Skip to main content

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
resmi berlaku di Indonesia. Aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja ini menambah
lagi daftar keuntungan yang dapat diperoleh oleh Usaha Mikro Kecil (UMK) di
Indonesia. Dalam aturan yang baru, UMK kini bisa mengikuti tender proyek
pengadaan barang dan jasa yang diadakan pemerintah dengan nilai transaksi
hingga Rp 15 miliar dari nilai sebelumnya yang hanya mencapai Rp 2,5 miliar.
Selain bertujuan untuk memberikan kemudahan dan perluasaan usaha kepada UMK (ease of doing business), aturan ini juga
diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi bagi UMK yang terkena dampak
Pandemi Covid-19. Namun untuk mengikuti tender proyek pemerintah, UMK tentu
harus melewati berbagai proses dan memenuhi sejumlah persyaratan. Apa saja
syaratnya dan bagaimana caranya? Mari simak penjelasan berikut.

 

Pengadaan barang dan jasa melalui
penyedia merupakan cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku
usaha (penyedia) berdasarkan kontrak antara lembaga pemerintah dengan pelaku
usaha yang biasanya didahului dengan pemilihan. Salah satu metode pemilihan
penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya adalah tender.
Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah dilakukan secara
elektronik menggunakan sistem informasi yang juga dikenal dengan nama Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). SPSE ini dikembangkan oleh Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

 

Menurut Pasal 65 PP No. 12 Tahun
2021, pelaku usaha kecil yang dapat mengikuti pengadaan barang/jasa dari
pemerintah terdiri atas usaha mikro dan usaha kecil. Untuk pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bisa dipegang oleh usaha kecil
nilai pagu anggarannya mencapai Rp 15 miliar. Pelaksanaan pemilihan melalui
tender/seleksi harus melewati beberapa proses, diantaranya:a. Pelaksanaan Kualifikasi.    Sebelum melakukan tender, pemerintah
akan melakukan pengumuman akan diadakannya    tender atau memberikan undangan melalui aplikasi SPSE bagi pelaku usaha yang dianggap mampu.

Untuk dapat mengikuti e-Tendering/e-Seleksi, pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi    SPSE/SIKaP terlebih dahulu.Setelah melakukan pendaftaran dan
memenuhi kelengkapan dokumen    maka Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) akan melakukan evaluasi kualifikasi. Selanjutnya

    pelaku usaha akan mengikuti proses pembuktian kualifikasi. Salah satu pembuktian yang dilakukan

    adalah menunjukkan surat izin usaha yang asli dan/atau fotokopi yang dilegalisir oleh pihak yang

    berwenang. Jika hasil pembuktian kualifikasi terdapat data atau dokumen yang meragukan, Pokja

    Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada penerbit dokumen misal ke Pelayanan Terpadu

    Satu Pintu (PTSP) atau Badan Pelayanan  Perizinan Terpadu (BP2T) setempat. Apabila hasil 

    klarifikasi dokumennya palsu maka penyedia dapat digugurkan dan dimasukkan dalam daftar hitam.

bPengumuman dan/atau undangan.    Undangan akan disampaikan untuk
calon peserta tender/daftar pendek seleksi yang dinyatakan lulus    rakualifikasi dan masuk daftar pendek. Pengumuman tender/seleksi pascakualifikasi merupakan    awal proses pemilihan.

 

c. Pendaftaran dan pengambilandokumen pemilihan.    Peserta melakukan pendaftaran dan mengunduh
Dokumen Tender/Seleksi melalui

    aplikasi SPSE.dPemberian penjelasan    Pemberian penjelasan mengenai tender
dilaksanakan secara online oleh Pokja
Pemilihan.
ePenyampaian dokumen penawaran    Peserta tender dapat menyampaikan
dokumen penawaran kepada Pokja Pemilihan.
fEvaluasi dokumen penawaran.    Selanjutnya Pokja Pemilihan akan
melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga.
gPenetapan dan pengumumanpemenang.    Setelah melakukan evaluasi, Pokja
Pemilihan akan mengumumkan pemenang tender melalui aplikasi

    SPSE.h. Sanggah.

Peserta yang memasukkan penawaran
dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik   atas penetapan pemenang kepada Pokja Pemilihan setelah pengumuman pemenang

disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA

dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Seperti yang telah disebutkan
diatas, untuk menjadi calon peserta tender maka pelaku usaha harus terlebih
dahulu melewati proses pelaksanaan kualifikasi     dimana salah satu tahapan
didalamnya adalah melakukan pendaftaran di LPSE. Untuk mendaftar sebagai
penyedia barang/jasa, pelaku usaha dapat mengakses website LPSE kota terdekat,
misalnya di LPSE DKI Jakarta melalui laman Proses Registrasi
Penyedia Baru – 1
.
Pelaku usaha tidak perlu khawatir bahwa akun penyedia tidak dapat digunakan
untuk mengikuti tender di kota lain karena akun tersebut dapat berlaku secara
nasional. Sehingga pelaku usaha tetap dapat mengikuti tender yang berbeda
domisili dari lokasi pendaftaran penyedia dilakukan. Untuk mendaftar menjadi
calon penyedia barang/jasa, maka pelaku usaha harus memenuhi beberapa
persyaratan, yaitu :

  1. Memilikiemail dari usaha yang dimiliki. Email ini digunakan untuk melakukanpendaftaran di website.
  2. Mengunduhdan mengisi form pendaftaran online secaralengkap (identitas perusahaan, izin usaha, pemilik, pengurus, dsb).
  3. Menyiapkanberkas/dokumen pelengkap, seperti :
    1. KTP Pelaku Usaha/Direksi/Direktur/Pejabat perusahaanyang berwenang.
    2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Izin JasaKonstruksi (IUJK), Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Izin usaha lain sesuaibidang masing-masing.
    3.  Tanda DaftarPerusahaan (TDP).
    4. Surat Keterangan Domisili Usaha (SITU).
    5. Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Akhir.
    6. Pengesahan akta yang diterbitkan oleh Kemenkumham(khusus PT).
    7. Formulir keikutsertaan yang telah diisi danditandatangani di atas materai.

Berkas yang sudah lengkap tersebut
dapat dibawa ke kantor unit LPSE pelaku usaha mendaftar untuk melakukan
verifikasi perusahaan. Setelah diverifikasi dan diterima, user id dan password
akan diaktifkan sehingga pelaku usaha dapat menjadi penyedia barang/jasa serta
mengikuti proses lelang elektronik yang ada di LPSE.

Nah Sobat KH, itulah penjelasan
mengenai syarat dan cara mengikuti tender proyek pemerintah. Cukup dengan
memiliki IUMK ternyata UMK sudah dapat mengikuti tender dengan nilai pagu
anggaran hingga Rp 15 miliar lho. Besarnya anggaran tersebut tentu membuat
Pokja Pemilihan akan memeriksa secara cermat para calon penyedia barang/jasa.
Salah satunya adalah izin usaha yang dimiliki. Penting bagi pelaku usaha untuk
memberikan legalitas yang sah kepada usaha yang dimiliki agar tidak masuk ke
daftar hitam karena jika masuk ke daftar hitam, UMK tidak bisa mengikuti
tender.

Kontrak Hukum dapat membantu Sobat
KH yang saat ini belum memiliki IUMK melalui jasa pembuatan izin usaha. Kontrak
Hukum menjamin Sobat KH akan mendapatkan legalitas usaha tanpa kendala. Lebih
lanjut Sobat KH bisa langsung mengunjungi laman https://kontrakhukum.com/services/iumk. Segera urus IUMK kalian ya agar
Sobat KH dapat menikmati keuntungan yang diberikan pemerintah untuk UMK salah
satunya adalah mengikuti tender dengan nilai miliaran. Apabila sobat KH
memiliki pertanyaan mengenai legalitas UMKM di Indonesia atau masalah hukum
lain, jangan ragu untuk hubungi Kontrak Hukum di 0821-2555-5332!

Mariska

Resident legal marketer and blog writer, passionate about helping SME to grow and contribute to the greater economy.