usaha mulai dari NIB, izin usaha, NPWP, hingga sertifikat halal.

Untuk info lebih lanjut, kunjungi laman Layanan KH – Perizinan Usaha. Jika ada pertanyaan lebih lanjut seputar dokumen legalitas bisnis, konsultasikan saja secara gratis di Tanya KH ataupun mengirimkan direct message (DM) ke Instagram @kontrakhukum.

Mariska

Resident legal marketer and blog writer, passionate about helping SME to grow and contribute to the greater economy.