Tanya Jawab

Perseroan Terbatas (PT) memiliki kelebihan di mana harta kekayaan pribadi pemegang saham dipisahkan dari harta perusahaan, sehingga dalam hal terjadi kerugian atau kebangkrutan hanya akan melibatkan harta sebatas yang disetorkan dalam bentuk kepemilikan saham. Berbeda halnya dengan CV, yang dapat meminta pertanggungjawaban hingga harta pribadi pemilik bila perusahaan mengalami kerugian. Anda dapat mengkonsultasikan lebih lanjut terkait hal ini dengan lawyer kami di info@kontrakhukum.com
Melalui layanan virtual office di KontrakHukum, Anda dapat dengan mudah mendirikan PT tanpa memiliki domisili tetap.
Tidak, kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.43 Tahun 2011, yang mengatakan bahwa perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memakai nama perseroan dalam bahasa Indonesia. Sehingga apabila tetap menggunakan nama asing, konsekuensinya nama tersebut bisa ditolak menteri.
  • Badan Usaha Berbadan Hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi;
  • Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum, seperti Persekutuan Komanditer (CV), Perkumpulan/Asosiasi, atau Firma
a. Adanya harta kekayaan yang terpisah, artinya apabila di kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi perseroan tersebut, maka tanggung jawab harta kekayaan semata-mata pada harta kekayaan yang ada pada perseroan. b. Adanya tujuan tertentu, yang bergerak dalam bidang usaha dan pemakaian nama secara sah oleh perseroan. c. Adanya organisasi yang teratur, yang bertindak untuk melakukan perbuatan hukum sesuai yang tertuang didalam Anggaran Dasar perseroan.
  • Adanya harta kekayaan yang terpisah, artinya apabila di kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi perseroan tersebut, maka tanggung jawab harta kekayaan semata-mata pada harta kekayaan yang ada pada perseroan.
  • Adanya tujuan tertentu, yang bergerak dalam bidang usaha dan pemakaian nama secara sah oleh perseroan.
  • Adanya organisasi yaang teratur dan dapat bertindak untuk melakukan perbuatan hukum sesuai yang tertuang di dalam Anggaran Dasar perseroan.
  • Pertama, kemudahan melakukan transformasi bisnis. Misalnya suatu perusahaan memiliki aset berupa tanah dan akan dialihkan ke pihak lain. Karena PT terdiri atas saham maka untuk menguasai tanah tadi salah satu caranya adalah dengan membeli saham perusahaan tersebut.
  • Kedua, alasan perpajakan. Misalnya seseorang memiliki tiga bisnis yang berbeda dimana ketiganya memberikan jumlah penghasilan tertentu. Jika penghasilannya dihitung sebagai penghasilan perorangan, maka pajak yang harus dibayarkan akan lebih besar dibandingkan bila dia membuat PT yang berbeda untuk masing-masing usahanya tersebut.
  • Ketiga, harus membuat PT karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan usaha tertentu. Misalnya saat ini untuk membuat perusahaan pinjam-meminjam berbasis teknologi maka harus membuat badan usaha berbadan hukum. Dalam hal ini maka pilihannya adalah membuat PT.
  • Di dalam PT terdapat pemisahan harta antara harta milik pribadi dengan harta perusahaan, kemudian terdapat pembagian tugas yang jelas karena sudah ada organ PT yang memiliki fungsi masing-masing
  • Di dalam CV tidak terjadi pemisahan harta, dan pembagian peran serta tanggung jawab hanya terbagi menjadi sekutu aktif dan sekutu pasif saja

Tahap-tahap pembuatan PT dapat kami kelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Para Pendiri mulai mempersiapkan data-data perusahaan berupa

  • Nama PT (minimal terdiri atas 3 suku kata dalam Bahasa Indonesia)
  • Tempat dan Kedudukan
  • Kegiatan Usaha
  • Struktur Modal (terbagi atas Modal Dasar dan Modal Disetor/Ditempatkan, dengan minimal Modal Dasar adalah diatas Rp 50.000.000,- dan minimal Modal Disetor/Ditempatkan adalah 25% dari total Modal Dasar))
  • Komposisi Pemegang Saham (minimal 2 pemegang saham, bias berbentuk badan usaha atau perseorangan/individu)
  • Susunan Pengurus (minimal 1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris)

b. Tahap Pendirian

Setelah melengkapi data-data yang dibutuhkan, Notaris akan melakukan proses pembuatan Draft Minuta Akta, dimana Draft yang telah disepakati akan ditandatanganani oleh Para Pendiri dan diproses pengesahan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

c. Tahap Pengurusan Perizinan

Ketika suatu badan usaha sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Kemenkumham, artinya badan usaha Anda sudah sah berdiri. Selanjutnya, yang perlu diurus adalah perizinan standar dengan urutan pengurusan pada umumnya yaitu:

  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Nomor Induk Berusaha (NIB)
  • Izin Usaha atau Izin Komersial

-untuk poin NIB dan Izin Usaha/Izin Komersial akan diproses melakukan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai pengganti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

  • Mempersiapkan Nama (minimal 3 kata dalam Bahasa Indonesia)
  • Tempat dan Kedudukan (harus di lokasi perkantoran)
  • Maksud dan Tujuan Usaha (pemilihan bidang usaha sesuai KBLI)
  • Menentukan Komposisi Pemegang Saham (minimal 2 pemegang saham)
  • Menentukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris (Pengurus) – dengan ketentuan minimal terdiri dari 1 Direktur dan 1 Komisaris
  • Pengurusan perizinan terkait seperti NPWP, Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang saat ini sudah dipermudah melalui sisem Online Single Submission (OSS)

Belum ada Pertanyaan Terkait

Lihat semua Pertanyaan
Showing 1 to 10 of 77 entries