Skip to main content

Pada
16 Februari 2021, pemerintah telah terbitkan 49 peraturan pelaksana
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). 49 peraturan
tersebut terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden
(Perpres). Salah satu PP yang dikeluarkan adalah PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu
Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021). Kontrak Hukum meringkas
sebagian ketentuan dari PP 35/2021 yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) dan alih daya. Untuk mengetahui isinya, simak ulasan di bawah
ini.

 

Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Berdasarkan Pasal 1
Angka 10 PP 35/2021, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja
antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam
waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

PKWT didasarkan atas
jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu dan tidak dapat diadakan
untuk pekerjaan yang bersifat tetap. PKWT yang dibuat berdasarkan jangka waktu
digunakan untuk pekerjaan tertentu, yaitu pekerjaan yang diperkirakan
penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama (dilaksanakan paling lama 5
tahun, sedangkan UU Ketenagakerjaan sebelumnya menetapkan paling lama 3 tahun),
pekerjaan yang bersifat musiman (pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca
dan memenuhi target), atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru,
kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Sedangkan PKWT yang dibuat berdasarkan selesainya suatu pekerjaan digunakan
untuk pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan yang sementara sifatnya.

Sesuai Pasal 8 PP
35/2021, PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat untuk paling lama 5 tahun.
Dalam hal jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum
selesai maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai
kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, tetapi keseluruhan PKWT
beserta perpanjangannya tidak dapat lebih dari 5 tahun. Penting untuk
diperhatikan, PP tersebut sama sekali tidak menyebutkan PKWT dapat
diperbaharui. Sehingga, PP 35/2021 hanya mengenal 2 istilah saja, yaitu dibuat
dan diperpanjang.

Sementara dalam UU
Ketanagakerjaan, PKWT dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh
diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun atau diperbaharui 1
kali dan paling lama 2 tahun. Dengan demikian, total PKWT dan perpanjangannya
adalah paling lama 3 tahun. Jika PKWT diperbaharui, masa PKWT dan
pembaharuannya adalah 4 tahun.

Lebih lanjut, telah ditekankan
dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP 100/MEN/VI/2004 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kepmenakertrans
100/2004) bahwa untuk pekerjaan yang bersifat musiman dan berhubungan dengan
produk baru, PKWT tidak dapat dilakukan pembaharuan. Artinya, untuk pekerjaan
jenis tersebut tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hubungan kerja PKWT dengan
jangka waktu lebih dari 3 tahun. Jika dilakukan penyimpangan, PKWT berubah
menjadi PKWTT. Namun, hal ini tidak berlaku lagi seiring dengan disahkannya UU
Cipta Kerja dan PP 35/2021 yang mana tidak ada larangan tegas yang mencantumkan
hal tersebut.

Kembali kepada PP
35/2021, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu didasarkan atas
kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja yang memuat jenis
dan tempat lokasi pekerjaan, serta lamanya waktu penyelesaian pekerjaan. Jika pekerjaan
tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari
lamanya waktu yang disepakati, maka PKWT putus demi hukum pada saat selesainya
pekerjaan. Namun jika pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan sesuai
lamanya waktu yang disepakati, jangka waktu PKWT dilakukan perpanjangan sampai
selesainya pekerjaan.

PKWT tidak dapat
mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Apabila disyaratkan masa percobaan
kerja, hal tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. Ketentuan
ini diatur sama sebelumnya di dalam Pasal 58 Ayat 2 UU Ketenagakerjaan.

Lalu, apa saja yang
harus tercantum di dalam suatu PKWT? Isi dari suatu PKWT telah diperjelas di
dalam Pasal 13 PP 35/2021, yaitu sedikitnya memuat:

a.  Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha.
b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruhc. Jabatan atau jenis pekerjaand. Tempat pekerjaane. Besaran dan cara pembayaran upahf. Hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
   dan/atau syarat kerja yang diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Pejanjian Kerja Bersama
g.Mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT h.Tempat dan tanggal PKWT dibuati. Tanda tangan para pihak dalam PKWT.

PKWT harus dicatatkan
oleh pengusaha pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan paling lambat 3 hari kerja sejak penandatanganan PKWT
secara daring. Jika secara daring belum tersedia, maka pencatatan PKWT
dilakukan secara tertulis di dinas penyelenggara ketenagakerjaan kabupaten/kota
paling lambat 7 hari sejak penandatanganan PKWT.

Kemudian,
pengusaha wajib memberikan uang kompensasi saat berakhirnya PKWT kepada pekerja/buruh.
Uang kompensasi tersebut diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai
masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus menerus. Apabila salah satu
pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang
ditetapkan dalam PKWT, pengusaha harus memberikan uang kompensasi yang dihitung
berdasarkan jangka waktu yang telah dilaksanakan oleh pekerja/buruh.

Alih
Daya

Ketentuan mengenai alih
daya pada Pasal 64, 65, 66 UU Ketenagakerjaan telah dihapus dan diubah di dalam
UU Cipta Kerja. Sebagai gantinya, ketentuan mengenai alih daya diatur di dalam
PP 35/2021.

Disebutkan di dalam
Pasal 18 PP 35/2021, hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh
yang dipekerjakan, didasarkan pada PKWT atau PKWTT secara tertulis. Pelindungan
pekerja/buruh, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi
tanggung jawab perusahaan alih daya serta diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Jika perusahaan alih
daya mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan PKWT maka perjanjian kerja
tersebut harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak bagi pekerja/buruh
apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek
pekerjaannya tetap ada. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan
bekerja bagi pekerja/buruh. Bila hal tersebut tidak didapatkan, perusahaan alih
daya bertanggung jawab atas pemenuhan hak pekerja/buruh.

Perusahaan alih daya
harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha. Syarat dan
tata cara memperoleh perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria
perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu melalui Lembaga
Online Single Submission.

Jika dibandingkan
dengan UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja dan PP 35/2021 tidak menentukan jenis
atau batasan mengenai pekerjaan apa saja yang dapat dialih dayakan. Lalu, tidak
dapat pula ditemukan ketentuan mengenai kondisi seperti apa yang dapat merubah hubungan
kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan alih daya menjadi pekerja/buruh dan
perusahaan pemberi pekerjaan.

Untuk
para pengusaha, memahami dan mengikuti perkembangan peraturan terkait ketenagakerjaan
adalah sebuah keharusan karena menyangkut hak dan kewajiban dari para pekerja.
Pastikan selalu tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan hukum saat membuat
perjanjian kerja. Sobat KH ingin membuat PKWT yang sesuai dengan aturan terkini?
Atau ingin berkonsultasi terkait hukum ketenagakerjaan? Kontrak Hukum siap menolong!
Kami memberikan layanan terpercaya, termudah, dan terjangkau. Jumpai kami di
Instagram (@kontrakhukum) atau kontak 0821-2555-5332.

Mariska

Resident legal marketer and blog writer, passionate about helping SME to grow and contribute to the greater economy.