Skip to main content

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop-UKM) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) perdana terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya pada tahun pendanaan 2023.

Adapun berdasarkan hasil monev tersebut penyaluran KUR bagi pelaku UMKM tahun 2023 baru mencapai Rp 232 triliun dari Rp 296 triliun.

Lebih lanjut, Deputi Usaha Mikro KemenKop-UKM, Yulius menyampaikan, dari monev yang dilakukan diketahui bahwa penyaluran KUR tahun 2023 masih belum mencapai target pada beberapa sektor UMKM.

“Target penyaluran KUR untuk sektor UMKM produksi senilai 60 persen masih belum tercapai dikarenakan masih ada pelaku UMKM yang masih terdampak Covid-19. Mereka masih membenahi diri untuk bisa bangkit,” kata Yulius, Kamis (7/12/2023).

Pihaknya melihat, UMKM sektor produksi memerlukan waktu dan upaya yang lebih besar untuk kembali bangkit ketimbang UMKM sektor perdagangan.

Lantas, memangnya apa itu KUR dan manfaatnya bagi kelangsungan UMKM? Dan bagaimana  upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyaluran KUR bagi UMKM tersebut? Simak penjelasan lebih lanjutnya di sini.

Apa Itu KUR?

Pemerintah telah mencanangkan upaya peningkatan akses sumber pembiayaan bagi UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya melalui program KUR.

Sederhananya, KUR adalah pembiayaan modal kerja atau investasi yang diperuntukkan bagi UMKM di bidang usaha produktif. Pembiayaan ini disalurkan dengan melalui bank penyalur yang telah ditentukan dengan pola penjaminan.

Sejatinya, dana KUR berasal dari dana bank penyalur dan peran pemerintah adalah untuk memberikan penjaminan. Maka dari itu, UMKM yang memperoleh akses KUR wajib untuk melunasinya dengan membayar cicilan sesuai pada besaran bunga dan jangka waktu yang telah disepakati.

Apa Manfaat KUR Bagi UMKM?

Melalui dana KUR, seperti disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkannya untuk permodalan bagi pelaku UMKM dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

BACA JUGA: Kriteria UMKM Menurut Peraturan Baru

Selain itu, program KUR juga memberikan beberapa manfaat lainnya bagi UMKM, antara lain:

Akses Pendanaan yang Mudah

Salah satu hambatan yang sering dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan. Sehingga dengan adanya KUR dapat memberikan solusi penyediaan pinjaman dengan persyaratan yang lebih mudah dan ringan.

Hal ini memungkinkan UMKM yang sebelumnya sulit untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan konvensional dapat mengakses dana untuk mengembangkan bisnis mereka.

Pengembangan Bisnis dan Inovasi

UMKM dapat menggunakan dana dari program KUR untuk mengembangkan bisnis mereka, dalam hal perluasan produksi, diversifikasi produk, investasi teknologi dan peralatan baru, serta pengembangan inovasi bisnis. Dengan begitu, UMKM dapat meningkatkan daya saing di pasar.

Peningkatan Produktivitas dan Kualitas

Dengan adanya pendanaan dari KUR, UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka. Dana ini dapat digunakan untuk pelatihan karyawan, memperbarui peralatan, dan praktik manajemen yang lebih efisien.

Hal ini berdampak positif pada reputasi UMKM dan membantu mereka mendapatkan kepercayaan konsumen.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

UMKM umumnya beroperasi di tingkat lokal dan regional. Sehingga dengan adanya program KUR bagi UMKM, pemerintah berarti mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Dimana pendapatan yang dihasilkan UMKM akan berdampak positif pada perekonomian wilayah sekitarnya.

Penyebab Realisasi KUR Masih Jauh dari Target

Seperti dijelaskan sebelumnya, hasil monev Kemenkop UKM menyebutkan penyaluran KUR bagi pelaku UMKM tahun 2023 hingga 7 Desember masih di bawah target, yakni baru mencapai Rp232 triliun dari Rp296 triliun.

Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan oleh Yulius, penyaluran KUR masih belum sesuai target karena ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan peraturan dan pedoman penyaluran KUR.

Beberapa hal diantaranya menyangkut temuan monev KUR yang menemukan adanya pengendapan dana KUR oleh pihak penyalur dana, agunan tambahan yang tidak wajar diberikan pada penerima KUR Kecil dengan plafon di atas Rp100 hingga Rp500 juta, serta ditemukan sebagian kecil pengenaan biaya tambahan dan tawaran biaya asuransi.

Dari temuan itu, disinyalir menjadi alasan pihak Kemenkop UKM untuk memberikan teguran kepada pihak-pihak penyalur KUR.

Sementara dari sisi UMKM, Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kemenkop UKM, Irene Swa Suryani menjelaskan, minimnya realisasi KUR ini terjadi disebabkan karena masih banyaknya UMKM yang enggan mengakses kredit.

“Permasalahan UMKM tidak mau mengakses kredit antara lain tingkat pemahaman sebagian masyarakat terhadap layanan perbankan masih rendah, kemudian domisili debitur jauh dari lokasi perbankan membuat masyarakat sulit berhubungan dengan bank,” kata Irene seperti dikutip dari Metrotvnews.com.

Selain itu, ia menilai masalah lain seperti tingkat pemahaman sebagian masyarakat terhadap layanan perbankan yang rendah juga menjadi faktor mereka tidak mau mengakses kredit.

“Sehingga lebih memilih untuk berhubungan dengan penyedia jasa keuangan informal dan masih banyak masyarakat yang menganggap persyaratan akses bank masih sulit,” jelasnya.

Merespon hal tersebut, saat ini Kemenkop UKM tengah melakukan berbagai langkah untuk bisa mempercepat penyaluran KUR, seperti memberikan edukasi dan sosialisasi secara berkesinambungan serta memberikan pendampingan terhadap UMKM yang ingin mengakses KUR ke bank.

Memangnya, Apa Saja Syarat dan Langkah UMKM untuk Mendapatkan KUR?

Perlu diketahui bahwasanya untuk mendapatkan KUR, pelaku UMKM harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan pemerintah diantaranya:

  1. WNI yang berusia minimal 18 tahun
  2. Memiliki usaha yang termasuk dalam kriteria UMKM dan telah berjalan selama minimal satu tahun
  3. Tidak sedang tergolong dalam daftar debitur Bank Indonesia
  4. Telah memiliki NPWP
  5. Telah memiliki akta pendirian, SIUP, TDP, dan surat izin usaha yang masih berlaku
  6. Memiliki catatan pembukuan atau laporan keuangan dan rekening tabungan di bank yang terdaftar di Bank Indonesia

Dalam beberapa kasus, pelaku UMKM juga diminta untuk menyediakan jaminan atau agunan, bisa berupa aset seperti tanah, rumah, atau peralatan bisnis.

Jika telah memenuhi kriteria dan persyaratan di atas, selanjutnya pelaku UMKM dapat melakukan pengajuan KUR dengan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Pelaku UMKM dapat membuat proposal usaha yang menjelaskan tentang bisnis termasuk tujuan, anggaran, dan proyeksi keuntungan.
  2. Pelaku UMKM mengajukan surat permohonan KUR kepada bank dengan melampirkan dokumen persyaratan
  3. Bank mengevaluasi kelayakan usaha UMKM berdasarkan permohonan tersebut
  4. Apabila menurut bank layak, maka permohonan KUR akan disetujui. Keputusan ini sepenuhnya merupakan kewenangan bank
  5. Pihak bank dan pelaku UMKM menandatangani perjanjian kredit/pembiayaan
  6. Pelaku UMKM wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada bank sampai lunas

Untuk memperbesar peluang persetujuan, pelaku UMKM juga bisa mengajukan KUR ke beberapa bank atau lembaga keuangan yang memiliki program ini.

Secara umum, pengajuan permohonan KUR tidaklah sulit. Yang terpenting, bisnis yang dijalankan memang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan pelaku UMKM pun memenuhi dokumen persyaratan yang dibutuhkan, terutama soal laporan keuangan dan legalitas usaha.

Ya, kedua hal tersebut menjadi syarat mutlak dan pertimbangan utama pihak bank dalam memberikan KUR. Dimana mereka akan lebih yakin bahwa pelaku UMKM tersebut adalah entitas yang kredibel dan dapat dipercaya sehingga peluang untuk pengajuan KUR diterima pun lebih besar.

Kontak KH

Tak dapat dipungkiri, sumber daya keuangan dari program KUR memang dapat membantu UMKM mengembangkan bisnis, memperluas operasi atau mengembangkan produk baru.

Jadi, apakah Sobat KH juga tertarik untuk mendapatkan akses pendanaan satu ini? Tapi masih bingung terkait proses pengajuan dan pemenuhan persyaratannya? Kontrak Hukum siap membantu!

BACA JUGA: Mudah dan Cepat! Begini Cara Mendirikan UMKM Bagi Pemula

Dalam rangka menghadirkan kemudahan para pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya, kami mempersembahkan layanan berlangganan Digital Business Assistant (DiBA) untuk semua kebutuhan backoffice-mu.

Serasa punya tim lengkap karena bersama DiBA, Sobat KH dapat menikmati layanan unlimited konsultasi, pembuatan laporan keuangan dan perpajakan, hingga pemenuhan dokumen legalitas usaha yang dapat mempermudah pengajuan KUR.

Tak perlu ragu karena dijamin lengkap, aman, dan tentunya terjangkau sehingga sangat cocok bagi para pelaku UMKM. untuk informasi selengkapnya, kamu bisa kunjungi laman Layanan KH – DiBA.

Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami di Tanya KH ataupun mengirimkan direct message (DM) ke Instagram @kontrakhukum. Dengan KH, #semuajadiberes!

Mariska

Resident legal marketer and blog writer, passionate about helping SME to grow and contribute to the greater economy.