Tanya Jawab

Modal PT sama dengan modal usaha yang memiliki klasifikasi dan syarat & ketentuan berdasarkan Undang-Undang. Modal PT terbagi menjadi Modal Dasar dan Modal Disetor/Ditempatkan.

Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), minimal modal dasar suatu PT adalah Rp 50.000.000,-. Sedangkan minimal Modal Disetor/Ditempatkan adalah 25% dari Modal Dasar.

Penentuan modal menjadi penting bagi suatu badan usaha karena akan menentukan usaha Anda masuk ke dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau Besar, yang nantinya akan berkaitan dengan pengurusan perizinan PT tersebut.

Organ PT terdiri dari 3 yaitu:

  • Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) – sebagai organ tertinggi dalam suatu PT dalam pengambilan keputusan
  • Dewan Komisaris – menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja anggota Direksi
  • Direksi – menjalankan fungsi pelaksana kegiatan operasional dan merupakan wakil perusahaan di dalam dan di luar
  • Harta pribadi lebih aman karena terjadi pemisahan harta pribadi dengan harta perusahaan
  • Mudah mengalihkan kepemilikan berupa saham yaitu:
  • Hanya sebatas porsi saham saja
  • Mudah untuk memindah tangankan
  • Tidak ada batasan waktu
  • Lebih mudah memperoleh dana dalam jumlah besar
  • Investor lebih percaya dengan perusahaan yang sudah memiliki PT
  • Bebas beraktivitas bisnis
  • Amanat dari undang – undang
  • Pemakaian nama PT dilindungi dari UU
  • Legimitasi dari Pemerintah
  • Lebih bonafide dan profesional

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyesuaian CV menjadi PT:

  • Menyelesaikan terlebih dahulu perikatan yang telah terjadi antara para pengurus CV dengan pihak ketiga;
  • Menyesuaikan Anggaran Dasar CV. Hal ini karena pada Anggaran Dasar CV tidak ada ketentuan mengenai Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor. Sedangkan untuk menjadi PT harus memenuhi ketentuan mengenai Modal Dasar PT, yakni minimal Rp. 51.000.000 (lihat Pasal 32 ayat [1] UUPT), dan 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh (lihat Pasal 33 ayat [1] UUPT). Dengan demikian, Anggaran Dasar CV harus disesuaikan dengan ketentuan tersebut. Dan setiap pesero CV yang akan menjadi pendiri PT harus mengambil bagian saham pada saat PT didirikan (lihat Pasal 7 ayat [2] UUPT);
  • Membuat Akta Pendirian yang akan dibantu oleh Notaris, yang mana akan memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT (lihat Pasal 7 ayat [1] jo. Pasal 8 ayat [1] UUPT);
  • Dalam hal para pendiri hendak mengikutsertakan segala perbuatan hukum yang terjadi saat badan usaha tersebut masih berbentuk CV ke dalam PT yang akan didirikan, sehingga perbuatan hukum tersebut mengikat PT yang baru didirikan, maka Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) pertama harus secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya (lihat Pasal 13 ayat [1] UUPT).

Dalam rangka membuat badan usaha

  1. Data Pemegang Saham:
    1. Jika Perorangan:
      • KTPN
      • PWP
    2. Jika Badan Usaha:
      • Data Perusahaan: Akta Pendirian dan Perubahannya
      • NPWP
      • Surat Keterangan Domisili Usaha
  2. Data Direksi dan Dewan Komisaris
  3. Melengkapi form Pendirian Badan Usaha, seperti: skema permodalan, penentuan bidang usaha, susunan kepemilikan saham, dan lain-lain

Pemegang Saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki. Sedangkan kalau CV, Persero Aktif dapat bertanggung jawab sampai ke harta pribadi

Boleh. Disesuaikan dengan kemampuan modal dan sektor bisnis. Apabila sektor bisnis masih di tingkat daerah dengan modal kecil maka CV sudah bisa mengakomodasi.

Lain hal apabila sektor bisnis di tingkat nasional dan memiliki modal yang besar, maka disarankan untuk membuat PT.

Sekutu Pasif tidak boleh terlibat dalam operasional hanya menaruh modal saja.

Ketika CV ingin ditutup, itu prosesnya lebih sulit daripada pendirian. Harus semua utang dan piutang bersih, ada pengumuman dan pembagian sekutu aktif dan pasif sudah beres.

CV, Badan usaha tidak berbadan hukum, memiliki Persero Pasif dan Persero Aktif, Persero Aktif bertanggung jawab penuh secara pribadi. Sehingga apabila CV mengalami kerugian, Sekutu Komplementer dapat menanggung kerugian CV termasuk pelunasan utang CV sampai ke harta pribadinya.

PT, Badan usaha yang berbadan hukum, memiliki Direksi dan Dewan Komisaris, Pemegang Saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki.

Firma, Badan usaha tidak berbadan hukum, memiliki min. 2 orang sebagai Direktur yang masing-masing dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan, termasuk menanggung segala resiko secara bersama-sama dengan harta pribadinya.

Ketika perorangan/perusahaan akan melakukan suatu usaha, akan lebih aman apabila mendirikan badan usaha/badan hukum. Manfaat dari mendirikan badan usaha yaitu mendapatkan perlindungan hukum, memperjelas pemisahan harta pribadi dan perusahaan, meningkatkan profesionalisme, memiliki kemudahan dalam berbisnis, memudahkan perusahaan mendapatkan tambahan modal, membuka kesempatan untuk memasarkan jasa atau produk ke pasar internasional, dan lain lain.

Belum ada Pertanyaan Terkait

Lihat semua Pertanyaan
Showing 21 to 30 of 320 entries