Apakah kamu pernah mendengar PB UMKU? sebuah izin usaha berbasis risiko. Bagi pegiat usaha memiliki legalitas usaha bukan hanya sekadar formalitas, namun merupakan kebutuhan penting agar bisa menjalankan operasional perusahaaan secara sah. Memiliki berbagai sektor yang dapat kamu pilih, PB UMKU telah memiliki landasan hukum yang kuat. Lalu seperti apa pengertian, sektor, contoh, dan sanksi dari PB UMKU? Untuk lebih lanjut, simak selengkapnya di bawah ini.
Pengertian PB UMKU
Bagi pelaku usaha, memiliki izin menjalankan usaha adalah hal penting. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) adalah salah satu bentuk izin yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). PB UMKU memiliki dasar hukum yang kuat karena telah tercantum dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (PBKM) No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
Kemudian, dalam pasal 1 ayat 5 PBKM No. 4 Tahun 2021, PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha. PB UMKU dirancang untuk memberikan izin kepada kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan kegiatan operasional dan/atau komersial. Mengutip dari laman OSS, PB UMKU memiliki banyak jenis yang bervariasi di antaranya yaitu:
- Rekomendasi,
- Surat Keterangan,
- Dokumen Izin,
- Persetujuan,
- Penetapan,
- Pengesahan,
- Konsultasi,
- Sertifikasi,
- Penunjukan,
- Registrasi, dan
- Sertifikat.
Sektor Dalam PB UMKU
Banyaknya jenis PB UMKU karena terdapat berbagai sektor usaha yang terdata di Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Terdapat 15 sektor usaha yang terdata di sistem OSS. Setiap sektor memiliki kodel KBLI yang berbeda sehingga harus menyesuaikan dengan relevansi dokumen dengan tingkat risiko berdasarkan kodenya. Lebih lanjut, 15 sektor yang terdata di antaranya mencakup:
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kelautan dan Periklanan
- Kementerian Pertahanan
- Kesehatan
- Ketenagakerjaan
- Komunikasi dan Informatika
- Obat dan Makanan
- Pariwisata
- Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Pendidikan dan Kebudayaan
- Perdagangan
- Perhubungan
- Perindustrian
- Pertanian
Contoh PB UMKU
Bapak Ahmad ingin mendirikan izin usaha di sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya di bidang konstruksi. Berdasarkan Pasal 80 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka perizinan berusaha di subsektor jasa konstruksi ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko kegiatan usaha terdiri atas:
- Jasa Konsultansi Konstruksi,
- Pekerjaan Konstruksi dan,
- Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
Untuk mendapatkan izin usaha di jasa konstruksi, maka Pak Ahmad memerlukan beberapa dokumen sebagai pelengkap. Jika merujuk berdasarkan pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pada subsektor jasa konstruksi antara lain:
- Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi,
- Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi,
- Registrasi kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA),
- Lisensi lembaga sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan,
- Lisensi lembaga sertifikasi profesi jasa konstruksi.
Sanksi Melanggar Ketentuan PB UMKU
Apabila Bapak Ahmad selaku pelaku usaha di bidang konstruksi melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 415 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, sanksi administratif berupa:
- Peringatan Tertulis,
- Pengenaan Denda Administratif,
- Penghentian Sementara Kegiatan Berusaha,
- Daftar Hitam, dan/atau
- Pencabutan Perizinan Berusaha
Dapatkan Izin PB UMKU Secara Mudah di Kontrak Hukum
Nah, bagi Sobat KH yang saat ini sedang menghadapi tantangan dalam pengelolaan PB Umku atau membutuhkan solusi terkait sektor usaha mikro, Kontrak Hukum siap memberikan bantuan.
Kami siap memberikan pendampingan dalam memahami peraturan dan legalitas yang terkait dengan pembiayaan usaha mikro. Dengan pengalaman dan tim ahli, kami membantu menyusun dokumen penting, serta memberikan informasi yang tepat tentang sanksi-sanksi yang mungkin diterapkan.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang layanan yang kami tawarkan, kunjungi laman Layanan KH – Bisnis Mikro. Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, Sobat KH dapat langsung konsultasikan melalui Tanya KH ataupun melalui direct message (DM) ke Instagram @kontrakhukum.
Untuk memperluas wawasan dan mendalami dunia usaha mikro, Sobat KH juga bisa bergabung dengan Komunitas Bisnis KH, tempat bertukar informasi dan mendapatkan akses ke dukungan hukum dari para profesional. Segera daftar melalui Komunitas Bisnis KH.
Jangan lewatkan kesempatan untuk menambah penghasilan Anda dengan bergabung dalam Affiliate Program Kontrak Hukum. Pendaftarannya mudah, cukup klik link ini dan mulai bergabung sekarang!
