Skip to main content

Pada era dimana kesadaran akan aspek kehalalan yang semakin meningkat, perhatikan terhadap produk pangan olahan yang bersertifikat halal sudah menjadi hal yang umum.

Namun, apa yang sering kali terlupakan adalah bahwa kehalalan tidak hanya relevan dalam konteks makanan atau minuman siap saji. Berbagai kategori bahan mentah juga memiliki peran penting dalam jaminan kepatuhan terhadap prinsip halal.

Ya, dalam ketentuan sertifikat halal terbaru, Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP 39/2021) mewajibkan agar bahan mentah pendukung makanan atau minuman siap saji untuk memiliki sertifikasi halal, kecuali bahan mentah tersebut berasal dari bahan yang diharamkan (Pasal 2 PP 39/2021).

Kewajiban ini akan segera berlaku efektif mulai pada 17 Oktober 2024. Secara spesifik, “bahan mentah” yang dimaksud tersebut diantaranya dapat berupa bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong (Pasal 139 ayat (2) PP 39/2021).

Lantas, apa yang dimaksud dengan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong? Dan cara mengurus sertifikat halal untuk ketiga bahan tersebut? Simak penjelasan selengkapnya!

Sekilas Tentang Bahan Baku, Bahan Tambahan Pangan, dan Bahan Penolong

Dalam hal ini PP 39/2021 tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong. Namun, pelaku usaha dapat mengacu pada definisi yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dimana berdasarkan Peraturan BPOM No 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan, definisi dari “bahan baku” dan “bahan tambahan pangan” adalah sebagai berikut:

  1. Bahan Baku Pangan, yaitu bahan dasar yang dapat berupa pangan segar dan/atau pangan olahan yang dapat digunakan untuk memproduksi pangan (Pasal 1 Peraturan BPOM 23/2023). Contoh dari bahan baku pangan adalah tepung terigu, sagu, dan daging-dagingan.
  2. Bahan Tambahan Pangan, yaitu bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Contohnya dapat berupa perisa pangan, pewarna makanan, dan pengawet makanan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan BPOM No 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM No 28 Tahun 2019 tentang Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan, pengertian “bahan penolong” adalah bahan tambahan yang digunakan dalam proses pengolahan makanan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh dari bahan penolong antara lain emulsifier dan pengental cairan pangan. 

Dalam hal ini, tidak hanya pelaku usaha yang memproduksi ketiga bahan tersebut sajalah yang wajib memastikan sertifikasi halal, melainkan pelaku usaha pangan olahan yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan penolong juga harus memastikan bahwa bahan yang digunakannya tersebut telah tersertifikasi halal.

Cara Mengurus Sertifikat Halal untuk Bahan Baku, Bahan Tambahan Pangan, dan Bahan Penolong

Untuk melakukan pengurusan sertifikat halal, pelaku usaha yang memproduksi atau mendistribusikan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong dapat mengajukan permohonan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara daring melalui https://ptsp.halal.go.id.

Namun, sebelum mengajukan permohonan sertifikat halal, pelaku usaha harus menyertakan beberapa dokumen pelengkap seperti:

  1. Data pelaku usaha yang terdiri dari: Nomor Induk Berusaha (NIB). Jika belum memiliki NIB, bisa menyertakan perizinan berusaha lainnya seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan sebagainya;
  2. Nama dan jenis produk atau jasa;
  3. Daftar produk dan bahan yang akan digunakan, terdiri dari: bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan penolong;
  4. Dokumen pengolahan produk, meliputi: pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi; dan
  5. Dokumen sistem Jaminan Produk Halal (JPH).

Setelah melengkapi dokumen di atas, maka akan dilakukan pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPJPH, yang akan mencakup pemeriksaan validitas dokumen dan pengujian kehalalan produk tersebut.

Hasilnya akan menjadi penentuan halal untuk produk tersebut atau penentuan kehalalan produk atau jasa tersebut.

Jika pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal atas produk atau jasanya namun diketahui di kemudian hari menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan penolong yang tidak halal maka akan dikenakan sanksi administratif berupa (Pasa 149 ayat (2) PP39/2021):

  1. Peringatan tertulis;
  2. Denda administratif;
  3. Pencabutan sertifikat halal; dan/atau
  4. Penarikan barang dari peredaran.

Kontak KH

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak hanya berlaku untuk makanan dan minuman siap saji, melainkan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong yang digunakan juga perlu terjamin kehalalannya. 

Bagaimana dengan produkmu? Apakah sudah dipastikan menggunakan bahan-bahan yang bersertifikat halal? 

Sertifikat halal sangat penting terhadap kelangsungan dan peningkatan profit bisnis mengingat hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan konsumen, terutama umat Muslim. Ya, sertifikat halal memberikan jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang haram atau najis, dan diproses dengan cara yang sesuai ajaran Islam.

Nah, untuk mempermudah pengurusan sertifikat halal, kamu bisa berkonsultasi terlebih dahulu bersama Kontrak Hukum. Kami telah dipercaya oleh ribuan pelaku usaha dan perusahaan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bisnis mereka, termasuk terkait sertifikat halal dan perizinan seperti NIB, NPWP, SIUP yang harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum membuat sertifikat halal.

Tunggu apalagi? Yuk, segera urus sertifikat halal secara mudah dan aman dengan kunjungi laman Layanan KH – Sertifikat Halal. Jika masih ada pertanyaan lainnya, jangan ragu untuk hubungi kami di  Tanya KH ataupun melalui Direct Message (DM) ke Instagram @kontrakhukum. 

Konsul Gratis