Makin banyak seller marketplace di Surabaya mengalami masalah yang sama belakangan ini. Mereka mencoba mengunggah surat pernyataan omzet di bawah Rp500 juta, supaya tetap mendapat fasilitas PPh final. Sistem marketplace justru menolaknya. Alasannya, data NIK dan NPWP tidak terbaca sesuai format yang sistem harapkan. Sebagian seller sempat menghubungi layanan bantuan marketplace, tapi jawabannya cuma pesan otomatis yang meminta mereka mengecek ulang data tanpa penjelasan lebih lanjut.
Selama status pemadanan NIK ke NPWP di sistem Direktorat Jenderal Pajak belum selesai, sistem marketplace bisa gagal memverifikasi surat pernyataan itu. NIK dan NPWP seller sama-sama sah, dan mereka pakai aktif untuk keperluan lain selama ini. Pemerintah sedang menjalankan program pemadanan ini secara bertahap. Belum semua wajib pajak menuntaskan prosesnya di sisi mereka sendiri.
Apa yang Membuat Data NIK dan NPWP Gagal Terbaca Sistem?
Sistem marketplace biasanya memverifikasi data seller secara otomatis lewat integrasi ke database pajak. Verifikasi ini mencocokkan NIK dan NPWP secara silang. Tujuannya memastikan keduanya benar-benar merujuk ke orang yang sama. Kalau proses pemadanan di sisi Direktorat Jenderal Pajak belum tuntas, sistem otomatis ini gagal mencocokkan data. Kedua nomor itu tetap sah secara individual, tapi sistem belum bisa membuktikan keduanya saling terhubung satu sama lain.
Kesalahan kecil juga sering jadi penyebabnya. Perbedaan penulisan nama antara KTP dan data NPWP bisa memicu kegagalan ini. Alamat yang seller belum perbarui di salah satu sistem juga sering jadi sebabnya. Urutan nama depan dan belakang yang tertukar termasuk penyebab yang paling sering luput dari perhatian seller sendiri. Seller yang baru pindah domisili tapi belum memperbarui data NPWP-nya paling rawan mengalami hal ini. Artikel UMKM marketplace di bawah Rp500 juta tetap dipotong PPh, cek status surat pernyataan omzet membahas dampak lanjutan kalau surat pernyataan ini gagal terverifikasi.
Begitu surat pernyataan omzet gagal terverifikasi, marketplace memotong PPh final dari setiap transaksi. Sistem tidak lagi mempertimbangkan fasilitas yang seharusnya seller dapatkan. Seller yang omzetnya sebenarnya masih di bawah ambang batas fasilitas tetap kena potongan penuh, cuma karena sistem tidak bisa mengonfirmasi statusnya. Kerugian ini terus berjalan setiap bulan, sampai seller menyelesaikan masalah pemadanan datanya sendiri. Semakin lama seller membiarkan masalah ini, semakin besar akumulasi potongan yang sebenarnya bisa mereka hindari. Sebagian seller baru menyadari kerugian ini setelah membandingkan total potongan setahun dengan omzet sebenarnya, dan mendapati selisihnya cukup mengejutkan untuk usaha berskala kecil.
Masalah ini juga bisa menjalar ke urusan lain. Seller yang statusnya belum terverifikasi kadang tidak bisa mengikuti program promosi atau subsidi ongkos kirim tertentu dari marketplace. Program semacam itu biasanya mensyaratkan data penjual yang sudah lolos verifikasi penuh. Efeknya bukan cuma soal pajak. Kesempatan bisnis pun ikut tertutup, tanpa seller benar-benar menyadari alasan sebenarnya di balik penolakan itu.
Tahapan Memperbaiki Data NIK dan NPWP yang Tidak Terbaca
Seller tidak perlu menunggu lama untuk membenahi masalah ini. Ikuti tahapan berikut secara berurutan.
- Cek Status Pemadanan di DJP Online: Masuk ke akun pajak Anda dan pastikan status pemadanan NIK menjadi NPWP sudah selesai, bukan masih tertunda.
- Perbarui Data Pribadi yang Tidak Sinkron: Samakan penulisan nama dan alamat antara KTP dan data NPWP, kalau ada perbedaan sekecil apa pun.
- Ajukan Ulang Surat Pernyataan Omzet: Setelah data Anda sinkron, unggah ulang surat pernyataan omzet ke sistem marketplace, supaya fasilitas PPh final Anda berlaku kembali.
- Simpan Bukti Pengajuan sebagai Cadangan: Dokumentasikan setiap langkah perbaikan, supaya Anda punya bukti kalau ada koreksi potongan pajak yang perlu Anda ajukan ke marketplace.
Bagi wirausaha yang belum punya NPWP sama sekali, artikel cara buat NPWP online 2025 untuk wirausaha Surabaya menjelaskan langkahnya secara bertahap. Pemilik usaha yang badan usahanya baru berdiri juga perlu mengurus NPWP terpisah untuk perusahaan. Artikel cara membuat NPWP perusahaan di Surabaya setelah PT atau CV berdiri menguraikan langkahnya lebih lengkap. Proses ini penting terutama bagi seller yang belum lama mengubah usahanya dari perorangan menjadi CV atau PT, karena NPWP lama dan baru punya status yang berbeda di sistem pajak.
Pendampingan Menyelesaikan Masalah Data Pajak Bersama Kontrak Hukum
Menyelesaikan masalah pemadanan data pajak sendirian kadang membingungkan, apalagi kalau seller tidak familiar dengan istilah teknis dan tampilan sistem DJP Online. Tim kami membantu memeriksa status data Anda dan mendampingi proses perbaikannya.
- Pengecekan dan Perbaikan Data: Kami mengecek status pemadanan NIK-NPWP dan kesesuaian data usaha Anda lewat perizinan dan perpajakan Surabaya.
- Penyusunan Surat Pernyataan Baru: Kami membantu menyusun surat pernyataan omzet yang sesuai format terbaru, supaya sistem marketplace tidak menolaknya lagi.
Dengan data yang rapi, Anda tidak kehilangan fasilitas pajak yang sebenarnya jadi hak Anda. Kredibilitas Anda sebagai seller juga lebih terjaga di mata marketplace, karena seluruh data administratif Anda konsisten dan mudah terverifikasi. Kami juga memantau perkembangan status pemadanan Anda sampai benar-benar tuntas. Dengan begitu, tidak ada masalah baru yang muncul setelah proses ini selesai. Anda juga bisa mengajukan koreksi atas potongan yang sudah terlanjur terjadi, selama Anda menyimpan bukti transaksi dan riwayat perbaikan data secara lengkap. Proses koreksi semacam ini memang butuh waktu. Hasilnya tetap sepadan, kalau nilai potongan yang salah selama ini cukup besar bagi usaha Anda.
Tim Kontrak Hukum Surabaya siap membantu memperbaiki data NIK dan NPWP usaha Anda — hubungi lewat 0811-1704-9073 kapan pun Anda memerlukannya. Kalau Anda ingin dengar dulu cerita seller lain yang pernah menghadapi masalah serupa, gabung ke saluran Komunitas Bisnis KH, atau ikuti Instagram @kontrakhukum untuk update seputar aturan pajak marketplace yang terus berubah setiap tahun, supaya Anda tidak tertinggal informasi penting.
