Tanya Jawab

Pelaku usaha baik perseorangan maupun non-perseorangan bisa mengajukan izin.

Adapun yang dimaksud perseorangan adalah penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak. Definisi perseorangan jika merujuk pada Pasal 26 ayat (2) UUD 1945, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Sementara itu pelaku usaha non-perseorangan yang bisa mengajukan izin adalah:

  1. perseroan terbatas;
  2. perusahaan umum;
  3. perusahaan umum daerah;
  4. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
  5. badan layanan umum;
  6. lembaga penyiaran;
  7. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
  8. koperasi;
  9. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap);
  10. persekutuan firma (venootschap onder firma); dan
  11. persekutuan perdata.

Berdasarkan PP No. 24/2018, terdapat 20 sektor usaha yang bisa mengatur perizinan berusaha. Adapun sektor tersebut antara lain sektor ketenagalistrikan, pertanian, keuangan, pariwisata, pendidikan dan kebudayaan hingga perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah serta ketenaganukliran.

Adapun bidang yang tidak bisa diproses adalah perusahaan di sektor keuangan dan pertambangan. Hal ini terjadi karena prosedur perizinan masih di bawah wewenang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk sektor pertambangan dan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk sektor pembiayaan.

Persyaratan yang diperlukan :

Jika Badan Usaha

1.Akta Pendirian Badan Usaha

2.SK Menkumham

3.NPWP

4.KTP dan NPWP Direktur

Jika Perorangan

1.KTP

2.NPWP

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 PP 24/2018, yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau komitmen.

Bentuk komitmen untuk izin usaha diatur dalam Pasal 32 (2) PP 24/2018, yaitu:

  1. Izin Lokasi, adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya. 
  2. Izin Lokasi Perairan, adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  3. Izin Lingkungan, adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 
  4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Izin komersial atau operasional diatur dalam Pasal 1 angka 9 PP 24/2018, yaitu izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen. 

Bentuk komitmen untuk izin komersial atau operasional diatur dalam Pasal 39 PP 24/2018, yaitu: 

  1. Standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau 
  2. Pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh pelaku usaha melalui sistem OSS.

Meski bentuk fisik bangunannya adalah Ruko, belum tentu Ruko tersebut legal untuk dijadikan tempat atau domisili usaha. Melainkan harus memastikan bahwa lokasi tersebut masuk ke zonasi usaha. Aturan ini berpedoman pada Perda No.1 Tahun 2014. Nah, untuk memastikannya lakukan lah pengecekan ke kantor kelurahan, kecamatan atau kantor walikota setempat karena mereka memiliki peta zonasi wilayah setempat.

Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Izin yang diterbitkan oleh OSS termasuk izin SIUP dan NIB (sebagai pengganti TDP dan API)

Ya, kami bisa membantu pengurusan Sertifikat BPOM untuk makanan dan minuman

Kewajiban pajak tetap wajib lapor dan terus berjalan

Biasanya dari kantor pajak akan langsung mengukuhkan kamu sebagai PKP dan PPN akan mulai dihitung 10%

Belum ada Pertanyaan Terkait

Lihat semua Pertanyaan
Showing 261 to 270 of 320 entries