Bagaimana Nasib Seniman di Era Digital?

Belum lama ini media sosial Twitter dan Instagram kembali diramaikan oleh polemik salah satu seniman digital yang bergerak dalam bidang Wedha’s Pop Art Potrait (WPAP), Ahmad Nusyirwan dengan 75 Gallery dan pemiliknya, Fendy. Konflik bermula ketika Irwan menemukan bahwa karya seni digital miliknya ternyata dilukis ulang dan dijual dalam pameran online 75 Gallery.

Lukisan tersebut dijual hingga belasan juta namun Irwan sebagai pemilik karya justru tidak memperoleh apapun. Ia pun memberikan teguran kepada 75 Gallery melalui story dari akun instagram pribadi miliknya dan memberikan bukti bahwa karya tersebut telah dilindungi hak cipta/copyright.

Teguran Irwan terhadap 75 Gallery sayangnya dipandang sebelah mata oleh pemilik galeri, Fendy. Dari tangkapan layar hasil percakapan keduanya, Fendy berpendapat bahwa lukisan tersebut bukanlah bentuk plagiat karena tidak sama persis 100% dan karya dengan tema seperti itu banyak ditemukan serta dijual dipasaran. Nyatanya setelah ditelusuri oleh Irwan, pelukis karya digital miliknya yaitu Aprillisyifa mengaku bahwa ia memang memperoleh referensi gambar melalui pinterest dan melukis ulang gambar tersebut di kanvas. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa telah terjadi plagiat oleh Aprillisyifa.

Polemik mengenai plagiarisme dalam dunia seni sebenarnya bukan pertama kalinya terjadi. Seniman sebagai pencipta seringkali mengalami kerugian dan tidak memperoleh perlindungan hukum ketika mengalami plagiat terutama ketika konflik terjadi dalam dunia digital. Lalu, sebenarnya bagaimana aturan mengenai hak cipta dalam seni dan bagaimana perlindungan hukum terhadap para seniman di era digital? Kontrak Hukum akan menjawabnya dibawah ini.

Tentang Hak Cipta

Adanya perkembangan teknologi yang serba digital saat ini tidak dapat dipungkiri menjadi masalah baru salah satunya dalam perlindungan hak cipta bagi seniman yang karyanya berbentuk digital dan telah diunggah di internet. Pemerintah sendiri sebenarnya telah mengakomodir perlindungan secara hukum bagi para pemilik hak cipta yang ciptaannya berbentuk digital dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam prinsipnya, UU Hak Cipta menganut asas yang disebut deklaratif dimana seseorang yang mewujudkan ciptaannya dalam bentuk nyata dan diumumkan terlebih dahulu akan memperoleh hak atas ciptaannya tersebut. Hak cipta sebagai hak eksklusif melekat kepada diri penciptanya sehingga penggunaan atas ciptaan seseorang harus dilakukan dengan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak cipta juga terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Untuk melindungi hak moral penciptanya, Pasal 6 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa pencipta dapat memiliki informasi elektronik atas hak cipta. Informasi elektronik hak cipta yang dimaksud meliputi informasi tentang:

1. Suatu Ciptaan, yang muncul danmelekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumumanciptaan;
2. Nama pencipta, aliasnya ataunama samarannya;
3. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
4. Masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
5. Nomor;
6. Kode informasi.

Informasi milik pencipta tersebut dilarang dengan tegas untuk dihilangkan, diubah, maupun dirusak Pencipta atau pemegang hak cipta juga memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi  ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam kasus Irwan, pelukis yang menjual lukisannya di 75 Gallery telah melakukan penggandaan ciptaan milik Irwan dari bentuk digital menjadi bentuk lukisan di kanvas. Jika hal ini dilakukan tanpa izin maka Aprillisyifa sebagai pelukis dapat dituntut secara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, yaitu melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar.