Ketika Sobat KH menjalankan perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), maka kamu sudah tidak asing lagi dengan peran penting dari seorang direktur.
Namun, terkadang suatu perusahaan tidak jarang harus berhadapan dengan sesuatu hal yang membutuhkan penyesuaian, sehingga penting untuk mengetahui tata cara mengganti direktur PT tersebut.
Yup, pergantian direktur PT bukanlah hal yang aneh, karena tak jarang bila sebuah perusahaan harus melakukan penyesuaian dari berbagai aspek demi kemajuan perusahaan itu sendiri.
Namun, pergantian direktur dalam perusahaan tidak terjadi begitu saja. Sebab, ada ketentuan yang mengatur sehingga pergantiannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Lantas, bagaimana ketentuannya? Berikut kami rangkumkan untukmu penjelasan mengenai pergantian direktur PT yang perlu Sobat KH perhatikan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.
Definisi Direktur PT
Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kera (“UU No. 40/2007”), direktur atau direksi merupakan bagian dari organ PT selain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dewan komisaris.
Adapun definisi dan tugas direksi secara singkat dimuat pada bagian definisi Pasal 1 UU No. 40/2007 yang berbunyi sebagai berikut:
“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”
Direktur memiliki peran penting dalam bisnis Perseroan Terbatas. Untuk bisa menjadi direktur dalam PT ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:
Syarat pertama agar bisa diangkat menjadi direktur adalah orang perseorangan, sehingga badan hukum tidak bisa menjadi Direktur.
Syarat kedua adalah seorang yang diangkat sebagai direktur haruslah seseorang yang capat dalam melakukan perbuatan hukum. Artinya orang yang belum dewasa dan orang yang berada dalam pengampunan tidak dapat menjadi direktur.
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dinyatakan belum dewasa bila belum mencapai usia 21 tahun atau tidak kawin sebelumnya.
Perlu dicatat bahwa meskipun seseorang telah memenuhi persyaratan di atas, orang tersebut tidak dapat diangkat menjadi direktur, jika:
- Orang perseorangan yang dalam jangka 5 tahun sebelum pengangkatan pernah dinyatakan pailit.
- Orang perseorangan yang dalam jangka 5 tahun pernah menjadi direktur yang dinyatakan menyebabkan suatu PT dinyatakan pailit.
- Orang perseorangan yang dalam jangka waktu 5 tahun pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan /atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
Yang dimaksud dengan sektor keuangan antara lain lembaga keuangan bank dan nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan perhimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.
Aturan perhitungan 5 tahun terhitung sejak orang tersebut dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyebabkan PT pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman.
Ketentuan Pergantian Direktur PT
Perlu diketahui bahwa direktur bisa Sobat KH temukan di dalam Anggaran Dasar (AD) perusahaan. Di dalam anggaran dasar telah dituliskan mengenai nama jabatan dan jumlah anggota direktur, serta tata cara pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian direktur.
Sedangkan, nama lengkap dan alamat pemegang saham, direktur, dan anggota dewan komisaris bisa ditemukan pada data perseroan yang ada di dalam daftar perseroan.
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pergantian direktur bukanlah merupakan perubahan Anggaran Dasar, melainkan perubahan data perseroan.
Lantas, Bagaimana Cara Mengganti Direktur PT?
Di dalam Anggaran Dasar PT terdapat poin yang menerangkan mengenai tata cara penggantian direktur. Di mana, pergantian ini cukup diberitahukan dan diinformasikan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mengisi format perubahan Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”).
Pengisian SABH ini perlu dilengkapi dengan dokumen persyaratan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan data perseroan yang disampaikan secara elektronik. Dalam hal ini, pemohon memberikan kuasa kepada notaris.
Selain itu, pemohon juga perlu mengunggah akta perubahan data perseroan dan neraca, serta laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan bagi PT yang wajib diaudit.
Dokumen perubahan data perseroan ini berupa akta RUPS atau akta keputusan pemegang saham diluar RUPS yang berisi mengenai perubahan susunan direktur. Dalam hal ini, pemohon memberi kuasa kepada notaris dan notaris jugalah yang akan menyimpan dokumen tersebut.
Pengajuan Penggantian Direktur PT
Untuk ganti direktur, kamu bisa melakukan permohonan secara manual. Biasanya, permohonan manual ini diperlukan ketika kamu tidak mengajukannya secara elektronik karena beberapa hal seperti:
- Notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet;atau
- SABH tidak berfungsi berdasarkan pengumuman resmi Menteri Hukum dan HAM.
Untuk mengajukan permohonan secara manual dan tertulis, ada beberapa dokumen yang perlu kamu lampirkan seperti dokumen pendukung dan surat keterangan dari kepala kantor telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa kedudukan notaris belum terjangkau internet.
BACA JUGA: Jangan Asal! Begini Syarat & Prosedur Untuk Pembubaran PT
Sehingga, pergantian direktur ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mencantumkan akta perubahan data perseroan dan akta RUPS atau akta keputusan pemegang saham diluar RUPS.
Kontak KH
Itulah beberapa cara yang perlu Sobat KH lalui untuk mengganti direktur PT. Meskipun terbilang cukup mudah, namun pengurusan ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Padahal, dalam waktu sedikit inilah kamu bisa merencanakan bisnis lebih matang lagi tanpa perlu mengurus masalah pergantian direktur.
Oleh karena itu, untuk melakukan efisiensi waktu, Sobat KH bisa memanfaatkan Kontrak Hukum sebagai salah satu platform legal digital yang dapat membantumu mengurus pergantian direktur PT.
Untuk informasi layanan, silakan kunjungi laman Layanan KH – Perubahan Direktur Komisaris.
Selain itu, Sobat KH juga bisa coba melakukan konsultasi lainnya secara gratis kapanpun dan dimanapun bersama dengan ahli profesional Kontrak Hukum.
Yuk, permudah segala urusan bisnis dan perusahaan-mu dengan hubungi kami di Tanya KH ataupun mengirimkan direct message (DM) ke media sosial Instagram @kontrahukum.
