Investor tidak akan mau menyuntikkan dana masuk ke rekening pribadi milik pendiri. Mereka mengelola uang dalam jumlah amat besar yang selalu membutuhkan tingkat pertanggungjawaban ketat.
Oleh sebab itu, mereka menuntut adanya entitas hukum terpisah yang bisa diaudit akuntan. Entitas pribadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan dana dan tidak memiliki sistem perlindungan perdata.
Alasan Investor Menolak Pendanaan Pada Startup Tanpa Badan Hukum
Berikut adalah tiga alasan utama mengapa investor selalu menolak usaha tanpa badan hukum.
1. Risiko Hukum Pribadi Bagi Pihak Pemodal
Investor selalu menghindari risiko terseret ke dalam masalah hukum perdata pribadi pendiri bisnis. Jika bisnis masih berstatus perorangan, kerugian usaha akan langsung menjadi tanggung jawab pribadi. Badan hukum membatasi tanggung jawab pemodal hanya sebesar nilai saham yang mereka setor.
2. Ketidakjelasan Struktur Kepemilikan Saham Pendiri
Perusahaan rintisan membutuhkan struktur pembagian kepemilikan saham yang sangat jelas dan mengikat resmi. Badan hukum memiliki aturan baku mengenai pembagian persentase saham para pendiri operasional bisnis.
3. Sulitnya Melakukan Proses Uji Tuntas Keuangan
Pemodal profesional selalu melakukan proses uji tuntas sebelum memberikan persetujuan pendanaan tahap akhir. Mereka akan meneliti seluruh catatan keuangan dan tumpukan kontrak kerja sama milik usaha. Catatan keuangan perorangan biasanya masih bercampur baur dengan pengeluaran pribadi para pendiri awal. Tentu saja, kondisi keuangan berantakan ini membuat proses audit akuntansi menjadi sangat mustahil. Badan hukum memaksa kalian memiliki pembukuan arus kas yang sangat rapi dan transparan.
Manfaat Utama Mendirikan PT Untuk Startup Rintisan
Mari kita pelajari ragam manfaat mendirikan entitas hukum resmi bagi perusahaan rintisan baru.
1. Pemisahan Harta Pribadi Dan Aset Perusahaan
Manfaat paling utama adalah perlindungan mutlak terhadap daftar harta pribadi para pendiri bisnis. Jika perusahaan terpaksa gulung tikar, kalian tidak perlu menjual rumah untuk melunasi utang. Tanggung jawab hukum hanya sebatas pada sisa aset fisik yang entitas perusahaan miliki.
2. Kemudahan Menerbitkan Saham Baru Untuk Pemodal
Badan hukum resmi memungkinkan kalian untuk mencetak dan menjual lembar saham terbitan baru. Kalian bisa memberikan persentase saham tersebut kepada pemodal sebagai ganti suntikan dana masuk.
3. Kredibilitas Tinggi Saat Mengikuti Program Inkubator
Program inkubator dan akselerator bisnis merupakan batu loncatan emas bagi operasional perusahaan perintis. Mayoritas program bergengsi mewajibkan pesertanya memiliki dokumen legalitas perusahaan yang amat sangat sah.
Selain itu, perusahaan besar juga lebih suka menjalin kontrak kerja sama dengan badan hukum. Tingkat kredibilitas ini pasti akan membuka banyak pintu peluang kerja sama sangat strategis.
Tahapan Legalitas Dasar Yang Wajib Disiapkan Pendiri
Berikut adalah tiga tahapan utama proses perizinan untuk perusahaan perintis milik kalian kelak.
1. Pembuatan Akta Pendirian Oleh Pejabat Notaris
Tahapan pertama adalah membuat draf rancangan akta pendirian perusahaan bersama pejabat notaris publik. Akta ini memuat ragam informasi penting seperti nama perusahaan dan besaran modal dasar.
Selain itu, akta juga mengatur struktur pembagian jatah saham antar pendiri secara detail. Kalian wajib menunjuk susunan jajaran direksi dan dewan komisaris untuk menjalankan operasional perusahaan.
2. Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Tahapan kedua adalah proses pengesahan dokumen akta melalui kementerian hukum dan hak asasi. Pejabat notaris akan mendaftarkan draft akta tersebut ke dalam pangkalan data administrasi negara.
Setelah proses verifikasi selesai, menteri akan menerbitkan surat keputusan pengesahan badan hukum kalian. Surat pengesahan ini menjadi bukti otentik lahirnya entitas perusahaan kalian secara hukum perdata.
3. Pengurusan Nomor Induk Berusaha Melalui Portal
Tahapan ketiga adalah mengurus dokumen perizinan komersial melalui portal sistem elektronik milik pemerintah. Kalian wajib mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak khusus atas nama entitas perusahaan baru. Selanjutnya, kalian harus mengurus penerbitan Nomor Induk Berusaha sesuai rincian klasifikasi bidang bisnis.
Frequently Asked Question (FAQ)
Sobat KH, mari kita bedah tiga pertanyaan teknis birokrasi yang paling sering muncul. Jawaban lugas ini pasti menambah wawasan kalian dalam menyusun legalitas hukum perusahaan masa depan.
Q: Kapan Waktu Tepat Mendirikan Badan Hukum?
A: Waktu paling ideal adalah sebelum kalian meluncurkan uji coba produk kepada masyarakat luas. Jangan pernah menunggu roda bisnis menjadi besar terlebih dahulu untuk mengurus masalah legalitas. Perusahaan yang sangat legal sejak awal pasti jauh lebih menarik pandangan mata investor.
Q: Apakah Perseroan Perorangan Cocok Untuk Startup?
A: Perseroan perorangan kurang cocok jika kalian berencana mencari pemodal dalam waktu sangat dekat. Badan hukum tunggal ini sama sekali tidak memiliki struktur pembagian kepemilikan persentase saham. Kalian tetap wajib meningkatkan statusnya menjadi perseroan biasa saat ada pihak pemodal masuk.
Q: Berapa Modal Awal Pembuatan PT Startup?
A: Besaran nilai modal dasar pendirian perusahaan kini sangat fleksibel dan tanpa batas minimum. Para pendiri bisa menentukan nilai modal awal sesuai kesepakatan bersama pada awal perintisan. Namun, pihak pemodal biasanya menyukai perusahaan dengan jumlah setoran modal awal masuk akal.
Amankan Pendanaan Startup Bersama Ahlinya!
Kontrak Hukum merupakan biro konsultan perizinan terbaik bagi para pendiri usaha rintisan nasional. Kami akan memastikan struktur pembagian akta perusahaan kalian ramah dan menarik bagi pemodal. Tak hanya itu, dokumen perusahaanmu pasti kami pastikan bersih dan legal seutuhnya.
Hubungi Tanya KH via WhatsApp sekarang atau kirimkan pesan langsung ke Instagram @kontrakhukum. Temukan juga berbagai solusi praktis mengenai masalah hukum bisnismu di Digital Assistant Kontrak Hukum.
Mari bertukar pikiran bersama ratusan pengusaha sukses lainnya. Segera bergabung secara gratis ke dalam Komunitas Bisnis KH!
