Fast and Professional Company NPWP Preparation Services
Get your company's NPWP with a simple and fast process. Ensure your business tax legality is met without hassle and start operations with peace of mind!
Company Tax Identification Number (NPWP)
A company NPWP is a number that must be owned by an entrepreneur to facilitate him in managing tax administration. Through this NPWP, entrepreneurs can more easily obtain their rights and obligations to pay corporate taxes.
Why is it necessary to make a Company NPWP?
Requirements for Making a Business License
The company’s NPWP is required as one of the required documents in making a Trade Business License. Every company is required to pay taxes, so if it does not have an NPWP, the process of obtaining legality will be hampered.
Setting up a Bank Account
If you want to set up a bank account in the name of a company, you will be asked to attach an NPWP. This is one way to prevent money laundering.
As a Credit Application Requirement
Almost all credit activities require NPWP requirements, ranging from credit cards, Unsecured Credit (KTA), business capital loans, and so on. Thus, if you already have a company NPWP, the credit application process is easier because the bank can see the customer’s track record in paying tax obligations.
Filing for Tax Restitution and Deduction
The company is allowed to file its objection regarding the amount of tax to be paid if it feels there is an error or objection. One of the requirements for filing this objection is that an NPWP is required. In addition, NPWP is also useful for submitting restitution or tax overpayments from the supposed amount. The NPWP is one of the main requirements for processing tax refunds or taking back excess money paid.
Our Services
Business Entity
Licensing & Taxation
Intellectual Property
Digital Assistant
NPWP Preparation Cost
| Paket | Notaris Jakarta | Notaris Non Jakarta |
|---|---|---|
| NPWP Perusahaan Buat baru / update | 990.000 | 890.000 |
*Harga Belum Termasuk PPN
- Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Wajib Pajak Badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai peraturan, termasuk bentuk kerjasama operasi (Joint Operation).
1. Badan Usaha Berorientasi Laba (Profit-Oriented)
Wajib Pajak Badan termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berorientasi pada laba (profit), syarat pendaftaran NPWP adalah:
- Fotokopi akta atau dokumen pendirian dan perubahan usaha bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat untuk bentuk usaha tetap.
- Fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus. Jika penanggung jawab Badan Usaha adalah WNA atau Warga Negara Asing, maka harus mempersiapkan fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah (minimal Lurah atau Kepala Desa).
- Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah minimal Lurah atau Kepala Desa atau bukti pembayaran listrik.
2. Badan Usaha Tidak Berorientasi Laba (Non profit Oriented)
Untuk Wajib Pajak Badan yang tidak berorientasi laba seperti yayasan, institut, atau perusahaan asosiasi, dokumen yang disyaratkan hanya berupa fotokopi KTP salah seorang pengurus badan dan surat keterangan domisili dari pengurus RT/RW.
3. Badan Usaha Operasi Kerjasama (Joint Operation)
Untuk Wajib Pajak badan berbentuk operasi kerjasama (Joint Operation), dokumen yang disyaratkan adalah:
- Fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akta Pendirian sebagai bentuk kerjasama.
- Fotokopi NPWP masing-masing anggota bentuk operasi kerjasama yang diwajibkan memiliki NPWP.
- Fotokopi Kartu NPWP Pribadi salah seorang pengurus perusahaan anggota bentuk operasi kerjasama. Sedangkan jika penanggung jawabnya adalah WNA, maka dibutuhkan fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah.
- Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan instansi berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Daerah.
What are the Requirements for Making a Company NPWP?
The requirements for making a company NPWP will certainly be different from an individual NPWP. Launching from the official website of the Directorate General of Taxes, here are the complete requirements:
- Formed as a business entity
- Have a Business Identification Number (NIB)
- Clarity of company activities
- Attach supporting documents such as a company NPWP application letter, a photocopy of the Business Establishment Deed and its amendments if any, a photocopy of NIB, a photocopy of the ID card of the President Director or Company Management, and a power of attorney if the registration process is carried out by another party.
FAQs About Making a Company NPWP
What are the Consequences of Not Having a Company NPWP?
If a business entity does not have a company NPWP, it will face several consequences such as not being able to conduct banking transactions, not being able to participate in auctions or tenders, not being able to submit tax invoices, tax fines and sanctions, and limited access to tax facilities.
What's the Difference between Personal NPWP and Company NPWP?
Company NPWP is only owned by business entities or companies engaged in a particular field. While personal NPWP is owned by individual taxpayers, such as employees, entrepreneurs, civil servants, business people, and so on.
Are Individual PTs Also Required to Have a Company NPWP?
No, individual PTs are required to have an individual NPWP, not a company NPWP. An individual NPWP is a mandatory document that must be obtained by PT businesses as it relates to tax administration aspects.
Our Services
Intellectual Property
Digital Assistant
Terpercaya
Kami telah dipercaya oleh banyak pelaku usaha untuk membantu usaha mereka. Tim ahli legal kami memiliki kemampuan dan kapasitas terbaik untuk membantu urusan legal Anda.
Termudah
Kami mengedepankan penggunaan teknologi terbaru untuk mencapai efisiensi dan akurasi dalam memberikan layanan legal sesuai kebutuhan mereka, secara online..
Tercepat
Dengan teknologi terbaru yang diterapkan, Kontrak Hukum dapat menyediakan layanan legalitas tercepat dengan rata-rata SLA hanya kurang dalam 48 jam.
Dipercaya lebih dari 5676+ usaha di Indonesia * * *
diliput oleh
partner kami
Apapun masalah legalitas anda,
Sales Konsultan kami siap membantu!
Chat kami melalui WhatsApp yang telah terintegrasi dengan berbagi channel, dan nikmati layanan legal tercepat dan terpercaya di Indonesia.
