Layanan Notaris Digital, Cepat dan Mudah!
Bagi siapapun yang ingin mendirikan badan usaha, Akta adalah langkah awal untuk proses legalitas. Badan Usaha apapun membutuhkan Akta untuk mengesahkan badan yang ingin didirikan. Akta Perusahaan dan pengesahannya adalah persyaratan dasar yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses pengerjaan dokumen seperti NPWP atau SKDP. Akta Perusahaan berisi segala informasi mengenai perusahaan yang didirikan, mulai dari nama dan lokasi perusahaan, pengurus dan pemegang saham, modal perusahaan, serta sistem pengelolaan perusahaan.
Penyesuaian KBLI
Ketika menjalankan sebuah usaha, maka Anda pasti butuh yang namanya izin, bukan? Dan perizinan usaha ini bisa Anda dapatkan melalui website OSS. Namun, sebelum Anda mendaftarkan akun dan mengurus semua perizinan usaha, ada kode usaha yang harus Anda ketahui yakni KBLI Berbasis Risiko 2022.
- Didirikan setidaknya oleh dua orang atau lebih dan disahkan akta notaris dalam bahasa Indonesia
- Pengurus di dalamnya minimal ada satu komisaris dan juga satu direktur
- Bagi PT lokal atau PMDN, nama PT tidak boleh lebih dari tiga suku kata dan tidak mengandung kata atau istilah asing
- Pemegang saham yang ada, wajib mengambil bagian atas saham perusahaan
- Status PT sebagai badan hukum hanya akan diperoleh setelah mendaftar di
- Kemenkumham dan menerima bukti pendaftaran
- Apabila pendiri PT berstatus suami-istri, tetapi belum mempunyai perjanjian nikah, maka wajib menambahkan satu orang untuk dijadikan pemegang saham
- Persentase setoran modal minimal 25% dari total modal dasar perusahaan tersebut
- NPWP penanggung jawab PT
- Foto copy KK penanggung jawab
- Foto Copy E-KTP pemegang saham
- Surat keterangan domisili lokasi PT yang diterbitkan oleh RW atau RT setempat
- Foto gedung yang akan dijadikan kantor tempat beroperasinya PT tersebut
Sekarang dengan pembaharuan OSS GRATIS
Mengenal KBLI
Sekilas Tentang KBLI Berbasis Risiko 2022
KBLI ini adalah singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Jadi, ada sebuah kode yang bisa mengelompokkan jenis usaha Anda nantinya. Jika Anda berniat membuat izin usaha, maka hal pertama yang harus Anda ketahui adalah pengelompokkan dari usaha tersebut.
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengkategorikan aktivitas atau kegiatan usaha di Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha atau bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha yang menghasilkan produk atau output baik berupa barang maupun jasa.
KBLI ini nantinya akan berisikan rincian jenis usaha milik Anda. KBLI ini berisikan daftar kode usaha Anda. Nantinya, kode tersebut akan Anda gunakan untuk mendapatkan izin usaha dan NIB alias Nomor Induk Berusaha.
Cara Menentukan KBLI Yang Tepat
- Kunjungi laman resmi OSS di https://oss.go.id;
- Lalu klik bagian informasi dan pilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020;
- Kemudian pada layar Anda akan muncul kategori KBLI dari huruf A sampai U yang merupakan jenis KBLI berdasarkan golongan usaha Anda. Dalam tampilan yang sama, anda dapat menggunakan fitur “pencarian” dan menulis kata kunci dari kegiatan usaha Anda;
- Setelah menentukan golongan usaha yang tepat sesuai dengan hurufnya, Anda dapat memilih turunan KBLI 2 digit yang sesuai dari golongan usaha sesuai dengan hurufnya;
- Kemudian, Anda dapat memilih turunan KBLI 3 digit yang sesuai dengan golongan usaha Anda;
Lalu Anda dapat memilih turunan KBLI 4 digit yang menunjukkan opsi kegiatan usaha Anda secara lebih detail; - Kemudian Anda akan menemukan KBLI 5 digit yang sesuai dengan kegiatan usaha anda. Pada KBLI 5 digit ini, Anda dapat menemukan uraian dan ruang lingkup kegiatan usaha.
- Terakhir Anda masih harus melihat ruang lingkup pada KBLI 5 digit guna menentukan cakupan kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan usaha anda. Karena persyaratan perizinan berusaha yang harus Anda penuhi disesuaikan dengan ruang lingkup yang tertera pada KBLI 5 digit tersebut.
Pada ruang lingkup KBLI 5 digit ini memuat informasi tentang:
- Skala usaha;
- Luas lahan;
- Tingkat risiko;
- Perizinan berusaha yang harus dipenuhi;
- Jangka waktu permohonan perizinan berusaha;
- Masa waktu perizinan berusaha; parameter tertentu yang ditetapkan; dan
- Pemerintah yang berwenang untuk menangani perizinan berusaha tersebut.
Perubahan Saham Perusahaan Anda
Pemindahan hak atas kepemilikan saham kepada orang atau perusahaan lain. Pengalihan ini umumnya juga dikenal sebagai jual-beli saham.
Ketika akan melakukan pengalihan terhadap saham, ada berbagai macam syarat yang perlu disiapkan. Syarat pengalihan saham tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pengajuan pengalihan nantinya akan diajukan. Berbagai prosedur khusus untuk melakukan pengalihan saham antara lain untuk menawarkan kepada pemegang saham lainnya terlebih dahulu terkait persetujuan dari direksi atau komisaris yang menangani.
- Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan
- Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
- Jangka waktu berdirinya Perseroan
- Besarnya modal dasar
- Pengurangan modal
- Ditempatkan dan disetor
- Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
Perubahan anggaran dasar dibuat dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia.
Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS, dan tidak boleh terlewat.
- Fotokopi atau scan KTP organ perseroan (pemegang saham, direktur, komisaris)
- Akta pendirian PT sampai dengan perubahan terakhir
Surat keterangan domisili - Scan atau fotokopi NPWP organ perseroan (direktur, pemegang saham, komisaris)
- Uraian mengenai perubahan data PT
- Dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek perubahan
Sekarang dengan pembaharuan OSS GRATIS
Peralihan Saham
Batas Waktu Pengajuan Permohonan Perubahan Peralihan Saham
Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
Masa Aktif Perubahan Peralihan Saham
Perubahan anggaran dasar berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.
Alasan Permohonan Persetujuan Atas Perubahan Peralihan Saham Ditolak
- bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
- isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- terdapat keberatan dari kreditur atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.
Perubahan Direktur Komisaris
Direksi dan Dewan Komisaris adalah dua dari tiga organ utama dalam Perseroan Terbatas (“PT”). Keduanya punya peran penting dalam berjalannya kegiatan bisnis perusahaan. Mengangkat orang-orang untuk dijadikan anggota direksi dan dewan komisaris tentunya tak boleh sembarangan, begitu pula prosedur pengangkatannya pun harus sesuai hukum.
Baik anggota direksi maupun anggota dewan komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan kepada organ PT lainnya atau pihak lain. Namun untuk pertama kalinya, pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian PT. Kontrak Hukum dapat membantu Anda dalam pembuatan Akta Perubahan dan Pengangkatan Direktur Komisaris. Silahkan hubungi tim kami untuk informasi lebih lanjut.
- Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan
- Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
- Jangka waktu berdirinya Perseroan
- Besarnya modal dasar
- Pengurangan modal
- Ditempatkan dan disetor
- Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
Perubahan anggaran dasar dibuat dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia.
Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS, dan tidak boleh terlewat.
- Fotokopi atau scan KTP organ perseroan (pemegang saham, direktur, komisaris)
- Akta pendirian PT sampai dengan perubahan terakhir
- Surat keterangan domisili
- Scan atau fotokopi NPWP organ perseroan (direktur, pemegang saham, komisaris)
- Uraian mengenai perubahan data PT
- Dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek perubahan
Sekarang dengan pembaharuan OSS GRATIS
Perubahan Direktur Komisaris
Syarat Untuk Menjadi Direksi dan Dewan Komisaris
- Syarat pertama agar bisa diangkat menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, sehingga badan hukum tidak bisa menjadi anggota Direksi maupun Dewan Komisaris
- Syarat kedua adalah seseorang yang diangkat sebagai anggota Direksi maupun Dewan Komisaris haruslah seseorang yang capat dalam melakukan perbuatan hukum. Artinya orang yang belum dewasa dan orang yang berada dalam pengampunan tidak dapat menjadi anggota Direksi ataupun Dewan Komisaris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dinyatakan belum dewasa bila belum mencapai usia 21 tahun atau tidak kawin sebelumnya.
Batas Waktu Pengajuan Permohonan Perubahan Dirkom
Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
Masa Aktif Perubahan Dirkom
Perubahan anggaran dasar berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.
Alasan Kenapa Permohonan Persetujuan Atas Perubahan Dirkom
- bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
- isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- terdapat keberatan dari kreditur atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.
Perubahan Modal Dasar
Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar. Peningkatan atau Penurunan modal dasar PT tidak bisa dilakukan begitu saja. Perubahan seputar modal PT harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan diperlukan langkah-langkah yang dapat mendorong kinerja demi kelangsungan bisnis perusahaan. Maka dari itu untuk dapat ekspansi, perseroan terbatas melakukan peningkatan modal dengan cara penambahan modal yang prosesnya dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. Untuk penambahan modal PT disetor harus diselenggarakan RUPS dengan kuorum kehadiran 1/2 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui lebih dari 1/2 jumlah suara yang keluar.
- Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan
- Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
- Jangka waktu berdirinya Perseroan
- Besarnya modal dasar
- Pengurangan modal
- Ditempatkan dan disetor
- Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
- Perubahan anggaran dasar dibuat dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia.
Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS, dan tidak boleh terlewat.
- Fotokopi atau scan KTP organ perseroan (pemegang saham, direktur, komisaris)
- Akta pendirian PT sampai dengan perubahan terakhir
- Surat keterangan domisili
- Scan atau fotokopi NPWP organ perseroan (direktur, pemegang saham, komisaris)
- Uraian mengenai perubahan data PT
- Dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek perubahan
Sekarang dengan pembaharuan OSS GRATIS
Perubahaan Modal Dasar
Ketentuan Modal Dasar PT
Sebagaimana dipahami bahwa perseroan terbatas merupakan persekutuan modal yang modal dasarnya terdiri atas saham. Ketentuan terkini perihal pengaturan PT, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menetapkan bahwa modal dasar suatu Perseroan Terbatas adalah sekurang-kurangnya Rp 50,000,000,- (lima puluh juta Rupiah) yang ditempatkan dan disetor sekurang-kurangya 25% (dua puluh lima persen). Penempatan dan penyetoran modal tersebut dilakukan ke rekening Perseroan Terbatas.
Batas Waktu Pengajuan Permohonan Perubahan Modal Dasar
Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
Masa Aktif Perubahan Modal Dasar
Perubahan anggaran dasar berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.
Alasan Kenapa Permohonan Persetujuan Atas Perubahan Modal Dasar
- bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
- isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- terdapat keberatan dari kreditur atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.
Layanan Notaris Lainnya
Apapun masalah legalitas anda,
Sales Konsultan kami siap membantu!
Chat kami melalui WhatsApp yang telah terintegrasi dengan berbagi channel, dan nikmati layanan legal tercepat dan terpercaya di Indonesia.
