Skip to main content

Sebelum mengajukan
permohonan pendirian PT kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), para
pendiri harus menentukan nama perusahaannya terlebih dahulu. Panduan dalam
memilih nama PT diatur rinci di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama (PP 43/2011). Adanya pengaturan
ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemakai nama yang
sudah beritikad baik menggunakan nama tersebut sebagai nama PT secara resmi dalam
akta pendiriannya. Maka dari itu, nama PT tidak dapat dibuat sembarangan dan
terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1.      Menggunakan Bahasa Indonesia
Hal
ini ditegaskan di dalam Pasal 11 PP 43/2021 yang mengatakan bahwa perusahaan
yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum
Indonesia wajib memakai nama perusahaan dalam bahasa Indonesia. Perlu diketahui
bahwa nama PT harus terdiri dari minimal 3 suku kata. Penambahan imbuhan “PT”
sebelum nama perusahaan tidak terhitung sebagai 3 kata prasyarat pemberian
nama. Ketentuan ini bertujuan agar mudah dibedakan antara perusahaan dengan
modal asing dengan perusahaan lokal.

2.      Ditulis dengan Huruf Latin
Penamaan
perusahaan harus menggunakan alfabet. Walaupun terdapat PT yang bergerak dalam
bidang wisata halal, PT tersebut dilarang menggunakan huruf arab karena tidak
semua orang dapat membacanya. Lagipula, kembali kepada poin 1, hal ini tidak
diperbolehkan.

3.      Tidak Boleh Menggunakan Nama yang
Sama dengan PT Lain
Pemberian
nama suatu PT tidak boleh sama atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan
nama PT lain meskipun bidang usaha dan domisili kedua PT berbeda. Yang dimaksud
dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya
unsur-unsur yang menonjol antara nama PT yang satu dengan yang lain sehingga
menimbulkan adanya persamaan mengenai cara penulisan atau bunyi uncapan.
Misalnya, PT Bhayangkara dengan PT Bayangkara, PT Sampurna dengan PT Sampoerna,
PT Jaya dan Makmur dengan PT Djaja & Makmur. Maka dari itu, para pelaku
usaha harus memeriksa terlebih dahulu nama perusahaan yang ingin didaftarkan
guna mencegah kesamaan dengan PT lain.

4.      Tidak Bertentangan dengan
Ketertiban Umum dan/atau Kesusilaan
Pemilihan
nama PT harus menyesuaikan dengan budaya yang berlaku dan tidak menimbulkan
kebencian di masyarakat. Apalagi menggunakan nama yang mengandung isu SARA,
nama tersebut pasti akan ditolak oleh Kemenkumham karena dilarang berdasarkan
Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU
PT). 

5.      Tidak Sama atau Tidak Mirip dengan Nama
Lembaga Negara, Pemerintah atau Internasional
Bagi
para pelaku usaha yang ingin memberikan nama perusahaannya mirip dengan lembaga
negara, pemerintah atau internasional, maka harus mendapatkan izin dari yang
bersangkutan. Misalkan, PT Dewan Perwakilan Rakyat yang mana diperlukan izin
dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri.

6.      Dilarang Menggunakan Angka dan Huruf
yang Tidak Membentuk Kata
Ketentuan
ini dimaksudkan agar nama perusahaan mudah dibaca oleh siapa pun. Larangan
menggunakan angka atau rangkaian angka adalah seperti PT 3, PT 99, PT 007. Sedangkan
larangan menggunakan huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata adalah
PT S, PT A, PT ABC.

7.      Tidak Mempunyai Arti Sebagai
Perseroan, Badan Hukum, atau Persekutuan Perdata
Dilarang
menggunakan nama perusahaan seperti PT Firma, PT Yayasan, Ltd, Gmbh, SDN, Sdn,
Bhd, PTE, Co., & Co., Inc., NV, atau BV, Usaha Dagang (UD), Koperasi Usaha
Dagang (KUD), Incorporated, Associate, Association, SA, SARL, AG, dan
lain-lain 

8.      Jangan Hanya Memakai Tujuan atau
Bidang Usaha sebagai Nama PT
Sebagai
contoh, terdapat suatu perusahaan yang akan berbisnis di bidang pemborongan dan
pengangkutan, kemudian para pendirinya menamakan PT tersebut sebagai “PT
Pemborongan dan Pengangkutan”. Nama tersebut akan ditolak oleh Kemenkumham karena
terlalu umum dan PT yang bergerak dalam bidang tersebut tidak hanya satu. Ditambah
lagi, nama tersebut akan susah untuk diingat bagi banyak orang karena tidak memiliki
ciri khas.  

9.      Sesuai dengan Tujuan dan Bidang
Usaha Perusahaan
Terkait
aturan ini, para pendiri harus memberikan nama PT sesuai dengan tujuan serta
kegiatan usaha, misalnya PT Pelayaran Andalan yang kegiatan usahanya harus di
bidang pelayaran, PT Abdul Konstruksi yang kegiatan usahanya harus di bidang
konstruksi. Akan membingungkan banyak orang jika terdapat PT Sejahtera Abadi
Medika yang seharusnya bergerak di bidang usaha medis, tapi ternyata berbisnis
di bidang otomotif.

10.  Boleh Disertai dengan Singkatan
Nama
perusahaan yang diajukan dapat disertai dengan singkatan atas huruf depan nama
PT atau akronim nama PT. Misal, PT Kustodian Sentrral Efek Indonesia disingkat
PT KSEI atau PT Sahabat Finansial Sejahtera disingkat dengan PT Safira.

Tahap menentukan nama
PT ini penting untuk diperhatikan karena merupakan syarat awal ketika
mengajukan perizinan pendirian PT sebagaimana tertuang di dalam Pasal 9 Ayat 2 UU
PT. Nama tersebut harus ditetapkan sebelum menentukan struktur modal, pemegang
saham, bidang usaha, dan lain-lain. Biasanya, nama PT merupakan doa dan harapan
dari para pendirinya. Bahkan tidak jarang pula ada makna filosofis dibalik nama
tersebut. Dengan memiliki nama PT yang unik dan berkelas, popularitas produk
atau jasa yang dijual oleh perusahaan akan ikut terdongkrak. Maka dari itu,
Sobat KH harus berhati-hati dalam memilih nama PT karena nantinya menjadi
penentu citra perusahaan.

Ingin mendirikan PT
tetapi ragu dengan pilihan namanya? Silakan konsultasikan dengan kami. Kontrak
Hukum dapat memberikan rekomendasi mengenai nama PT yang belum terdaftar dan
membantu untuk mengamankan nama tersebut. Melalui teknologi digital, kami dapat
menyelesaikan masalah hukum Sobat KH secara cepat, mudah, dan terjangkau. Tunggu
apalagi? Realisasikan PT impian Sobat KH bersama Kontrak Hukum sekarang juga!
Hubungi kami di 0821-2555-5332. 

Mariska

Resident legal marketer and blog writer, passionate about helping SME to grow and contribute to the greater economy.