Skip to main content

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mendorong masyarakat untuk memvalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Presiden No 83 Tahun 2021.

Adapun untuk waktu implementasinya, pemerintah resmi mengundur penggunaan NIK sebagai NPWP dari semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024.

Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK No 112 Tahun 2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, batas waktu pemadanan juga disesuaikan hingga pertengahan tahun mendatang.

Tujuan Pemadanan NIK Menjadi NPWP

Pemadanan NIK menjadi NPWP bertujuan untuk mengoptimalkan layanan administrasi perpajakan serta memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan identitas tunggal.

Langkah ini akan memberikan efisiensi yang signifikan bagi Wajib Pajak. Dengan begitu, semua transaksi perpajakan akan menggunakan NIK sebagai identitas tunggal, dengan NPWP yang terintegrasi. Perubahan ini akan berlaku secara permanen.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang tidak melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP akan menghadapi konsekuensi tertentu.

Salah satunya Wajib Pajak akan mengalami kesulitan ketika mengakses layanan perpajakan, seperti Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau aktivasi Electronic Filing Identification Number (EFIN).

“Jika NIK WP tidak valid karena tidak dilakukan pemadanan data sampai tanggal tersebut, WP tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dan tidak dapat menggunakan layanan administrasi oleh pihak lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP,” demikian tulis DJP dalam akun sosial media X-nya @DitjenPajakRI.

Adapun Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti memaparkan sampai dengan 7 Desember 2023, total terdapat 59,56 juta NIK-NPWP yang telah dipadankan.

Sebanyak 55,76 juta dipadankan oleh sistem dan 3,8 juta dipadankan oleh Wajib Pajak. Jumlah tersebut mencapai 82,52 persen dari total Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Lalu Bagaimana Cara Pemadanan NIK Menjadi NPWP?

Untuk memadankan data NIK menjadi NPWP dapat dilakukan dengan mudah secara online. Kamu bisa terlebih dahulu mengecek status NIK apakah sudah terintegrasi dengan NPWP di situs resmi DJP. Begini Caranya:

  1. Buka situs pajak.go.id
  2. Klik menu Login di bagian kanan atas
  3. Masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan, kemudian klik login

Nah, jika login berhasil, artinya NIK sudah dipadankan dengan NPWP.

Namun, jika NIK belum terhubung, kamu dapat memadankannya secara mandiri dengan langkah-langkah sebagai berikut:

    1. Masuk ke laman djponline.pajak.go.id
    2. Masukkan NPWP dan kata sandi akun DJP online
    3. Isi kode keamanan
    4. Klik Login
    5. Pilih Profil dan Data Profil
    6. Masukkan NIK, periksa validitas dengan memilih Validasi
    7. Klik Ubah Profil
    8. Logout dan login kembali menggunakan NIK
    9. Jika NIK tercantum dengan status valid, maka pemadanan NIK menjadi NPWP telah berhasil

Setelah status NIK valid sebagai NPWP, maka kamu sebagai Wajib Pajak bisa melengkapi data-data lainnya seperti alamat tempat tinggal, nomor telepon, dan email untuk administrasi perpajakan DJP.

Terdapat pula menu Data Klasifikasi Lapangan Usaha. Pastikan statusnya valid, yakni dengan mengisi pekerjaan utama dan pekerjaan lainnya dengan benar.

BACA JUGA: Apa Itu NPWP? Ini Pengertian, Fungsi, dan Cara Membuatnya

Sementara untuk di menu Anggota Keluarga, kamu bisa mengecek kelengkapan data yang mencakup nomor KK, NIK, status hubungan keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Pastikan status semua anggota keluarga valid, yang berarti data perpajakan sesuai dengan Dukcapil.

Kontak KH

Pemadanan data NIK menjadi NPWP perlu dilakukan. Hal ini merupakan amanah undang-undang yang bertujuan untuk mempermudah administrasi perpajakan. Untuk itu, masyarakat diminta untuk melakukannya segera.

Jadi, bagaimana dengan Sobat KH? Apakah kamu sudah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP seperti dijelaskan sebelumnya? Atau masih bingung dan ternyata belum mengurus perpajakan-mu sama sekali? Konsultasikan saja dengan Kontrak Hukum!

Kami dapat membantu pembuatan NPWP, aktivasi EFIN, hingga laporan perpajakan. Semuanya dilakukan bersama dengan ahli professional sehingga dijamin aman, mudah, dan tentunya terjangkau.

Untuk melihat informasi layanan, kunjungi laman Layanan KH – Perpajakan. Jika ada pertanyaan lainnya, silakan konsultasi gratis di Tanya KH ataupun mengirimkan direct message (DM) ke Instagram @Kontrakhukum.

Yuk, lakukan pemadanan NIK menjadi NPWP dan urus perpajakan-mu bersama Kontrak Hukum. Dengan KH, #semuajadiberes!

Mariska

Resident legal marketer and blog writer, passionate about helping SME to grow and contribute to the greater economy.