Skip to main content

Tunjangan Hari Raya (THR) memang menjadi bonus yang selalu dinanti-nanti, khususnya bagi mereka yang akan mudik atau sekadar berbelanja kebutuhan lebaran. 

Adapun THR merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja jelang hari raya keagamaan, dengan ketentuan menggunakan uang bukan dalam bentuk sembako ataupun parcel.

Lalu pertanyaannya, apakah THR juga dikenakan pajak? Jawabannya iya. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan, THR merupakan pendapatan pekerja sekaligus objek pajak penghasilan atau PPh 21, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi.

Lantas, bagaimana ketentuan pemotongan pajak THR? Simak penjelasan selengkapnya dalam artikel berikut ini.

Berapa Besaran THR?

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai ketentuan pajaknya, perlu diketahui bahwa pemberian THR keagamaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 s.t.d.t.d. PP 51/2023 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2016 tentang THR bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Besaran THR sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menaker No.M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, sebagai berikut:

Penerima THRMasa Kerja/UpahBesaran THR
Pekerja/Buruh12 bulan/lebih1 bulan gaji
Pekerja/Buruh1 bulan tapi kurang dari 12 bulanProporsional (masa kerja : 12×1 bulan gaji)
Pekerja/Buruh Harian Lepas12 bulan/lebih1 bulan gaji dihitung dari rata-rata upah dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan
Kurang dari 12 bulan1 bulan gaji dihitung dari rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja
Pekerja/BuruhUpah berdasarkan satuan hasil1 bulan upah dihitung dari rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan

Berapa Persen Pajak THR?

Pajak THR adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa tunjangan hari raya yang diterima oleh karyawan atau pekerja.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Pada Pasal 5 disebutkan, bahwa penghasilan yang dipotong PPh 21 dan/atau PPh 26 termasuk penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Salah satu bentuk penghasilan tidak teratur adalah berupa THR.

Ya, akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan besarnya potongan pajak THR apabila menggunakan skema tarif rata-rata (TER) PPh 21.

Memang, dengan menggunakan skema TER, apabila pekerja tetap menerima THR, maka akan dikenakan PPh 21 dengan tarif efektif bulanan atau TER yang lebih besar jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.

Hal ini telah diatur dengan ketentuan terbaru, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 beserta ketentuan turunannya yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.

BACA JUGA: Resmi, Begini Aturan dan Cara Menghitung THR 2024

Misalnya, seorang pekerja tetap dengan status menikah belum mempunyai anak (PTKP K/0) menerima penghasilan bulanan Rp10 juta dan dikenai tarif TER bulan bersangkutan sebesar 2 persen. Sehingga besaran PPh 21 terutang bulan yang bersangkutan adalah Rp200 ribu.

Namun pada april karyawan tersebut juga menerima THR Rp10 juta, sehingga penghasilan brutonya menjadi Rp20 juta dan dikenai tarif TER sebesar 9 persen. Untuk itu, besaran PPh 21 yang terutang bulan tersebut adalah Rp1,8 juta.

Meski begitu, Direktur Peraturan Perpajakan I Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa meski potongan pajak akan menjadi lebih besar karena adanya THR, namun jumlah potongan PPh 21 dalam setahun akan tetap sama alias tidak menambah beban pajak baru.

Kontak KH

Demikian penjelasan mengenai ketentuan pemotongan pajak THR. Jadi, bila Sobat KH menjalankan suatu bisnis atau perusahaan, maka wajib untuk membayarkan THR dan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya!

Pastikan juga untuk ketentuan dan kebijakan THR ini dijabarkan dalam kontrak kerja sehingga bisa melindungi perusahaan dan pekerja dari risiko sengketa di kemudian hari.

Untuk itu, kamu bisa memanfaatkan Digital Business Assistant (DiBA) dalam memenuhi kebutuhan bisnismu. Bersama DiBA, Sobat KH dapat melakukan pembuatan perjanjian kerja PKWT dan PKWTT serta mengurus administrasi perpajakan.

Tak perlu ragu karena layanan di Kontrak Hukum sudah lawyer approved dan bisa selesai hanya dalam waktu 48 jam, 100 persen online tanpa tatap muka sehingga dijamin aman, mudah, dan tentunya terjangkau.

BACA JUGA: Bagaimana Ketentuan THR Bagi Karyawan Baru?

Yuk, jalankan penuhi segala kebutuhan bisnis dengan kunjungi laman Layanan KH – DiBA. Jika masih memiliki pertanyaan, silakan konsultasi gratis di Tanya KH ataupun mengirimkan direct message (DM) ke Instagram @Kontrakhukum.

Mariska

Resident legal marketer and blog writer, passionate about helping SME to grow and contribute to the greater economy.

Konsul Gratis