*Harga Belum Termasuk PPN
Start your business successfully and confidently!
There are two important things that a business needs in order to scale up: market access and capital access. However, to get both access requires business legality documents such as NIB, Deed of Establishment, SK Kemenkumham, NPWP, IUMK, and Intellectual Property Rights (IPR). Contract Law provides solutions for those who want to scale up their business.
Business Identification Number
NIB or Business Identification Number is the identity of business actors issued by the OSS institution. After having an NIB, business actors can apply for a Business License and Commercial or Operational License in accordance with their respective fields of business. This NIB consists of a 13-digit number that also records an electronic signature and is equipped with a security.
The function of NIB is not only as an identity, but also applies as a Company Registration Certificate (TDP), Import Identification Number (API), and Customs Access for companies conducting import-export activities. By taking care of NIB, your business will be guaranteed legality and it will be easier to grow your business.
| Paket | Notaris Jakarta | Notaris Non Jakarta |
|---|---|---|
| NIB OSS (Online Single Submission – Business Permit) Badan Usaha (dibawah 5M) – UPDATE OSS – NIB – Sertifikat Standar | 1.990.000 | 1.490.000 |
| NIB + OSS (Online Single Submission – Business Permit) Badan Usaha (diatas 5M) – UPDATE OSS – NIB – Sertifikat Standar | 1.990.000 | 1.990.000 |
- Bagi para pelaku usaha yang berbentuk badan tentunya memerlukan SK Kemenkumham, Akta dari Notaris, NPWP Badan Usaha dan Data pribadi Direktur atau pimpinan perusahaan sebagai persyaratan untuk memiliki NIB. Untuk pelaku perorangan, hanya membutuhkan KTP dan NPWP sebagai syarat untuk memiliki NIB.
- Akta Notaris
- Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM
- Data Pribadi Pimpinan Perusahan
- NPWP Perusahaan
- Surat Keterangan Domisili (Surat Sewa/IMB)
Getting to know the Business Identification Number (NIB)
Things to look out for when getting NIB
Please note that OSS has been integrated with several other Ministry systems, such as DG AHU (Ministry of Law and Human Rights) and KSWP (DG Tax). To expedite the registration process, make sure:
- Description of the purpose and objectives in the company’s articles of association in accordance with the 2020 Indonesian Standard Industrial Classification or KBLI 2020.
- The place of business has a Location Permit, Aquatic Location Permit, Environmental Permit and IMB
- The tax report of the owner or person in charge of the company is in order
- Business activities that are carried out have no impact on the environment or if included in business activities that have an impact on the environment, must have an environmental impact analysis.
If NIB and Business License have been obtained, then business activities will become easier and smoother. So that any problems related to permits can be resolved properly without any obstacles.
What are the benefits of having an NIB?
NIB is the basic legality for businesses to develop their business. By having NIB, business actors can easily get capital injections from both investors and banks. In addition, with the NIB, business actors can take care of other licenses such as Edar License, TDPSE, PIRT, Halal Certification, etc.
Who is required to have an NIB?
Local and foreign businesses that operate in Indonesia
Individual Micro Business License
The government has stipulated Presidential Regulation No. 98/2014 on licensing for micro and small enterprises (IUMK) which aims to provide legal certainty and a means of empowerment for Micro and Small Enterprises (MSEs) in developing their businesses. IUMK procedures are simpler, easier, and faster, which is beneficial for business actors.
*Harga Belum Termasuk PPN
Izin usaha mikro kecil atau sering disingkat dengan IUMK adalah surat legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil. IUMK ini terdiri dari naskah satu lembar dan memberikan payung hukum.
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kriteria usaha mikro dan kecil dibagi berdasarkan jumlah kekayaan dan omzetnya.
- Untuk usaha mikro, jumlah kekayaan paling banyak Rp50 juta dan omzet tahunan paling banyak Rp300 juta.
- Sedangkan untuk usaha kecil, jumlah kekayaan berkisar antara Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta dan omzet tahunan berkisar antara Rp300 juta sampai dengan Rp2,5 miliar.
- Surat pengantar dari RT atau RW yang terkait dengan lokasi usaha.
- Fotokopi KTP.
- Fotokopi Kartu Keluarga.
- Pas foto warna berukuran 4×6 sebanyak 2 lembar.
- Formulir IUMK yang telah diisi, meliputi nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat, kegiatan usaha, sarana usaha, dan jumlah modal usaha.
What are the Advantages of Individual Micro Business (IUMK)?
Protection and Certainty
Get certainty and protection in doing business in the location that has been determined
Business Assistance
Receive assistance for business development
Ease of Access to Financing
Easy access to financing from bank and non-bank financial institutions
Ease of Empowerment
Receive convenience in empowerment from the government, local government, and/or other institutions.
Opportunity to expand business by becoming a taxpayer
Owning a micro and small business license also encourages business owners to be tax-conscious. As we know, the government reduced the Final Income Tax rate from 1% to 0.5%. Those who are taxpayers are those who have a business with a turnover of up to IDR4.8 billion per year. This is expected to provide opportunities for micro and small business actors to develop their businesses so that they can bring benefits to their business progress.
Taxpayer Identification Number
Corporate NPWP is a taxpayer identification number issued by the Directorate General of Taxes (DGT) for all corporate taxpayers, companies, and institutions that have income in the territory of Indonesia, as a taxpayer identity to obtain rights and carry out corporate tax obligations.
With an NPWP, you can easily take care of business administration requirements. For example, in applying for bank loans, making a Trade Business License (SIUP), making a bank statement, making a passport, purchasing investment products, applying for capital loans, and so on.
| Paket | Notaris Jakarta | Notaris Non Jakarta |
|---|---|---|
| NPWP Perusahaan Buat baru / update | 990.000 | 890.000 |
*Harga Belum Termasuk PPN
Tidak semua badan usaha wajib memiliki NPWP Badan. Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, ada beberapa persyaratan NPWP Badan Usaha yang sesuai perundang-undangan bidang perpajakan, seperti:
- Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Wajib Pajak Badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai peraturan, termasuk bentuk kerjasama operasi (Joint Operation).
Ketika Anda ingin mendaftarkan NPWP Badan, maka Anda harus memahami terlebih dulu jenis-jenis NPWP Badan. Di mana, NPWP Badan Usaha dibagi 3 (tiga) kategori perusahaan, yaitu badan usaha berorientasi laba, badan usaha yang tidak berorientasi laba, dan badan usaha operasi kerja sama. Di mana, ketiga kategori perusahaan ini memiliki persyaratan berbeda ketika ingin mendapatkan NPWP Badan Usaha atau Perusahaan:
1. Badan Usaha Berorientasi Laba (Profit-Oriented)
Wajib Pajak Badan termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berorientasi pada laba (profit), syarat pendaftaran NPWP adalah:
- Fotokopi akta atau dokumen pendirian dan perubahan usaha bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat untuk bentuk usaha tetap.
- Fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus. Jika penanggung jawab Badan Usaha adalah WNA atau Warga Negara Asing, maka harus mempersiapkan fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah (minimal Lurah atau Kepala Desa).
- Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah minimal Lurah atau Kepala Desa atau bukti pembayaran listrik.
2. Badan Usaha Tidak Berorientasi Laba (Non profit Oriented)
Untuk Wajib Pajak Badan yang tidak berorientasi laba seperti yayasan, institut, atau perusahaan asosiasi, dokumen yang disyaratkan hanya berupa fotokopi KTP salah seorang pengurus badan dan surat keterangan domisili dari pengurus RT/RW.
3. Badan Usaha Operasi Kerjasama (Joint Operation)
Untuk Wajib Pajak badan berbentuk operasi kerjasama (Joint Operation), dokumen yang disyaratkan adalah:
- Fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akta Pendirian sebagai bentuk kerjasama.
- Fotokopi NPWP masing-masing anggota bentuk operasi kerjasama yang diwajibkan memiliki NPWP.
- Fotokopi Kartu NPWP Pribadi salah seorang pengurus perusahaan anggota bentuk operasi kerjasama. Sedangkan jika penanggung jawabnya adalah WNA, maka dibutuhkan fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah.
- Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan instansi berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Daerah.
Advantages of Having a Taxpayer Identification Number (NPWP)
Simplify Business Administration
With an NPWP, you can easily take care of business administration requirements. For example, in applying for bank loans, making a Trade Business License (SIUP), making a bank statement, making a passport, purchasing investment products, applying for capital loans, and so on.
Ease of Tax Restitution
Restitution is the payment of tax in excess of the due amount. This incident often occurs in some taxpayers. If this happens, you’ll want to reclaim the excess money paid. Now, if you already have an NPWP, then you can go to the tax office to collect it. However, if you do not have an NPWP, then you are not allowed to process the collection, because ownership of an NPWP is the main requirement in handling tax refunds.
Ease of Filing for Tax Deduction
Each taxpayer has a different level of financial capability. This condition greatly affects a business in terms of tax payments. Now, by having an NPWP, taxpayers are allowed to submit their objections regarding the amount of tax that must be paid.
Simplify Credit Application
When you want to expand your business, you need additional capital, one of which is by applying for credit. NPWP is one of the requirements for applying for credit to banks or financial institutions. By having an NPWP, the credit application process becomes easier, because the bank can see your track record in paying its tax obligations.
Taxable Entrepreneur
Taxable Entrepreneurs or PKP are individual or corporate taxpayers who deliver Taxable Goods (BKP) and/or Taxable Services (JKP) in accordance with Law Number 42 Year 2009.
Taxable Entrepreneurs (PKP) are entrepreneurs who carry out activities of delivering goods and services. In this case, the goods and services in question are Taxable Goods (BKP) and Taxable Services (JKP). These goods and services fall into the class of taxable items, in accordance with the regulations of the VAT Law. A businessman can be declared as a PKP when he has a gross income or turnover for a year that has reached IDR 4.8 billion.
Pengusaha secara pribadi maupun badan harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) apabila omzet usahanya dalam 1 tahun telah mencapai lebih dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Pengusaha Kena Pajak adalah Orang Pribadi/Badan yang melakukan kegiatan dalam usahanya, meliputi :
- Menghasilkan BKP
- Melakukan usaha JKP
- Mengimpor atau mengekspor BKP
- Melakukan usaha perdagangan
- Memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean
- Memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur atau Pemilik Usaha
- Fotokopi NPWP perusahaan
- Fotokopi NPWPD dan TDP
- Fotokopi SITU dan SIUP
- Fotokopi akta pendirian perusahaan
- Surat kuasa bermaterai jika pengurusan pengajuan PKP dilimpahkan ke orang lain selain direktur atau pimpinan.
- Mengisi formulir pengajuan PKP.
Why Taxable Entrepreneur (PKP)?
Rights obtained when becoming a taxable person
As a taxable person, you will have the following rights:
- Crediting input tax or purchase tax in transactions of Taxable Goods or Taxable Services.
- Submit a restitution request, if the input tax is greater than the output tax.
- Submit compensation for excess tax experienced, based on reports and bookkeeping prepared in accordance with actual circumstances.
Advantages of becoming a taxable person
Here is a list of the benefits and rights as a taxable person:
- Taxpayers with PKP status can show that their business management is carried out legally and runs well.
- The company’s credibility in the industry can be clearly seen because the PKP status indicates that you carry out your tax obligations in an orderly manner.
- Opportunities for cooperation with big businesses are wide open. Especially the opportunity to conduct transactions with government treasurers and participate in auctions held by the government.
- Can increase production efficiency because economically, the burden of production and investment in the BKP/JKP owned will be borne by the end consumer. This means that economic stability will be more assured and financial circulation will be healthier.
Apapun masalah legalitas anda,
Sales Konsultan kami siap membantu!
Chat kami melalui WhatsApp yang telah terintegrasi dengan berbagi channel, dan nikmati layanan legal tercepat dan terpercaya di Indonesia.
