Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia sangat menggemari podcast sebagai salah satu media digital. Podcast menyajikan berbagai konten, mulai dari obrolan santai tentang kehidupan sehari-hari, edukasi finansial, sampai diskusi politik. Podcast seperti Podkesmas, Do You See What I See, dan Podcast Raditya Dika telah membangun bisnis podcast secara legal melalui sponsorship dan langganan premium. Namun, di balik kemudahan dan potensi besar podcast sebagai media dan bisnis, kreator harus memahami sejumlah peraturan hukum mengenai bisnis podcast.
Mulai dari urusan hak cipta, kontrak sponsorship, hingga kewajiban pajak, semuanya punya aturan main tersendiri.
Lalu, peraturan hukum mengenai bisnis podcast di Indonesia apa saja yang perlu kreator ketahui? Simak penjelasannya berikut ini.
Monetisasi Podcast
Podcast bisa menjadi ladang penghasilan yang menjanjikan, tapi jangan sampai mengabaikan aspek legal saat mulai menghasilkan uang. Kreator podcast umumnya melakukan beberapa model monetisasi, dan masing-masing model memiliki regulasi tersendiri.
1. Iklan dan Sponsorship
Model paling umum adalah menyisipkan iklan dari sponsor ke dalam episode podcast. Tapi, kreator tidak bisa melakukannya sembarangan.
- Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, pemasang iklan wajib menyajikan iklan secara jujur, tidak menyesatkan, dan menyebutkannya secara eksplisit sebagai iklan.
- Kontrak Sponsor: Penting untuk membuat kontrak tertulis dengan sponsor, mencakup durasi kerjasama, bentuk konten iklan, dan besaran pembayaran. Ini untuk mencegah sengketa di kemudian hari.
2. Konten Berbayar dan Langganan Premium
Beberapa platform seperti Spotify atau Noice menawarkan fitur konten eksklusif atau berbayar. Kalau kamu memilih model ini, perhatikan dua hal penting:
- UU ITE dan Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 mewajibkan penjagaan kerahasiaan data pribadi pendengar (seperti email dan data kartu kredit).
- Pemerintah mengenakan pajak atas pendapatan dari langganan premium. Kreator perlu memiliki NPWP dan melaporkan penghasilan sesuai ketentuan DJP.
3. Crowdfunding dan Donasi
Banyak kreator menggunakan platform seperti Patreon, Karyakarsa, atau Trakteer untuk menerima dukungan finansial dari pendengar. Dalam hal ini:
- Pastikan tujuan penggunaan dana jelas dan sesuai janji kepada donatur.
- Hindari tindakan yang melanggar kepercayaan karena penyalahgunaan tindakan tersebut bisa masuk ke ranah hukum pidana.
Hak Cipta dalam Podcast
Perlindungan hukum berlaku bagi podcast sebagai karya cipta. Tapi kadang, tanpa sadar, kreator bisa melanggar hak cipta orang lain—terutama saat menyisipkan musik, audio film, atau kutipan.
Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan otomatis berlaku bagi setiap karya cipta. Meskipun demikian, Ditjen HKI tetap menyarankan pendaftaran hak cipta oleh kreator sebagai bukti legal yang kuat apabila terjadi pelanggaran. Selain itu, kreator juga perlu menyusun lisensi penggunaan jika ingin pihak lain menggunakan konten, termasuk menentukan ketentuan royalti. Berikut beberapa hal yang bisa kreator podcast lakukan untuk menghindari pelanggaran hak cipta:
- Gunakan musik berlisensi atau musik bebas royalti dari platform seperti Epidemic Sound atau Audio Library.
- Kutip karya tulis dengan benar dan beri atribusi. Hindari menyadur tanpa izin.
- Kenali batasan fair use (penggunaan wajar), terutama untuk tujuan edukasi atau kritik. Tapi ingat, fair use bisa sangat subjektif.
Kolaborasi Podcast
Kolaborasi dengan co-host, narasumber, atau produser adalah hal umum dalam dunia podcast. Tapi ini juga punya risiko hukum kalau tidak dibicarakan di awal.
1. Kontrak Kolaborasi
Setiap pihak yang terlibat harus menandatangani kontrak kerja sama yang menjelaskan:
- Peran masing-masing,
- Kepemilikan hak cipta,
- Siapa yang bertanggung jawab terhadap konten.
2. Pembagian Royalti dan Hak Distribusi
Jika podcast menghasilkan uang, pihak-pihak terkait harus menyepakati pembagian royalti sejak awal, termasuk bagi narasumber tetap.
Atur juga soal distribusi di berbagai platform dan potensi pendapatan tambahan dari media lain seperti YouTube atau buku.
Kontak KH
Bisnis podcast di Indonesia memang menjanjikan, tapi bukan berarti bebas dari aturan hukum. Mulai dari monetisasi hingga hak cipta dan kolaborasi, semua ada regulasinya. Jangan sampai konten kamu viral tapi malah kena masalah hukum.
Untuk kamu yang serius membangun podcast secara profesional, Kontrak Hukum siap bantu. Mulai dari pendaftaran hak cipta, pendirian PT, pembuatan kontrak kerja sama dan sponsorship, all-in lewat layanan berlangganan Digital Business Assistant (DiBA). Serasa punya tim legal dan bisnis sendiri!
Untuk info selengkapnya, kunjungi laman Layanan KH – DiBA. Jika masih ada pertanyaan, kamu juga bisa konsul gratis di Tanya KH ataupun mengirimkan direct message (DM) ke Instagram @kontrakhukum.
Kontrak Hukum juga memiliki komunitas bisnis sebagai wadah informasi, diskusi, dan dukungan dari ahli . Yuk, jadi bagian dari Komunitas Bisnis KH! Daftar gratis klik disini.
Atau bagi kamu yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan hingga jutaan rupiah, juga bisa menjadi bagian dari Affiliate Program Kontrak Hukum. Langsung daftar di link berikut ini, ya!
