Skip to main content

Sobat KH, pasti kita sering kali menemukan produk-produk dari luar negeri di rak-rak toko, bukan? Seperti misalnya susu yang diimpor dari New Zealand, mie instan yang didatangkan langsung dari korea, dan sebagainya.

Dan tentu, bagi banyak orang yang peduli dengan kehalalan produk, muncul pertanyaan “bagaimana dengan sertifikat halal dari luar negeri? Apakah bisa diakui dan digunakan di Indonesia?”

Di satu sisi, kita tahu bahwa di Indonesia, produk makanan dan minuman yang beredar harus punya sertifikat halal. Setiap pelaku usaha  wajib memiliki sertifikat halal sebagai bukti bahwa produk yang mereka jual telah terjamin kehalalannya.

Di Indonesia sendiri sertifikat halal adalah pengakuan resmi terhadap kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sesuai dengan fatwa halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Lantas, apakah sertifikat halal luar negeri diakui dan dapat digunakan di Indonesia? Simak jawaban selengkapnya disini!

Ketentuan Sertifikat Halal di Indonesia

Di Indonesia sertifikat halal diatur dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta dalam Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Adapun menurut Pasal 1 PP 39/2021, sertifikat halal adalah dokumen yang menegaskan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH, berdasarkan fatwa halal dari MUI.

Sementara itu, label halal adalah penanda kehalalan suatu produk dimana pelaku usaha atau perusahaan dapat menambahkan label halal pada produknya setelah memperoleh sertifikat halal.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang memiliki peran sebagai pemangku kepentingan dalam hal kehalalan produk, yaitu:

  1. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai lembaga yang memberikan fatwa halal dan mengeluarkan sertifikat halal;
  2. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI bertanggung jawab dalam melakukan penelitian kehalalan produk dari segi ilmu pengetahuan;
  3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran sebagai lembaga yang memberikan izin label halal;
  4. Kementerian Agama bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, melakukan sosialisasi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat; dan
  5. Kementerian terkait lainnya turut berperan dalam hal ini.

Apakah Sertifikat Halal dari Luar Negeri Diakui di Indonesia?

Seperti yang dijelaskan, penerbitan sertifikat halal atau label halal sepenuhnya merupakan kewenangan eksklusif BPJPH. Namun, Pasal 6 dan Pasal 46 UU 33/2014 juga memberikan wewenang kepada BPJPH untuk:

  1. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk dari luar negeri;
  2. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, yang mencakup:
    • Pengembangan jaminan produk halal
    • Penilaian kesesuaian, dan/atau
    • Pengakuan sertifikat halal

Lebih lanjut Pasal 122 PP 39/2021 menjelaskan kerja sama internasional dalam pengakuan sertifikat halal merupakan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal. Kerja sama internasional berupa saling pengakuan sertifikat halal dilakukan dengan lembaga luar negeri yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal.

Kerja sama dalam penilaian kesesuaian dan pengakuan sertifikat dilakukan melalui:

  1. Saling pengakuan
  2. Saling penerimaan hasil penilaian kesesuaian, dan
  3. Saling pengakuan terhadap sertifikat halal

Oleh karena itu, sertifikat halal untuk produk yang diimpor dari luar negeri dapat diakui di Indonesia asalkan Lembaga Halal Luar negeri (LHLN) tersebut telah bekerja sama dengan BPJPH.

Lalu, LHLN Apa Saja yang Bekerja Sama dengan BPJPH?

Dilansir dari bpjph.halal.go.id, BPJPH telah melakukan penandatangan perjanjian pengakuan bersama atau Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan 37 Lembaga Halal Internasional (LHI).

Dari total 37 penandatanganan tersebut, terdiri dari MRA antara BPJPH dan 9 LHLN dalam hal pengakuan dan saling keberterimaan sertifikat halal, serta MRA antara BPJPH dan 28 LHLN dalam kesepakatan untuk percepatan penyelesaian asesmen LHLN untuk pengakuan dan keberterimaan sertifikat halal.

BPJPH telah menandatangani MRA dengan 9 LHLN mengenai saling pengakuan sertifikat halal luar negeri, yaitu:

  1. Korea Muslim Federation (KMF)
  2. Korean Halal Authority
  3. Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA)
  4. Taiwan Halal Integrity Development Association
  5. The Central Islamic Council of Thailand
  6. Halal Certification Center of Chile-Chilehalal
  7. Halal Conformity Services
  8. The Federation of Islamic Associations of New Zealand (FIANZ)
  9. New Zealand Islamic Development Trust Ltd.

Kontak KH

Mau urus sertifikat halal tapi khawatir membuat kesalahan dalam prosesnya? Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan Kontrak Hukum.

Selain konsultasi, kami juga dapat membantumu untuk memenuhi dokumen legalitas usaha seperti NIB, NPWP, IUMK, SIUP yang harus dilengkapi terlebih dahulu sebagai syarat pembuatan sertifikat halal.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi Layanan KH – Sertifikat Halal. Jika masih ada pertanyaan lainnya seputar pengurusan sertifikat halal dan dokumen legalitas lainnya, jangan ragu untuk konsultasikan dengan kami secara gratis di  Tanya KH ataupun melalui Direct Message (DM) ke Instagram @kontrakhukum.

Konsul Gratis