Skip to main content

Seperti yang diketahui, di Indonesia sendiri, sertifikat halal bukan lagi hanya soal keagamaan, tetapi juga merupakan kewajiban yang diatur secara hukum khususnya untuk beberapa kegiatan usaha.

Secara spesifik, kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP39/2021). Dimana salah satu kegiatan usaha yang diatur untuk wajib memiliki sertifikat halal adalah usaha penyembelihan hewan (Pasal 135 ayat (3) PP 39/2021).

Ya, per 17 Oktober 2024, seluruh kegiatan usaha penyembelihan hewan diwajibkan untuk telah memiliki sertifikat halal. Jika tidak, usaha penyembelihan hewan tersebut akan dikenakan sejumlah sanksi administratif seperti peringatan tertulis dan denda (Pasal 149 ayat (2) PP 39/2021).

Adapun untuk dapat memiliki sertifikat halal, terdapat beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha penyembelihan hewan. Apa saja? Simak penjelasan selengkapnya disini!

Ketentuan Sertifikat Halal untuk Usaha Penyembelihan Hewan

Menjelang Hari Raya Idul Adha, usaha penyembelihan hewan akan menjadi salah satu tempat dimana hewan-hewan ternak disembelih dan diproses menjadi produk daging yang siap dikonsumsi.

Sayangnya, mengutip dari food.detik.com, data dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencatat bahwa sebanyak 85 persen rumah potong hewan belum bersertifikasi halal.

Padahal dalam operasionalnya, rumah potong hewan harus memastikan bahwa proses penyembelihan dan pengolahan dilakukan sesuai dengan aturan dan syarat-syarat kehalalan yang ditetapkan.

Ya, seperti yang dijelaskan, rumah potong hewan termasuk dalam kategori produk jasa yang wajib memiliki sertifikat halal sebelum 17 Oktober 2024. Ketentuan ini telah diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Usaha penyembelihan hewan wajib untuk memiliki sertifikat halal sebab lokasi, tempat, dan alat untuk rumah potong wajib dipisahkan dengan yang tidak halal (haram). Artinya, harus dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis, serta bebas dari bahan tidak halal.

Misalnya, rumah potong hewan untuk sapi dan kambing tidak boleh dicampur satu ruangan dengan jasa penyembelihan babi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PP 39/2021.

Syarat Lokasi Usaha Penyembelihan Hewan yang Halal

Pasal 7 PP 39/2021 menjelaskan, dalam rangka mendapatkan sertifikat halal, maka pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan lokasi penyembelihan sebagai berikut:

  1. Terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal; 
  2. Dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan produk antar rumah potong; 
  3. Tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya; 
  4. Memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak halal; 
  5. Konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi; dan 
  6. Memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging. 

Syarat Tempat Usaha Penyembelihan Hewan yang Halal

Selain itu, pelaku usaha juga wajib memenuhi persyaratan tempat penyembelihan yang halal. Artinya, wajib dipisahkan antara bahan halal dan tidak halal. 

Adapun rincian tempat yang harus dipisah, antara lain sebagai berikut (Pasal 8 PP 39/2021): 

  1. Penampungan hewan; 
  2. Penyembelihan hewan; 
  3. Pengulitan; 
  4. Pengeluaran jeroan; 
  5. Rulang pelayuan; 
  6. Penanganan karkas; 
  7. Ruang pendinginan; dan 
  8. Sarana penanganan limbah. 

Syarat Alat Usaha Penyembelihan Hewan yang Halal

Kemudian, alat penyembelihan hewan  yang halal juga wajib memenuhi berbagai persyaratan, di antaranya (Pasal 9 PP 39/2021):

  1. Tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal; 
  2. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang haram dan tidak halal dalam pembersihan alat; 
  3. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan 
  4. Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagaimana Cara Mendapatkan Sertifikat Halal untuk Usaha Penyembelihan Hewan?

Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan sertifikat halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama secara daring dengan membawa berbagai dokumen persyaratannya.

Adapun dokumen pelengkap yang dimaksud meliputi: (Pasal 59 ayat (2) PP 39/2021)

  1. Data pelaku usaha, yang terdiri dari: Nomor Induk Berusaha (NIB). Perizinan berusaha lainnya (jika belum memiliki NIB, misalnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan sebagainya). 
  2. Nama dan jenis produk Harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal. 
  3. Daftar produk dan bahan yang akan digunakan, terdiri dari: bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong. 

Dokumen pengolahan produk, meliputi pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi dan distribusi. 

Demikian dapat diartikan bahwa Sistem JPH adalah suatu sistem yang terintegrasi disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur utamanya kehalalan bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal.

Apabila pelaku usaha telah mengajukan semua perizinan tersebut, maka pelaku usaha dapat melengkapi semua dokumen untuk mengajukan permohonan melalui Situs Halal BPJPH milik Kementerian Agama tersebut.

Sanksi Jika Usaha Penyembelihan Hewan Tak Bersertifikat Halal

Dalam hal ini, akan terdapat beberapa konsekuensi yang dapat menjerat usaha rumah potong hewan apabila belum memiliki sertifikat halal hingga tenggat tersebut. Beberapa konsekuensi yang dimaksud, antara lain:

  1. Rumah potong hewan terancam tidak boleh beroperasi; dan
  2. Hasil sembelihan juga terancam dilarang beredar.

Kontak KH

Demikian penjelasan mengenai ketentuan sertifikat halal untuk usaha penyembelihan hewan. Sertifikat halal sangat penting terhadap kelangsungan dan peningkatan profit bisnis mengingat hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan konsumen, terutama umat Muslim. Ya, sertifikat halal memberikan jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang haram atau najis, dan diproses dengan cara yang sesuai ajaran Islam.

Tunggu apalagi? Segera urus sertifikat halal sebelum 17 Oktober 2024! Untuk mempermudahnya, kamu bisa hubungi Kontrak Hukum yang dapat membantu memenuhi dokumen legalitas usaha seperti NIB, NPWP, IUMK, dan SIUP sebagai syarat pembuatan sertifikat halal.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi Layanan KH – Sertifikat Halal. Jika masih ada pertanyaan lainnya seputar pengurusan sertifikat halal dan dokumen legalitas lainnya, jangan ragu untuk konsultasikan dengan kami secara gratis di  Tanya KH ataupun melalui Direct Message (DM) ke Instagram @kontrakhukum. 

Konsul Gratis