Tanya Jawab

Perjanjian kerja dapat berakhir apabila “ada keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja”
Namun sebaiknya dilakukan setelah Pekerja mendapat surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut

Komunikasi melalui email atau Whatsapp sifatnya adalah korespondensi yang tidak melahirkan hubungan hukum antara para pihak. Pekerja Freelance tetap harus memiliki suatu kontrak kerja terlebih dahulu dengan pemberi kerja agar jelas ruang lingkup pekerjaan serta hak dan kewajiban. Apabila di awal kerjasama sudah ada kontrak kerja dalam periode waktu tertentu, maka instruksi lanjutan atas detail pekerjaan dapat dilakukan via email atau Whatsapp.

Karena OL sifatnya adalah kesepakatan awal, seharusnya apa yang disepakati di OL tertuang juga di dalam kontrak kerja. Jika ada perbedaan atau hal-hal diluar kesepakatan, maka para pihak harus membicarakan hal tersebut agar terjadi kesepakatan.

Untuk menjadi perhatian bahwa kontrak kerja-lah yang melahirkan hubungan hukumdan menjadi acuan kerjasama antara pekerja freelance dan pemberi kerja, oleh karena itu jika ada hal yang tidak disepakati dalam perjanjian harus segera dibicarakan antara para pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

Tidak cukup, karena SPK hanya bersifat seperti MoU. SPK belum dapat dikatakan melahirkan suatu hubungan hukum karena SPK hanya sebagai bentuk persetujuan awal saja dan tidak mengantu ketentuan-ketentuan dalam kerjasama secara jelas.

Pekerja freelance tetap harus membuat perjanjian kerjasama setelah SPK disetujui agar menjadi jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak

PKB dapat disepakati oleh pengusaha dengan beberapa serikat pekerja/serikat buruh. Para serikat pekerja/serikat buruh tersebut menentukan perwakilannya untuk berunding dengan pengusaha.
Hanya boleh ada satu perjanjian kerja bersama di dalam satu perusahaan, yang berlaku untuk seluruh pihak.

PKWT ini hanya boleh dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam hal PKWT dilakukan melebihi waktu 3 (tiga) tahun, maka demi hukum perjanjian kerja tersebut menjadi PKWTT.

Apabila harassment telah menyerang kehormatan/nama baik karyawan,
maka dapat mengadukannya kepada polisi atas dugaan penghinaan.

Selain itu dapat melakukan perundingan bipartit atau melaporkan ke instansi setempat yang menangani urusan ketenagakerjaan.

Upah pokok tidak boleh dicampur atau dianggap all-in dengan upah lembur.
Ketentuan jam kerja menurut UU ketenagakerjaan yaitu

  1. tujuh jam sehari dan 40 jam seminggu untuk enam hari kerja dalam satu minggu; atau
  2. delapan jam sehari dan 40 jam seminggu untuk lima hari kerja dalam satu minggu.

Sehingga kalau lebih dari jam yang diatur, maka pengusaha wajib membayarkan upah lembur.
Pengusaha yang tidak membayarkan uang lembur dapat dikenakan sanksi.

Surat pernyataan bukan merupakan akta otentik, melainkan akta yang ditandatangani di bawah tangan.

Surat pernyataan hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang menandatanganinya.

Selain itu, surat pernyataan bukan merupakan perjanjian atau kesepakatan jika di dalamnya tidak terdapat perikatan jenis apa pun. Digunakannya meterai pada surat pernyataan pun hanya memiliki konsekuensi terhadap bea meterai (pajak).

Seandainya pihak perusahaan memasukkan isi surat pernyataan tersebut ke dalam perjanjian kerja, maka baru berlakulah ketentuan mengenai perjanjian timbal balik yang masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi pretasi secara timbal balik.

Pemotongan upah oleh pengusaha untuk denda, ganti rugi, dan/atau uang muka upah dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau peraturan kerja bersama.

Jumlah keseluruhan pemotongan upah tersebut paling banyak 50 persen dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja/buruh.

Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda, besaran denda, dan penggunaan uang denda selanjutnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Sehingga apabila hal itu diatur, maka pemotongan gaji karena denda, dapat dilakukan.

Belum ada Pertanyaan Terkait

Lihat semua Pertanyaan
Showing 1 to 10 of 50 entries