Persekutuan Perdata

Pesan Layanan Sekarang!

Rp5.490.000,00
2-5 hari* setelah persyaratan lengkap

Persekutuan Perdata

Kenapa harus mendirikan Persekutuan Perdata di Kontrak Hukum?

  • Sudah terpercaya oleh lebih dari puluhan partner perusahaan besar di Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan hukum mereka
  • Kami menyediakan segala kebutuhan hukum Anda
  • Proses pengerjaan yang cepat dan efisien
  • Data serta informasi Anda terjamin aman dan terlindungi
  • Jasa profesional dengan harga terjangkau

Deskripsi Layanan

Persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih, yang saling mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Persekutuan perdata memperbolehkan setiap sekutu untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan tidak ada minimal modal yang diwajibkan untuk mendirikan persekutuan perdata.

Disclaimer

Dokumen fisik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikirimkan langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masing-masing kantor pajak.

Pada beberapa bidang usaha, Izin OSS akan tertera belum efektif/belum memenuhi komitmen. Kami hanya melakukan pengurusan sampai tingkat pendaftaran dan penerbitan di Lembaga OSS saja. Tidak termasuk pengefektifan/pemenuhan komitmen perizinan.

Layanan ini akan mencakup penerbitan Akta, SK Kemenkumham (*2 hari sejak dokumen lengkap akan dikeluarkan akta dan SK digital), NPWP, NIB, Izin Lokasi dan Izin Usaha melalui proses Online Single Submission (OSS).

*SLA sesuai tertera dengan kondisi semua dokumen kami terima lengkap, tidak ada kendala teknis, dan prosedur tepat waktu dilaksanakan oleh klien.

Untuk memulai persekutuan perdata, anda perlu mengupload data yang diperlukan, yaitu:

  1. Data Persero Aktif dan Pasif:
    1. KTP
    2. NPWP
  2. Download dan lengkapi form Pendirian Badan Usaha
  3. Upload Form yang sudah dilengkapi
  1. Pembuatan Akta Pendirian
  2. Pendaftaran Akta Pendirian di Sistem Administrasi Badan Usaha
  3. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
  4. Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
  5. Pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  6. Pembuatan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP)
  7. Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  8. Pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)