Skip to main content

Belakangan, viral kasus penganiayaan terhadap seorang anak balita dari selebgram bernama Aghnia Punjabi oleh suster pengasuh yang merawat anak tersebut sehari-hari. Kejadian itu dibagikan Aghnia melalui akun Instagramnya.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto membeberkan, penganiayaan itu terjadi di rumah Aghnia, Perum Permata Jingga, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Kamis (28/3/2024).

Pelaku berinisial IPS pun berhasil ditangkap di rumah orang tuanya di Kompleks Perumahan Permata Jingga di Malang pada Jumat (29/3/2024) dan langsung ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan.

Pasca ditetapkan sebagai tersangka, belakangan ini diketahui bahwa lembaga penyalur suster, yakni Val The Consultant Indonesia beroperasi tanpa memiliki perizinan berusaha. Kok bisa? Simak penjelasan selengkapnya pada artikel berikut ini.

Yayasan Penyalur Suster Anak Aghnia Tak Punya Izin

Imbas kasus penganiayaan yang dilakukan suster Indah alias IPS, kini identitas agen penyalur terungkap. Ternyata, pihak agen penyalur bernama Yayasan Val The Consultant Indonesia belum memiliki izin beroperasi.

Hal itu sebagaimana diungkap oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, pada Minggu (31/3/2024). Ia menyebut, saat ini proses perizinan yayasan tersebut dinyatakan belum lengkap.

Anwar menceritakan kronologis permohonan perizinan Val The Consultant Indonesia yang awalnya mengajukan perizinan berusaha di bidang jasa aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga (KBLI 78103).

Perizinan pun telah dilakukan verifikasi dokumen pada Januari 2024. Tim Kemnaker didampingi perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya melakukan verifikasi lapangan pada 28 Februari 2024 sampai 1 Maret 2024.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, masih terdapat kekurangan dokumen yang harus diperbaiki, salah satunya belum dicantumkannya kode KBLI 78103 dalam Akta Pendirian. Izin pun tidak dapat diterbitkan sebelum Akta Pendirian diubah.

“Serta dokumen lainnya yang belum sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Izin dapat diterbitkan apabila kekurangan dokumen dapat dilengkapi,” lanjut Anwar.

Padahal Val The Consultant Indonesia berdiri sejak 2012. Yayasan tersebut merupakan layanan konsultan resmi dan manajemen rekrutmen profesional pengasuhan anak, pekerja rumah tangga dan driver.

Atas kasus ini, Anwar menyebut pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Perizinan Berusaha Lembaga Penyalur PRT

Saat ini, pengaturan utama terkait dengan perizinan berusaha lembaga penyalur PRT diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Permenaker 6/2021).

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa aktivitas lembaga penyalur PRT ini tergolong sebagai aktivitas usaha dengan KBLI 78103 (Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga) dengan tingkat risiko menengah tinggi.

Berangkat dari KBLI tersebut, dapat diketahui bahwasanya persyaratan utama pendirian lembaga penyalur PRT ini adalah berbentuk badan usaha (Hal. 37 Lampiran I Permenaker 6/2021).

Atas hal tersebut, maka suatu lembaga penyalur PRT harus memiliki bentuk usaha seperti halnya Commanditaire Vennootschap (CV), Firma, atau Perseroan Terbatas (PT).

BACA JUGA: Mudah! Begini Cara Cek NIB Online dan Prosedur Daftarnya

Lebih lanjut, perizinan berusaha yang diperlukan untuk operasional bisnis lembaga penyalur PRT tersebut adalah:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
  2. Sertifikat Standar dari Online Single Submission (OSS).

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Khusus untuk pengurusan Sertifikat Standar, hal ini harus diurus pelaku usaha paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha lembaga PRT beroperasi.

Apa Sanksi Bila Tak Memenuhi Perizinan Berusaha Penyalur PRT?

Kemnaker juga memiliki kewenangan untuk turut serta dalam kegiatan pengawasan atas kelengkapan perizinan berusaha dari tiap-tiap lembaga penyalur PRT.

Dalam hal ini, lembaga penyalur PRT yang diketahui beroperasi tanpa perizinan berusaha yang lengkap dapat terancam dengan sejumlah sanksi administratif. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga .

Adapun ketentuan sanksi administratif yang dimaksud dapat berupa:

  1. Peringatan tertulis;
  2. Penghentian sementara atau sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
  3. Pencabutan izin;
  4. Denda administratif.

Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku usaha lembaga penyalur PRT untuk mengurus perizinan berusaha yang diperlukan sebelum untuk mengoperasikan usahanya tersebut.

Kontak KH

Sobat KH ingin mendirikan usaha lembaga penyalur PRT tapi bingung cara urus perizinan berusahanya? Serahkan saja pengurusannya kepada Kontrak Hukum.

Kami adalah one-stop-shop yang telah dipercaya oleh ribuan pelaku usaha dan perusahaan di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pendirian usaha, seperti badan usaha dan perizinan berusaha.

BACA JUGA: Kriteria UMKM Menurut Peraturan Baru

Dijamin aman dan mudah karena akan ditangani langsung oleh ahli profesional berpengalaman sehingga menghindarkan bisnismu dari segala bentuk pelanggaran dan sengketa akibat perizinan di kemudian hari.

Untuk informasi layanan silakan kunjungi laman Layanan KH – Memulai Usaha. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, konsultasikan saja terlebih dahulu secara gratis di Tanya KH ataupun melalui direct message (DM) ke Instagram @kontrakhukum.

Mariska

Resident legal marketer and blog writer, passionate about helping SME to grow and contribute to the greater economy.

Konsul Gratis